Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah

Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah
Menko Perekonomian. (ist)

KabarJakarta.com--Infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita bangsa untuk keluar dari kondisi “middle income trap” dapat tercapai.

Pasalnya, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (data Bank Dunia, 2012), dan ini jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB.

Jadi, untuk mencapai target pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah telah berupaya menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.

“Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 trilliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ungkap Menko Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Nasional ‘Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024’, di Jakarta, Rabu (2/10).

Secara akumulatif, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian.

Sedangkan, ada 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp2.860 triliun.

Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Menko Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

Penulis : Abdul Karim

Editor : Redaksi

AJI