Mengamati perkembangan politik nasional beberapa minggu terakhir, perbincangan politik para elite agak sedikit bergeser, dari wacana rekonsiliasi ke power sharing. Menurut saya, rekonsiliasi perlu, bukan hanya di level elite tapi juga arus bawah. Rekonsiliasi juga tidak berarti harus meminta jabatan di kabinet. Karena itu, hal yang perlu diantisipasi yaitu menghindari politik “dagang sapi”.
Demokrasi sebagaimana sistem politik yang lain memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu rekonsiliasi dalam sistem demokrasi menjadi penting agar energi kita bisa gunakan untuk membangun bangsa bukan berkonflik dalam waktu yang panjang. Oposisi tetap penting sebagai penyeimbang kekuasaan dan instrumen checks and balances.
Namun, saya meminta agar kelompok civil society termasuk relawan Jokowi tetap kritis pasca pemilu. Tidak boleh membiarkan Jokowi “berperang” sendiri dan dikepung oleh elite dengan berbagai macam kepentingan yang tidak selalu paralel dengan pembangunan nation-state.
Jokowi harus membuktikan bahwa kehadirannya dalam dunia politik negeri ini untuk mengembalikan politik kepada hakekatnya, yakni en dam onia (meminjam istilah Aristoteles dan Plato) yang berarti kehidupan yang lebih baik.
Jokowi membutuhkan dua hal dalam kabinetnya, yakni kapasitas dan loyalitas. Kesuksesan Jokowi di Solo, DKI Jakarta dan Presiden di periode pertama ini karena kemampuan dia memilih orang sekitarnya atau “ring 1” dengan syarat kapasitas dan loyalitas. Jokowi tidak boleh melupakan sistem pemilihan ring 1 yang telah membesarkannya yakni berbasis pada kapasistas dan loyalitas itu tadi.
Pembentukan kabinet di periode kedua dan terkahir nanti harusnya diisi oleh orang-orang terbaik (meritokrasi) di bidangnya. Kabinet baru yang merupakan jawaban atas beberapa kelemahan di periode pertama. Inilah momen bagi Jokowi untuk membangun "legacy" di negeri ini.
Siapapun yang terlibat dalam pemenangan menandakan dia memiliki loyalitas. Itu adalah poin lebih. Namun, di sisi yang lain, loyalitas perlu diback up dengan kapasitas yang memadai karena untuk menjalankan “mesin" pemerintahan di era kompetisi global seperti saat ini, haruslah ditopang oleh SDM yang memiliki kapasitas di atas rata-rata, bukan sekedar loyalitas semata.
Penulis adalah
*Peneliti Jokowi yang pernah menulis Tesis “Fenomena Politik Jokowi”
*Alumnus magister Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas)
*Narasumber Simposium Peneliti Jokowi I & II di Jakarta yang diinisiasi oleh Arief Rosyid
Penulis :
Editor : Redaksi
