Isu Korupsi Diprediksi jadi Anak Tiri Pemerintahan Jokowi Jilid II

Pemerintahan Jokowi Jilid II

Isu Korupsi Diprediksi jadi Anak Tiri Pemerintahan Jokowi Jilid II
Ilustrasi Korupsi / Ist

KabarJakarta.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan mengalami permasalahan di bidang hukum dan politik yang lebih besar di periode kedua. Di bidang hukum, masalah akan muncul dari persoalan antikorupsi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz dalam diskusi 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10). Donal menyebut tak ada ketegasan yang dibuat Jokowi dalam memerangi korupsi. 

Diprediksi ketidakseriusan Jokowi dalam memperkuat KPK akan berlanjut di periode ke dua. Padahal ICW mencatat selama lima tahun ada 23 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI, dua kasus melibatkan menteri, dan 85 kepala daerah.

"Ke depan kami memproyeksi bahwa isu korupsi penegakan dan reformasi lembaga hukum akan jadi isu anak tiri di pemerintahan periode kedua. Preseden yang sama kita alami selama lima tahun, Jokowi hanya bicara investasi dan perizinan," ungkap Donal.

Terpisah, Jokowi belum mau angkat bicara terkait rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengemuka saat awak media mengkonfirmasi Jokowi terkait Perppu, di Istana Merdeka, Jakarta.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden, Adita Irawati mengatakan, Jokowi kemungkinan masih memerlukan waktu terkait rencana penerbitan Perppu KPK. Menurutnya, Jokowi masih mendengarkan masukan sejumlah pihak terkait rencana penerbitan aturan pengganti UU KPK yang baru itu.

"Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita liat aja perkembangan. Saya sih kok (merasa) sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya," kata Adita.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, lembaganya berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu. Jika tidak, sambung Laode, lembaganya juga siap menjalankan UU KPK hasil revisi dengan segala keterbatasan.

"Kami berharap bahwa Presiden akan mengeluarkan Perppu kami sangat berharap itu. Kalau pun seandainya tidak dikeluarkan kami akan menjalankan undang-undang yang ada dengan segala keterbatasannya tetapi pada saat yang sama kapan mulai berlakunya undang-undang yang baru, apakah mungkin undang-undang yang baru itu bisa terlaksana sebelum ada dibentuk dewan pengawas, misalnya," ucap Laode, di gedung KPK, Jakarta.

Laode kembali menegaskan Undang-Undang KPK hasil revisi ke depannya akan menimbulkan banyak masalah. Isyarat pelemahan dinilai kental dalam Undang-Undang KPK hasil revisi tersebut.

"Ada lebih 26 pelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK," ujar Laode.

Laoed mencontohkan salah satu pasal yang dianggap pelemehan, yakni dipangkasnya kewenangan komisioner KPK dan juga soal dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Dikatakan Laode, pimpinan KPK di UU baru itu bukan lagi pimpinan tertinggi, penyidik maupun penuntut umum. 

"Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan komisioner KPK ke depan," ungkap Laode.

Selain itu, sambung Laode, dewan pengawas akan menimbulkan kerancuan seperti kedudukan dewan pengawas yang bukanlah penegak hukum namun mengotorisasi penggeledahan, penyitaan bahkan penyadapan. "Bagaimana seorang bukan penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini betul-betul akan sangat mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan," tutur Laode.

Dalam kesempatan ini, Laode juga menyoroti soal aturan peralihan dari UU KPK hasil revisi tersebut yang tidak jelas. Selain itu, Laode juga menyesalkan lantaran lembaganya tidak dilibatkan mulai dari proses sampai hasil terkait revisi UU KPK tersebut.

"Aturan peralihan dari undang-undang yang baru itu pun tidak jelas. Ini akibat dari proses perundang-undangan yang dibikin rahasia dan tertutup akhirnya menimbulkan kerancuan-kerancuan baik itu dari segi terminologi maupun dari tata kerja. Terus terang kami sangat menyesalkan mulai dari prosesnya sampai dengan hasilnya karena memang kami tidak diikutkan di dalam proses ini. Seperti Pak Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) mengatakan bahwa 'Undang-Undang KPK yang baru itu sama dengan membikin baju tanpa mengukur orang yang akan memakai baju itu'. Saya pikir itu analogi yang pas sama sekali," tutur Laode.

Penulis : R. Tranggana

Editor : Redaksi