Seratus Hari Jokowi – Ma’ruf: dalam Tinjauan Pembangunan Pemuda

Seratus Hari Jokowi – Ma’ruf: dalam Tinjauan Pembangunan Pemuda
Seratus Hari Jokowi – Ma’ruf: dalam Tinjauan Pembangunan Pemuda

Opini - Pada pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang MPR RI pada November 2019, pembangunan kualitas SDM merupakan salah satu pokok/arahan prioritas untuk Indonesia di lima tahun ke depan. 

Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan, diantaranya pengangkatan figur-figur milenial yang menduduki posisi menteri, wakil menteri, dan stafsus milenial di Kabinet Indonesia Maju untuk dapat merespon perubahan demi terwujudnya lompatan kemajuan yang signifikan.

Ekspektasi anak muda paling realistis terhadap kehadiran staf khusus presiden dan menteri dari kalangan milenial yaitu adanya perubahan atau setidaknya pertunjukkan perubahan pola pengambilan aspirasi, penyediaan platform suara untuk anak muda (terkhusus yang marjinal), proses komunikasi dan penyebaran informasi yang membumi.

Kehadirannya sudah sepatutnya memperkaya perspektif Jokowi dalam mengambil kebijakan strategis, mengingat era teknologi saat ini perubahannya luar biasa dinamis, dan dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi harus digerakan. Kemampuan berinovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang dimiliki para milenial yang ditunjuk sebagai staf khusus presiden tersebut harus mampu dibumikan untuk memberi perspektif kebijakan yang pro-rakyat kecil di seluruh pelosok kampung dan tidak bias ke masyarakat dan anak muda perkotaan. Dengan begini maka akan bisa memperbaiki dikotomi dan kesenjangan antar anak muda yang selama ini ada.

Mengungkap Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pemuda

Tantangan pembangunan pemuda (youth developement) di Indonesia tidak pernah berada pada kondisi sepenting saat ini, yaitu saat mengalami momentum bonus demografi. Sebanyak 65 juta pemuda (atau kurang lebih satu dari empat penduduk Indonesia) akan menjadi tulang punggung angkatan kerja nasional hingga berakhirnya momentum ini pada tahun 2035.

Momentum bonus demografi perlu diantisipasi dengan penyiapan SDM yang berkualitas secara terencana. Tanpa intevensi kebijakan yang tepat, bonus demografi akan terlewat sia-sia, bahkan terancam menjadi windows of disaster. 

Perpres 66 Tahun 2017: Janji Manis Pelayanan Kepemudaan

Terhitung 12 Juli 2017, ditetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi kabar gembira bagi stakeholder kepemudaan. Hari ini sudah sembilan ratus dua puluh lima hari sejak diberlakukan Perpres Kepemudaan di Indonesia. Berbagai upaya implementasi Perpres 66/2017 ini dilakukan melalui sinkronisasi 30 kementerian lembaga sehingga terbentuk Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Selama ini, pembangunan kepemudaan memang dikerjakan oleh berbagai kementerian/lembaga. Penyusunan program kerap terhadang minimnya riset data dan partisipasi pemuda. 

Akibatnya pencapaian dan evaluasi program tidak bisa diukur dengan baik, terdapat tumpang tindih program kepemudaan (baik program yang mencakup isu kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda). Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diyakini dapat menjadi tulang punggung penopang kemajuan meningkatnya kualitas program pelayanan kepemudaan lintas sektor, ternyata belum menunjukan suatu kejelasan sikap dalam mewujudkan percepatan perubahan dan amanat Perpres 66/2017 dengan signifikan.

Menyoal Implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadirannya menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan. Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi IPP menyebabkan pemetaan masalah dan kebutuhan yang tidak utuh, sehingga solusi yang dihasilkanpun jauh panggang dari api.

Pemuda Sebagai Pilar Utama SDM Unggul

“...Kolaborasi adalah yang utama, bukan hanya soal karya
melainkan juga soal kebutuhan generasi yang berbeda.
65 juta anak muda adalah wajah masa depan kita.”

– Arief Rosyid (Dir. Executive Merial Institute)
dalam Milenial Fest 2019

Pembangunan kepemudaan diharuskan menjadi bagian dari pangkal pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Merial Institute sebagai perwakilan unsur masyarakat yang selama ini terlibat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk membantu pengimplementasian Perpres 66/2017 mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-sector dan monitoring
implementasi melalui Staf Khusus Presiden.

2. Sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus pada peningkatan
kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko.

3. RAN diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RAD ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Pembangunan Pemuda harus mendapat tempat sebagai prioritas pembangunan nasional saat ini. Dengan jumlah pemuda yang semakin besar, perlu peningkatan fasilitas dan program kepemudaan. Sehingga peningkatan kuantitas
akan diiringi dengan peningkatan kualitas. Prioritas pembangunan sumber daya manusia yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang telah membuka jalan menuju ke sana. Dengan embangun pemuda, kita membangun masa depan.

 

Penulis adalah
Fajar Iman Hasanie
Direktur Program Merial Institute
Centre for Youth Development Studies

Penulis : -

Editor : Redaksi

AJI