Hari ini UU KPK Berlaku, OTT Jalan Terus

UU KPK

 Hari ini UU KPK Berlaku, OTT Jalan Terus
Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan/ilustrasi

KabarJakarta.com--UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10). Meski telah berlaku, Ketua KPK memastikan pihaknya tetap bekerja seperti biasa. 

Menurut Agus, pihaknya tetap akan meningkatkan penanganan korupsi ke tingkat penyidikan. 

Pun termasuk kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) hasil penyelidikan yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi, misalkan besok ada kasus, tapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT, ya, akan dilakukan OTT," ucap Agus Rahardjo.

Hasil kajian tim transisi, kata Agus, ditemukan sekitar 26 poin dalam UU KPK hasil revisi yang diprediksi akan menghambat pemberantasan korupsi. 

Diantaranya, status KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif dan pegawai KPK merupakan ASN; penghapusan Pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi; hingga kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yakni memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Mengenai dewan pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember, tapi kan itu (UU KPK hasil revisi) langsung berlaku, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik ragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam," ujar dia.

Untuk mengantisipasi pelemahan dari berlakunya UU KPK yang baru, kata Agus, KPK menyiapkan Peraturan Komisi (Perkom). 
Meski tak dirinci, Agus mengatakan Perkom itu akan mengatur sejumlah hal lain perihal pelemahan KPK dari UU yang berlaku ini. 

"Oleh karena itu, di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan yang diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu. Isinya banyak, yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah sprindik tapi banyak hal yang diatur," ungkap Agus.

Ditegaskan Agus, masih terdapat sejumlah kejanggalan seperti salah ketik mengenai batas usia pimpinan KPK. 

Lembaga antikorupsi pun berencana mengundang Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemkumham) untuk memastikan berlakunya UU itu. 

Disisi lain, KPK masih berharap kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober nanti. 

Itu dimaksudkan agar kinerja KPK berjalan sebagaimana mestinya.

"Kita pun juga bertanya-tanya, karena kan di dalam prosesnya kemudian juga ada typo kemudian kembali lagi ke DPR kan," tandas Agus.

Penulis : R. Tranggana

Editor : Redaksi