Kabar JakartaNews With Data

Kartunis Senior Sesalkan Aksi Protes FPI di Tempo

  • Penulis : Firman
  • Terbit : 16.03.2018 - 18:18
  • Sekitar : Terbit 16/3/18
Kartunis Senior Sesalkan Aksi Protes FPI di Tempo
Foto:Jitet Koestana [ist]

KabarJakarta.com, Semarang --- Kartunis senior asal Semarang, Jitet Koestana akhirnya angkat bicara soal kartun Tempo yang belakangan ini jadi sorotan. 

Pernyataan resmi Jitet itu disampaikan ke redaksi KabarJakarta.com terkait protes FPI atas tudingan penghinaan imam besar di cover karikatur Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018.

Jitet mengatakan, tidak ada masalah dengan kartun tersebut. Menurut dia, kartun yang menampilkan parodi Rangga dan Cinta itu sangat cerdas. "Untuk karikatur itu aku justru seneng. Terhibur. Apik. OK. Karikatur yang pintar dan lucu. 

Ketika yang dikarikaturkan seorang kartunis. Aku misalnya. Aku tertawa, karena lucu. Jadi tidak masalah," kata perwakilan Union of World Cartoonists (UWC) Indonesia itu, Jumat 16 Maret 2018.

Jitet secara pribadi paling tidak suka segala sesuatu dikaitkan dengan agama. Menurutnya itu sangat berbahaya. Misalnya, putih adalah kesucian. Putih adalah Islam dan putih adalah Habib.  "Ketika saya berada di WC ada tisu putih dan dianggap Habib, itu berbahaya," katanya.

Kartunis pemegang rekor MURI dengan penghargaan internasional terbanyak itu tidak melihat unsur agama dalam kartun yang dimuat Tempo. Kartun tersebut juga tidak menampilkan wajah yang mengarah seseorang. Untuk itu menurutnya tidak ada yang perlu dirisaukan.  "Tidak ada siapapun. Tidak ada nama. Apakah semua yang memakai baju putih itu Habib?" katanya.

Menurut Jitet, seharusnya tidak perlu ada unjuk rasa menyikapi kartun tersebut. Karena tidak ada masalah. "Misalnya aku dikritik. Kalau benar, maka yang perlu dilakukan adalah instrospeksi diri," katanya. 

Sebelumnya LBH Pers menyampaikan beberapa fakta kekuatan hukum yang melindungi karya jurnalistik Majalah Tempo diantaranya :

1. Yang dilakukan Tempo adalah sebuah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dn konstitusi. Khususnya undang nomor 40 thun 1999 ttg Pers dan Pasal 28 F UUD 1945.

2. Sesuai dengan fungsi pers, bahwa pers adalah lembaga kontrol yang mnjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.

3. Seharusnya, jika salah satu pihak atau kelompok ada yang keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik mekanismenya adalah menempuh jalur sengketa jurnalistik dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dalam Pasal 4 UU Pers atau mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.

4. Demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga undang-undang. Namun dengan niat akan "menduduki", memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan berbagai bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sehingga jika itu terjadi, aparat penegak hukum sudah sepatutnya bertindak demi melindungi Pers dan kemerdekaan pers sama saja melindungi wujud kedaulatan rakyat.

Demikian pernyataan sikap LBH Pers yang diterbitkan di Jakarta, 16 Maret 2018 melalui siaran pers resmi Lembaga Bantuan Hukum Pers. (*)