AJI Ingatkan Bekas Mentan Cabut Gugatan Tempo di Pengadilan

Gugatan berita

AJI Ingatkan Bekas Mentan Cabut Gugatan Tempo di Pengadilan
Mantan Mentan Amran Sulaiman/ist

KabarJakarta.com--Menteri Pertanian Republik Indonesia menggugat secara perdata majalah Tempo atas tulisan investigasi "Swasembada Gula Cara Amran dan Isam" yang terbit pada Edisi 4829/9-15 September 2019. 

Sekretaris Jenderal  AJI Revolusi Riza mengatakan sengketa pemberitaan ini telah disidangkan di Dewan Pers dan telah dinyatakan selesai pada 22 Oktober 2019. 

Dewan Pers kala itu memutuskan agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional. Namun, menteri pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo. 

Riza menambahkan membawa sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers adalah langkah yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang Pers merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Sehingga, jika terjadi sengketa pemberitaan pers, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Pers," kata dia dalam keterangan resmi diterima, Jakarta Jumat (8/11).

Di kesempatan sama, Ketua Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim menambahkan jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pemerintahan Joko Widodo akan dinilai tidak menghormati mekanisme sengketa pers yang diamanatkan UU Pers No 40/1999," tuturnya.

Atas gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap Majalah Tempo tersebut, AJI menyatakan sikap:

1. Mendesak Kementerian Pertanian mencabut gugatan yang diajukan atas nama menteri pertanian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis dan perusahaan media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Meminta Kementerian Pertanian menghormati putusan Dewan Pers dalam kasus sengketa pemberitaan yang berakhir pada 22 Oktober lalu dan menjalankan fungsi hak jawab seperti rekomendasi Dewan Pers.

3. Mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk taat konstitusi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia.

Penulis : Agi Aksara

Editor : Redaksi