Saatnya Kembali ke Sistem Tertutup Terbatas

Saatnya Kembali ke Sistem Tertutup Terbatas

KabarOpini - Perdebatan tentang sistem pemilu nampaknya belum akan berakhir. Hasil Pemilu 2019 ini seharusnya bisa menjadi cerminan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari sistem pemilu kita untuk melahirkan anggota dewan yang berkualitas demi melahirkan kebijakan publik yang juga berkualitas.

Berkaca pada Pemilu 2019 yang menerapkan sistem terbuka terbatas, kita bisa melihat ada beberapa titik kelemahan yang kini mencuat.

Pertama, sistem ini memberikan kesempatan bagi seorang caleg yang populer untuk lolos, tetapi malah akan semakin menihilkan peran partai politik. Sistem ini memberi ruang bagi “anak kos” lalu mengabaikan “anak kandung” yang sudah lama berjuang dan menempa diri dalam rumah partai.

Mereka yang terpilih kerap kali melihat partai hanya sebagai kendaraan untuk melaju sampai tujuan, setelah itu meninggalkannya. Banyak yang membutuhkan partai politik hanya sebagai stempel, sembari mengabaikan dinamika pengkaderan dan penguatan partai.

Padahal, partai politik memiliki peran yang sangat siginifikan sebagai alat perjuangan ideologi yang memiliki visi besar ke mana bangsa hendak dibawa. Hubungan partai dan politisi ibarat rumah dan anak sehingga seorang plitisi bertugas untuk membawa semua nilai-nilai ideologis partai dalam ranah perjuangan politik.

Kedua, sistem ini telah melahirkan praktik money politics paling massif dalam sejarah kepemiluan kita. Beberapa lembaga pemantau pemilu telah memberikan rilis bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu paling sarat dengan praktik vote buying atau jual beli suara.

Mereka yang punya uang akan mengeluarkan semua akses dan sumber daya agar terpilih. Mereka mengampanyekan diri sendiri lalu mengabaikan partai politik. Kita bisa melihat bagaimana fenomena politisi yang mudah pindah-pindah partai dan sibuk mengampanyekan dirinya.

Ketika terpilih sebagai anggota dewan, sering kali ada perasaan jumawa kalau dirinya lebih besar dari partai pengusungnya. Padahal, dia tidak mungkin berada di kursi dewan jika tidak ada partai politik yang merekomendasikannya.

Dua fenomena di atas hanyalah puncak dari gunung es permasalahan di Indonesia. Jika kita sepakat untuk memperkuat sistem demokrasi kita, maka kita harus memperkuat hulu dari mata air demokrasi kita yakni partai politik. Saatnya mengembalikan partai sebagai rumah bersama yang menyediakan mata air nilai perjuangan bagi semua kadernya.

Saya berpandangan sistem pemilu yang terbuka sudah waktunya dievaluasi. Dalam sejarahnya, sistem terbuka terbatas adalah sistem di negara yang tidak maju, yang tidak mempedulikan kaderisasi partai. Sistem ini bisa membuat sejumlah orang jadi pragmatis lalu mengambil tokoh populer untuk sekadar menjadi vote getter.

Sistem ini juga ibarat penyakit demokrasi sebab membuka begitu banyak pintu bagi praktik vote buying yang hanya akan membuat kualitas pemilu jadi buruk. Pemilu 2019 menjadi catatan penting dari banyaknya masalah di lapangan hingga tewasnya para petugas di lapangan.

Jika kita ingin mengembalikan pemilu menjadi lebih berkualitas, saatnya mempertimbangkan sistem tertutup terbatas. Memang, ada kritikan kalau sistem ini ibarat membeli kucing dalam karung. Ada juga kekhawatiran kalau pemilih nantinya hanya disajikan untuk memilih partai politik, tanpa tahu siapa saja yang akan dijadikan calon legislatif oleh partai politik. 

Namun sistem tertutup ini harus punya batasan tertentu. Kita bisa menempuh opsi, yakni sistem tertutup dilangsungkan tingkat kabupaten dan kota, sebab di tingkat ini partai mesti memiliki pengaruh besar dalam penentuan siapa kader yang dianggap paling memahami perjuangan partai sehingga bisa menjadi wakil di tingkat parlemen.

Partai mesti punya kewenangan untuk membesarkan tunas-tunas kadernya yang tumbuh di daerah. Partai pun bisa mengontorol mereka sehingga hubungan mereka tidak cuma saat proses pemilu saja. Mekanisme pengawasan dan penguatan dari partai politik bisa menjadi sendi yang akan memperkuat proses demokrasi kita.

Sementara di tingkat provinsi dan nasional, sistemnya bisa terbuka sehingga kader yang kuat dengan jejaring dengan struktur partai dan publik yang akan terpilih. Partai politik tetap akan mendapatkan penguatan sebab seorang kader harus ikut mengampanyekan partai politik yang mengusungnya.

Seorang kader di tingkat provinsi dan nasional tidak bisa mengabaikan partai politik begitu saja sebab akarnya di situ. Dia pun harus membangun jejaring kuat dengan kader di tingkat kabupaten kota dalam satu ikatan partai sehingga ujung dari proses ini adalah penguatan partai politik untuk demokrasi yang lebih berkualitas.

Nilai-nilai transparansi tetap terbangun di sini. Masyarakat tahu siapa saja yang akan dipilih, sehingga ketika mereka mencoblos, mereka tahu siapa saja yang diberikan peluang bagi partai untuk lolos. Sistem ini bisa menghilangkan money politics, tapi dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan satu proses sosialisasi yang intens agar masyarakat paham bahwa sistem ini punya visi yang snagat baik untuk penguatan demokrasi kita serta memperkuat sendi dasar demokrasi yakni pemilihan wakil masyarakat yang kapabel dan dibesarkan dalam kawah candradimuka partai politik.

 

*Wa Ode Nurhayati

Penulis adalah Ketua DPW Hanura Sultra

 

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi