Kabar JakartaNews With Data

Perbedaan Promosi Pariwisata Sulsel dan NTB

Wonderful Indonesia

  • Penulis : Hendra N. Arthur
  • Terbit : 27.07.2018 - 11:25
  • Sekitar : 3 pekan, 1 hari lalu
Perbedaan Promosi Pariwisata Sulsel dan NTB
Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel menerima kunjungan Tim Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB-Sumbawa di sela-sela Advance Meeting bertajuk Direct Sale Lombok-Sumbawa di Hotel Aston Jl Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis, 27/7/2018. [Foto: Ardiansah / KabarMakassar.com]

KabarJakarta.com --- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki pandangan yang berbeda dalam mendorong pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan dibandingkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di sektor tersebut.

Hal ini seperti disampaikan Wakil Direktur Poltekpar Lombok, DR. Farid Said yang menyebutkan alokasi anggaran promosi pariwisata NTB mencapai angka Rp5 miliar tahun ini. 

"Alokasi promosi Rp5 miliar itu dianggarkan untuk bisa memperoleh keuntungan Rp7 miliar. Saat ini, NTB memiliki 12 kawasan pengembangan pariwisata yang diantaranya ada kawasan wisata khusus Mandalika," ucap Farid saat melakukan kunjungan di Makassar, 27 Juli 2018.

Hal sama juga disampaikan Ketua Tim Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB-Sumbawa, Fahrurozi Gaffar yang menyebutkan dari total alokasi anggaran itu sebagian dikelola oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Lombok.

"Eksplorasi kuliner Lombok dan Sumbawa itu sepenuhnya dikerjakan oleh PHRI. Pemerintah daerah memberikan dukungan dengan memberikan anggaran promosi sebesar Rp500 juta," ucapnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan dari Asosiasi Agen Travel (Asita) Kota Makassar, Sahabuddin memberikan apresiasi bagi pengembangan pariwisata Lombok-Sumbawa dan menyoroti kegiatan promosi pariwisata Sulsel yang hingga saat ini tidak memiliki progress yang jelas.

"Luar biasa pemerintah di NTB. Alokasi Rp5 miliar juga di share ke asosiasi untuk bersinergi. Berbeda dengan promosi pariwisata Sulsel yang tidak tahu apa yang dikerjakan saat ini," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis mengakui jika pengelolaan promosi pariwisata Sulsel masih belum optimal. Sebab anggaran promosi masih sepenuhnya dikendalikan oleh Pemprov Sulsel.

"Sulawesi Selatan saat ini telah memiliki badan promosi pariwisata daerah. Tetapi dalam melakukan kegiatan promosi keluar negeri. BPPD Sulsel sebagai lembaga pembentukan pemerintah daerah tidak terlibat dalam kegiatan promosi itu," ujarnya.

Sementara dia mengakui posisi Pemerintah Provinsi Sulsel khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel memiliki keterbatasan dalam melakukan promosi pariwisata. 

Berbeda dengan keberadaan BPPD Sulsel yang memiliki ranah untuk melakukan kerjasama promosi bersama seperti yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 2009 yang mengatur tentang pembenukan badan promosi pariwisata daerah.

"Dalam waktu dekat, kami akan bersurat ke Gubernur yang ditembuskan ke legisatif daerah terkait posisi BPPD Sulsel yang belum mendapat perhatian dari unit kerja terkait. Laporan ini sebagai bahan pertimbangan kami untuk kembali menggerakkan Badan Promosi Daerah sekaligus menerbitkan SK pembentukan badan pelaksana di BPPD Provinsi Sulsel," tegasnya.