KPK Belum Terima Dokumen UU Baru

UU baru KPK

KPK Belum Terima Dokumen UU Baru

KabarJakarta.com--Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat Revisi UU KPK dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019. Namun, KPK sebagai pelaksana UU tersebut belum mendapat atau menerima dokumen resmi UU itu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK secara informal mengetahui UU KPK telah mendapat nomor dan diundangkan. Namun, KPK belum mendapatkan dokumen UU secara resmi. Dengan begitu, KPK belum mengetahui secara persis bagaimana sebenarnya isi detil UU baru yang sudah diundangkan tersebut.

Kendati terdapat dokumen-dokumen yang diedarkan saat Paripurna DPR pada 17 September lalu, ditegaskan Febri, KPK sebagai penegak hukum sudah seharusnya bekerja dengan landasan yang jelas dan UU yang resmi.

"Sebagai penegak hukum, kami harus landaskan tindakan-tindakan kami dengan apa yang dilakukan dengan dasar yang jelas dan UU yang resmi," ungkap Febri, Sabtu (19/10).

Dengan belum dipublikasikan, KPK khawatir terjadinya ketidakpastian hukum bahkan kekosongan hukum atas berlakunya UU nomor 19 tahun 2019. "Jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena UU tersebut belum dipublikasikan apalagi ada kondisi kekosongan hukum dan itu sangat beresiko bagi upaya pemberantasan korupsi," kata Febri.

Sebab itu, ditegaskan Febri, KPK meminta Kemenkumham segera mempublikasikan UU nomor 19 tahun 2019. Dengan begitu, UU tersebut dapat segera menjadi pedoman bagi KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi KPK berharap UU yang resmi segera dipublikasikan sehingga bisa jadi pedoman semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas," ujar Febri.

Seperti diketahui, Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi dicatat dalam Lembaran Negara dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019. Meski demikian, salinan UU No 19 tahun 2019 itu masih belum dapat disebarluaskan lantaran masih diteliti oleh Sekretariat Negara. Setelah itu, salinan UU No 19 tahun 2019 baru dipublikasikan.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Penulis : R. Tranggana

Editor : Redaksi