Dirut PT Glori Karsa Abadi jadi Tersangka Gratifikasi Kalapas

Gratifikasi Kalapas Sukamiskin

Dirut PT Glori Karsa Abadi jadi Tersangka Gratifikasi Kalapas
Lapas Sukamiskin, Bandung / Ist

KabarJakarta.com--Komisi Pember‎antasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi (GKA), Rahadian Azhar (RAZ) sebagai tersangka. Rahadian Azhar dijerat atas dugaan memberikan hadiah atau janji (gratifikasi) kepada Mantan Kepala Lapas Klais I Sukamiskin Bandung, Wahid Husein (WH).

Penetapan tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (16/2019). Wahid Husein juga ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Sebelumnya Wahid telah dijerat KPK atad dugaan menerima suap dari dua Narapidana kasus korupsi dan pidana umum.

Basaria lantas menjelaskan konstruksi perkara Rahadian Azhar. Dikatakan Basaria, tersangka Rahadian adalah seorang Direktur Utama Utama PT GKA dan PT FBS yang telah bekerjasama dengan beberapa lapas sebagai Mitra Koperasi dan Mitra Kerjasama Pembinaan Warga Binaan. Salah satunya, sambung Basaria, adalah di Lapas Sukamiskin Bandung.

"Sekitar Maret 2018, tersangka WH, Kalapas Sukamiskin meminta RAZ mencarikan mobil pengganti yang lebih besar dan diminta untuk membeli mobil Toyota Innova Hitam milik WH dengan harga Rp 200 juta," ungkap Basaria.

Atas permintaan tersebut, Rahadian menyanggupi untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam senilai sekitar Rp 500 juta untuk Wahid Husein. Rahadian, kata Basaria, juga menyanggupi membeli Toyota Innova milik Wahid Husein.

"Kemudian RAZ menelepon WH untuk menanyakan plat nomor yang diinginkan WH untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam. WH juga pernah bertanya kepada RAZ terkait waktu penyerahan mobil Mitsubishi Pajero tersebut dan kemudian diberitahukan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam sudah dipesan," ujar Basaria. 

Kepada Wahid, Rahadian pernah menyampaikan agar Wahid membayar cicilan setiap bulannya senilai Rp 14 juta. Namun, ungkap Basaria, Wahid, keberatan membayar cicilan. 

"Sehingga akhirnya RAZ menyanggupi untuk membayar cicilan. Pada 28 Juni 2018 terjadi penyerahan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dari
RAZ kepada WH," ucap Basaria.

Atas dugaan itu, tersangka Rahadian disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dari Rahadian Azhar, Wahid Husein juga menerima mobil Toyota Landcruiser Hardtop warna hitam dari salah satu warga binaan. Diduga penerimaan itu terkait kewenangan Wahid selaku Kalapas Sukamiskin pada saat itu.

"Sebagai Kalapas Sukamiskin, tersangka WH memiliki kewenangan mengeluarkan izin tertulis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit dan mengeluarkan Izin Keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa (Izin Luar Biasa) kepada warga binaan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," kata Basaria.

Diterangkan Basaria, Wahid sekitar Maret 2018 mulai mengenal seorang warga binaan yang kemudian dia panggil ke ruangannya sebulan kemudian. Dalam pertemuan itu, kata Basaria, Wahid menanyakan tentang ketersediaan mobil jeep yang dimiliki warga binaan tersebut untuk dipakainya.

"Warga binaan tersebut kemudian mengatakan WH bisa menggunakan mobil jeep miliknya," ucap Basaria.

Sepekan kemudian, sambung Basaria, mobil tersebut diantar ke Lapas Sukamiskin beserta BPKBnya. Nah, sejak saat itu Wahid menggunakan mobil tersebut sebagai kendaraan sehari-hari.

"Awal Mei 2018, WH memerintahkan untuk melakukan proses balik nama mobil tersebut dari yang semua atas nama salah satu warga binaan di Lapas Sukamiskin, menjadi nama salah satu pembantu di rumah mertua WH," tutur Basaria.

Dua bulan kemudian atau sekitar Juli 2018, proses balik nama atas mobil tersebut telah selesai. Kendati mobil tersebut bukan atas nama Wahid, mobil hingga saat itu masih dalam penguasaan Wahid.

"WH tidak melaporkan penerimaan gratifikasi berupa 2 unit mobil dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada KPK sebagaimana ketentuan Pasal 12 C UU Tindak Pidana Korupsi," kata Basaria.

Selain Wahid, KPK juga menetapkan Deddy Handoko (DHA) selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak 2016-Maret 2018 sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi. Tersangka Wahid dan Deddy Handoko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini, Deddy Handoko diduga menerima gratifikasi berupa Mobil Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dengan nomor polisi D101CAT dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan juga ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

"Selama ditempatkan di Lapas Sukamiskin periode 26 September 2016-14 Maret 2018, TCW diduga telah memberi Mobil Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dengan nomor polisi D101CAT kepada DHA," ungkap Basaria.


Adik eks Gubernur Banten Ratu Atut ini juga memberikan uang Rp 75 juta kepada Wahid Husein. Pemberian itu terjadi sejak 14 Maret 2018-21 Juli 2018.

"Pemberian-pemberian tersebut diduga memiliki maksud untuk mendapatkan kemudahan izin keluar Lapas dari DHA dan WH saat menjadi Kalapas Sukamiskin. Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa," kata Basaria.

Wawan diketahui menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung sejak 17 Maret 2015 dengan pidana 7 tahun terkait perkara penyuapan dalam penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi. Di Lapas Sukamiskin, Wawan memiliki pendamping yang bertugas mengurus segala keperluannya, di antaranya izin berobat ke luar lapas, mengurus kebutuhan sehari-hari, membantu komunikasi dan negosiasi dengan pihak lapas, bahkan berkomunikasi dengan pihak swasta di luar lapas.

"TCW mengenal tersangka DHA pada 2017 dan WH pada 2018 sebagai Kepala Lapas Sukamiskin pada periode jabatannya masing-masing," ujar Basaria.

Dalam kasus gratifikasi ini, lembaga antikorupsi juga menetapkan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin (FA) sebagai tersangka. Bersama Wawan, Fuad Amin dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sayangnya, KPK tak merinci konstruksi perkara terhadap Fuad Amin. KPK hanya menerangkan status pidana Fuad Amin gugur dengan sendirinya lantaran yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Terkait dengan tersangka FA, dikarenakan, didapatkan Informasi tersangka meninggal dunia saat penyidikan sedang berjalan (sekitar bulan September 2019), maka perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: a. KPK akan mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. b. Meskipun Pasal 77 KUHP tersebut mengatur di tahapan Penuntutan, namun karena tahapan lebih lanjut dari Penyidikan adalah Penuntutan, sedangkan kewenangan Penuntutan hapus karena terdakwa meninggal, maka secara logis proses Penyidikan untuk tersangka FA tersebut tidak dapat diteruskan hingga tahapan lebih lanjut," ujar Basaria.

Selain itu, ucap Basaria, KPK juga berpatokan terhadap Pasal 33 UU Pemberantasan Korupsi. Sehingga, sambung Basaria, KPK hanya fokus menangani perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya.

"KPK merasa telah berupaya secara maksimal melakukan tindakan Pencegahan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya terkait pengelolaan Lembaga Permasyarakat. Sebelumnya pada tahun 2007 – 2011 rekomendasi kajian KPK tidak ditindaklanjuti secara serius, dan hal yang sama terulang kembali pada kajian 2018 pasca OTT dilakukan di Lapas Sukamiskin. Kami sangat menyesalkan rendahnya komitmen Pimpinan instansi untuk melakukan Pencegahan tersebut. Perlu diingat, tanggung jawab melakukan Pencegahan Korupsi berapa pada pucuk Pimpinan Instansi atau Kementerian. Komitmen yang penuh untuk memperbaiki sistem internal menjadi sangat penting. Jadi, jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Pencegahan tidak berjalan efektif, hal tersebut juga perlu melihat apakah instansi yang memiliki itikad untuk memperbaiki diri," tandas Basaria.

 

Penulis : R. Tranggana

Editor : Redaksi