KabarJakarta.com – Transformasi digital pemerintahan tidak lagi sekadar soal penggunaan aplikasi. Teknologi kini diarahkan untuk membuat pelayanan publik lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga. Hal itu menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026.
Forum yang digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8), menjadi ruang bagi pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional untuk bertukar pengalaman mengenai transformasi digital dan inovasi pelayanan publik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, Jakarta tidak ingin menempatkan diri sebagai daerah yang paling unggul dalam transformasi digital. Menurut dia, pengalaman yang telah diterapkan di Jakarta justru perlu dibagikan agar dapat memberikan manfaat bagi daerah lain.
“Forum ini menjadi ruang yang tepat untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain, agar transformasi digital bisa memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal,” kata Rano saat membuka JFCF 2026.
Menurut Rano, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan mahadata (Big Data) dapat menjadi salah satu alat penting untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membaca kebutuhan masyarakat berdasarkan data. Pemerintah juga dapat memanfaatkannya untuk menentukan prioritas kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi bisa menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data,” ujar Rano.
Jakarta sendiri telah menggunakan teknologi dalam sejumlah aspek tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui Intelligent Traffic Control System yang membantu pengelolaan lalu lintas secara real-time.
Selain itu, terdapat Jakarta Satu yang mengintegrasikan data geospasial melalui prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan. Pemerintah juga mengembangkan JAKI sebagai super app yang menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu platform.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan JFCF 2026 mengangkat tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation”. Kegiatan tersebut terdiri atas 14 sesi, yakni lima forum yang dilaksanakan secara luring dan sembilan forum secara daring.
“Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara dan daerah, khususnya terkait transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan AI dan Big Data, serta inovasi pelayanan publik,” tutur Marulina.
Forum tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi digital membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pengembangan teknologi pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan masukan dari akademisi, pelaku industri, komunitas, dan mitra lainnya.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB Adi Nugroho menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam pengembangan layanan digital.
Ia mengatakan pemerintah perlu menggunakan pendekatan human-centric design, yakni merancang layanan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna.
Selain itu, sistem digital pemerintahan perlu dibangun dengan prinsip interoperabilitas. Artinya, berbagai aplikasi dan sistem yang digunakan pemerintah harus mampu saling terhubung dan bertukar data.
Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak perlu berulang kali mengakses layanan atau memasukkan data yang sama pada berbagai aplikasi. Pada akhirnya, transformasi digital diharapkan tidak berhenti pada banyaknya aplikasi, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih sederhana, terpadu, dan efektif.
JFCF 2026 pun menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan bukan semata-mata kecanggihan teknologi. Yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu menjawab persoalan warga dan membuat pelayanan publik terasa lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari.
