Tubagus Chaeri Wardana Didakwa 2 Sangkaan

Sidang Tipikor

Tubagus Chaeri Wardana Didakwa 2 Sangkaan
Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan /ist

KabarJakarta.com--Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan menjalani sidang perdana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/10). Sidang perkara yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat dakwaan setebal 365 halaman, Wawan didakwa dengan dua sangkaan. Yakni korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada dakwaan pertama, JPU menyatakan Wawan selaku pemilik atau Komisaris Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) bersama-sama dengan sang kakak, Ratu Atut Chosiyah selaku Plt Gubernur Banten dan Gubernur Banten dua periode telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012 dan APBD-Perubahan 2012 serta mengarahkan pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012. 

"Telah melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum," kata JPU KPK, Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan terdakwa Wawan.

Terkait alkes Banten, Wawan disebut telah menguntungkan diri sendiri Rp 50.083.473.826 dan orang lain di antaranya Atut Rp 3,859 miliar dan Rano Karno selaku wakil gubernur Banten sebesar Rp 700 juta. Perbuatan Wawan itu disebut merugikan keuangan negara senilai Rp 79.789.124.106,35.

Dalam proyek alkes Pemkot Tangsel, Wawan disebut telah memperkaya diri Rp 7.941.630.033 dan orang lain. Jika ditotal,  Wawan telah memperkaya diri sejumlah Rp 58.025.103.859 dari dua perbuatan korupsi Wawan tersebut.

Dalam dakwaan Wawan disebut bersama-sama dengan terpidana anak buah Wawan sekaligus Manajer Operasional PT BPP Dadang Prijatna, terpidana Mamak Jamaksari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Alat Kesehatan (alkes) kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012, terpidana Dadang M Epid selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), dan pemilik Java Medica Yuni Astuti, telah melakukan tipikor dalam pengaturan dan mengarahkan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012.

Terkait TPPU, Wawan disebut melakukan pencucian uang selama kurun 22 Oktober 2010 hingga September 2019 dan 10 Oktober 2005 hingga 21 Oktober 2010. Dikatakan jaksa, Wawan dengan sengaja telah melakukan beberapa perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga dan/atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga Wawan merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dam menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Dalam dakwaan TPPU, kata jaksa, Wawan melalui Atut berhasil mengatur proses pelelangan proyek-proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, memudahkan Wawan mengatur berbagai proyek di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Banten, dan melakukan pengurusan anggaran-anggaran proyek-proyek dengan cara melakukan pendekatan ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten. 

Dalam kurun kurun 2005 hingga 2012, Wawan melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikannya serta perusahaan yang terafiliasi mendapatkan keuntungan mencapai lebih Rp 1,724 triliun dari proyek-proyek yang dimiliki atau dikuasai Wawan atau penghasilan yang tidak sah dari sejumlah proyek di lingkungan SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya. Adapun beberapa perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan Wawan yakni PT Buana Wardana Utama (BWU), PT Putra Perdana Jaya (PPJ), dan PT Citraputra Mandiri Internusa (CMI).

Selain itu, adik kandung dari Ratu Atut Chosiyah itu melakukan pengaturan proses pengadaan tanah pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemprov Banten. Modusnya, Wawan terlebih dahulu membeli dulu tanah dari masyarakat dengan harga murah. Wawan kemudian mengarahkan pejabat Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemprov Banten agar mengajukan anggaran pengadaan tanah ke DPRD untuk ditetapkan dalam APBD. 

Salah satu pengadaaan tanah di Pemprov Banten yakni seluas 561.300 M2 di Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.
Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sport Center tahun 2008-2011 itu dibeli Wawan dari masyarakat senilai Rp 35 miliar. Kemudian tanah tersebut dijual ke Pemprov seharga Rp 144.061.902.000. 

Sejumlah pencucian uang Wawan di antaranya menempatkan uang dalam beberapa rekening istri sekaligus Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany sejumlah lebih Rp 57 miliar, penyetoran dan pemindahbukuan ke rekening Airin sekitar Rp 7,2 miliar. Selain itu membelikan sejumlah barang di antaranya mobil kemudian diberikan ke beberapa pihak seperti beberapa anggota DPRD Provinsi Banten dan artis. 

Adapun arti yang disebut kecipratan kendaraan dari Wawan yakni, Jennifer Dunn, Catherine Wilson, Reny Yuliana, dan Aimah Mawaddah Warahmah.

Perbuatan lain TPPU Wawan di antaranya, September 2011 mengeluarkan Rp 3.828.532.762 untuk biaya Ratu Atut Chosiyah saat mengikuti Pilgub Banten 2011, dan mengeluarkan Rp4.540.108.000 untuk biaya Ratu Tatu Chasanah yang maju sebagai calon wakil bupati Serang dalam Pilkada 2010.

Usai persidangan, Wawan memastikan akan membuktikan dakwaan yang disangkakan KPK. Termasuk soal peruntukan mobil untuk sejumlah selebritis. 

"Nanti kita buktiin di persidangan, nanti di pemeriksaan saksi," ucap Wawan.

Sementara itu pengacara Wawan, Maqdir Ismail menegaskan perlu ada pembuktian dakwaan pencucian uang yang disangka kliennya. "Apakah harta yg lain itu termasuk mobil apakah dari hasil kejahatan ini atau bukan? itu kan mesti ditunjukan kan," ucap Maqdir.

Maqdir lantas menyoroti soal sangkaan KPK terhadap kliennya. Utamanya terkait sangkaan TPPU. Maqdir heran sangkaan TPPU kliennya sangat amat besar ketimbang   Predikat Crime (tindak pidana asal) terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Predikat crimenya (tindak pidana asal) itu tadi kan hanya pengadaan, dibankan, dan di tangsel yaitu tahin 2012. nah sementara harta yang diaita itu mulai dari 2005, bahkan 2002, 2003. pertanyaannya dimana predikat crimenya? itulah yang menjadi persoalan pokok, itu yang akam kami persoalkan. Misalnya salah satu contoh pinjaman kepada bank. pinjaman kepada bank kok jadi objek tppu? bagaimana bisa seperti itu," tegas Maqdir

Penulis : R. Tranggana

Editor : Redaksi