KKP Perlu Tertibkan Pelabuhan Tangkahan

Penertiban pelabuhan

KKP Perlu Tertibkan Pelabuhan Tangkahan
Pelabuhan tingkahan/ilustrasi


Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu terus melanjutkan reformasi tata kelola perikanan tangkap. Salah satu hal yang perlu dibenahi adalah penataan dan penertiban pelabuhan tangkahan perikanan. Keberadaan pelabuhan tangkahan disinyalir menjadi salah satu sumber kebocoran data perikanan dan hilangnya potensi pendapatan negara karena hasil tangkapan tidak didaratkan di pelabuhan perikanan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa keberadan pelabuhan tangkahan selama ini cenderung berkembang karena pemerintah seperti membiarkan operasionalisasnya. “Ada sekitar 1500 pelabuhan tangkahan yang beroperasi dan menjadi lokasi bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan dan kapal ikan’ kata Abdi. 

 

Keberadaan pelabuhan tangkahan ini dimiliki oleh perorangan, perusahaan dan juga pemerintah tapi dengan kategori pelabuhan khusus.  

Akibat yang ditimbulkan dengan maraknya pelabuhan tangkahan ini  adalah data hasil tangkapan ikan tidak tercatat dengan baik. “Upaya KKP untuk memperbaiki data perikanan menjadi lebih berkualitas tidak akan tercapai jika pelabuhan tangkahan jumlahnya lebih banyak dari pelabuhan resmi perikanan” kata Abdi. 

Seperti diketahui jumlah pelabuhan perikanan yang saat ini aktif dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota berjumlah 600 pelabuhan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh KKP untuk menertibkan pelabuhan tangkahan adalah melalui perizinan. 

“Surat Izin Penangkapan Ikan dan sejenisnya mesti secara tegas merujuk pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan dan pelabuhan bongkar” kata Abdi. Jika kemudian ada pelaku usaha yang membongkar hasil tangkapan di pelabuah tangkahan, maka KKP perlu memberikan sanksi yang tegas. Peneliti DFW-Indonesia Widya Safitri mengapresiasi proses perizinanan kapal ikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Berdasarkan data monitoring yang kami peroleh, sampai dengan awal Juli 2019 jumlah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang telah dikeluarkan oleh KKP sebanyak  4.959 izin” kata Widya. 

Masalah izin perikanan tangkap perlu diatur secara ketat dan transparan sehingga tidak menjadi eksklusif. “Usaha perikanan tangkap mesti memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha dalam negeri dan sebaiknya tetap tertutup bagi asing” kata Widya. 

Berkaitan dengan rencana dan prioritas Presiden Jokowi yang akan memperluas investasi dengan kemudahan izin, diharapkan agar sektor perikanan tangkap mendapat perlindungan dari negara. 

“Presiden Jokowi perlu melihat dan mempertimbangkan karakteristik usaha perikanan tangkap di Indonesia yang didominasi oleh nelayan skala kecil” kata Widya.  

Selain pertimbangan ekonomi, usaha perikanan tangkap perlu juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan konservasi. “Kita tidak ingin sumberdaya ikan di eksploitasi secara massif dan besar-besaran melebihi daya dukung dengan label investasi dan untuk melayani kepentingan asing” kata Widya.

Penulis : Agi Aksara

Editor : Redaksi