KabarJakarta.com — Peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi momentum istimewa bagi Jakarta. Tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu, tahun ini Ibu Kota juga mendapat kehormatan melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh yang dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, yakni Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, dan Sutan Takdir Alisjahbana.
Ketiganya berasal dari latar belakang berbeda. Ali Sadikin dikenal sebagai pemimpin yang meletakkan fondasi pembangunan Jakarta modern. Hoegeng dikenang sebagai sosok polisi yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Sementara itu, Sutan Takdir Alisjahbana merupakan sastrawan dan budayawan yang berperan penting dalam perkembangan bahasa serta pemikiran kebudayaan Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penganugerahan gelar tersebut diberikan atas rekomendasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.
"Pada hari ini, tepat 10 November tahun 2026, atas usulan Pemerintah DKI Jakarta, negara secara resmi akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 3 tokoh besar Jakarta," ujar Pramono usai menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Pramono, ketiga tokoh tersebut memiliki perjalanan pengabdian panjang. Kontribusi mereka tidak hanya dirasakan masyarakat Jakarta, tetapi juga memberikan pengaruh bagi perkembangan Indonesia.
Ali Sadikin, misalnya, memimpin Jakarta selama 11 tahun, yakni sejak 1966 hingga 1977. Ketika dipercaya Presiden Soekarno menjadi gubernur, Jakarta menghadapi berbagai persoalan perkotaan. Mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, persoalan sampah, kebutuhan air bersih, pengangguran, hingga buruknya sarana transportasi.
Ali kemudian mendorong pembangunan berbagai fasilitas publik untuk mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan. Sejumlah peninggalan penting dari masa kepemimpinannya masih dapat dijumpai hingga sekarang.
Di antaranya Taman Ismail Marzuki (TIM), Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Binatang Ragunan, serta kawasan Pekan Raya Jakarta. Ia juga menggagas pembangunan sejumlah museum, penataan kawasan perkotaan, pengembangan transportasi umum, dan pelestarian kebudayaan Betawi di Condet.
Perhatiannya terhadap kehidupan seni dan budaya juga melahirkan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pendirian Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada 1968 menjadi salah satu langkah penting dalam membangun ekosistem kesenian di Ibu Kota. Gagasan tersebut kemudian berkembang hingga melahirkan Institut Kesenian Jakarta.
Ali tidak hanya dikenal melalui pembangunan fisik. Ia juga mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih terstruktur melalui pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta pada 1968.
Sementara itu, nama Hoegeng Imam Santoso melekat dengan integritas dan keberanian dalam menjalankan tugas kepolisian.
Lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921, Hoegeng mengawali karier kepolisian setelah mengikuti pendidikan kepolisian pada masa awal kemerdekaan. Perjalanan kariernya membawanya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk Kepala Jawatan Imigrasi sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 1968 hingga 1971.
Selama memimpin kepolisian, Hoegeng dikenal tidak mudah tunduk terhadap tekanan maupun pengaruh kekuasaan. Ia berusaha menegakkan hukum tanpa membedakan latar belakang orang yang berhadapan dengan aparat.
Sikap tersebut terlihat ketika kepolisian menangani sejumlah perkara besar, seperti kasus Sum Kuning di Yogyakarta, penembakan mahasiswa ITB Rene Louis Coenrad, serta penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi.
Kasus-kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum. Hoegeng berupaya agar proses penyelidikan berjalan tanpa pandang bulu, termasuk ketika perkara bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Kejujurannya juga tercermin dalam kehidupan pribadi. Ketika menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, misalnya, ia menutup usaha toko bunga milik istrinya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan yang diembannya.
Sikap tersebut membuat Hoegeng dikenang sebagai teladan bagi kepolisian. Bahkan setelah tidak lagi menjabat Kapolri, namanya tetap menjadi simbol harapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas.
Tokoh ketiga yang menerima penghargaan tersebut adalah Sutan Takdir Alisjahbana. Berbeda dengan Ali Sadikin dan Hoegeng, kontribusinya bagi bangsa lebih banyak diwujudkan melalui pemikiran, pendidikan, bahasa, sastra, dan kebudayaan.
Lahir di Natal, Sumatera Utara, pada 11 Februari 1908, Sutan Takdir dikenal sebagai salah satu pelopor pembaruan sastra Indonesia modern. Bersama Amir Hamzah dan Armijn Pane, ia mendirikan majalah Poedjangga Baroe pada 1933.
Majalah tersebut menjadi ruang bagi lahirnya gagasan pembaruan dalam kesusastraan Indonesia. Sutan Takdir mendorong masyarakat untuk membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, modernisasi, dan pemikiran baru.
Pemikirannya bahkan memicu perdebatan intelektual yang dikenal sebagai Polemik Kebudayaan pada 1930-an. Ia berpandangan bahwa bangsa Indonesia perlu mengembangkan kebudayaan yang dinamis dengan mempelajari berbagai kemajuan dunia.
Kontribusinya juga terlihat dalam perkembangan bahasa Indonesia. Ia pernah menjadi anggota sekaligus Ketua Komisi Bahasa Indonesia pada periode 1945–1950. Selain itu, ia menghasilkan sejumlah karya penting, seperti Layar Terkembang, Tak Putus Dirundung Malang, dan Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia.
Di bidang pendidikan, Sutan Takdir turut mendirikan Universitas Nasional pada 1949 dan pernah menjabat sebagai rektornya. Atas kontribusinya, ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia pada 1979 dan Universiti Sains Malaysia pada 1987.
Menghidupkan semangat kepahlawanan
Penganugerahan gelar kepada ketiga tokoh tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/11).
Upacara berlangsung sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa semangat kepahlawanan tidak berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan.
Pramono mengungkapkan, tantangan yang dihadapi pahlawan masa kini sangat berbeda dibandingkan perjuangan para pendahulu. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, masyarakat sekarang memiliki tanggung jawab menghadapi berbagai persoalan yang menghambat kemajuan bangsa.
"Kita semua berkewajiban mengisi dan membuat bangsa ini jadi lebih baik. Itulah tanggung jawab kita semua, untuk meneruskan semangat para pahlawan yang telah merintis bangsa ini menjadi bangsa yang besar," kata Pramono.
Pesan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak semestinya berhenti pada upacara, tabur bunga, atau mengenang nama-nama besar dalam sejarah.
Bagi masyarakat, menyikapi Hari Pahlawan dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kejujuran, berani menyuarakan kebenaran, menghargai perbedaan, bekerja secara bertanggung jawab, serta ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar merupakan bagian dari semangat perjuangan.
Penghormatan terhadap Ali Sadikin dapat diwujudkan melalui kepedulian membangun kota. Keteladanan Hoegeng bisa diteruskan dengan menjaga integritas, sedangkan warisan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana dapat dihidupkan melalui kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, bahasa, dan kebudayaan.
Pada akhirnya, gelar pahlawan bukan sekadar pengakuan atas jasa seseorang di masa lalu. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negaranya.