Jawa Tengah Akan Bentuk Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Ikan

Jawa Tengah Akan Bentuk Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Ikan

Jakarta, Kabarjakarta.com - Demi meningkatkan pelindungan awak kapal ikan di provinsi Jawa Tengah akan dibentuk Forum Daerah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pelaporan dan layanan rujukan bagi awak kapal ikan yang mengalami permasalahan dalam bekerja di laut. Forum Daerah ini nantinya beranggotakan perwakilan pemerintah provinsi Jawa tengah, kabupaten kota, organisasi awak kapal ikan, manning agency dan lembaga swadaya masyrakat.

Hal ini merupakan salah satu kesepakatan dalam pertemuan Lokakarya Menciptakan Praktik Kerja Yang Layak Bagi Awak Kapal Perikanan di Propinsi Jawa Tengah yang di selenggakaan di Semarang, kami, 17/10/2019.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kristono, SH, M.Hum, pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah telah mengalami kemajuan tapi agak abai untuk melindungi awak kapal perikanan. “Selama ini fokus kita baru sebatas pekerja di darat, padahal pekerja dilaut khususnya sektor perikanan tangkap di Jawa Tengah jumlahnya cukup banyak yaitu sekitar 100.000an orang” kata Kristono.

Jumlah tersebut akan lebih banyak jika ditambahkan dengan awak kapal ikan asal Jawa Tengah yang bekerja di luar negeri. 

“Untuk diluar negeri kami agak loss data karena penanganannya belum serius dilakukan sebab kewenangan yang terbagi pada beberapa instansi dan selama ini kesulitan melakukan koordinasi” kata Kristono. Untuk itu, kedepan pemerintah provinsi Jawa Tengah akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja secara umum dan secara khusus akan memfasilitasi pembentukan Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Ikan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa selama ini provinsi Jawa Tengah merupakan daerah penghasil awak kapal ikan baik didalam maupun diluar negeri sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.

“Pemerintah perlu hadir dan mengatur tahapan hulu-hilir yang dilalui seorang awak kapal ikan dalam bekerja yaitu dari proses rekrutmen, penempatan dan pengawasan serta pasca bekerja” kata Abdi. Dalam ke-tiga tahap tersebut, rawan terjadi praktik kerja paksa atau perdagangan orang yang menimpa dan merugikan awak kapal ikan. 

“Beberapa bentuk penipuan yang sering dialami oleh awak kapal ikan adalah gaji yang tidak sesuai, penipuan kontrak kerja dan kekerasan fisik dan mental” kata Abdi. Oleh karena itu, rencana pemerintah provinsi Jawa Tengah yang akan membentuk Forum Daerah untuk merespon isu ini merupakan langkah yang sangat strategis.

Untuk itu, dalam upaya mengurangi indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap di Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPPI) mengimplementasikan program Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas). 

Menurut National Project Coordinator SAFE Seas dari Plan Indonesia, Roosa Sibarani, proyek SAFE Seas akan dilaksanakan di 3 kabupaten di Jawa Tengah yaitu Pemalang, Tegal dan Brebes dan berfokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama calon awak kapal ikan untuk memahami hak-hak pekerja sehingga tidak menjadi korban. “Kami akan bekerja dengan berbagai pihak di pusat dan daerah untuk mengurangi indikator kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap di Indonesia” kata Roosa.

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi