KabarJakarta.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. JPO lama tersebut sebelumnya viral di media sosial dan dijuluki warga sebagai JPO Love-Hate Relationship karena berada berdekatan dengan JPO baru, tetapi keduanya tidak saling terhubung.
Keputusan pembongkaran diambil setelah Pramono bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau langsung kedua JPO tersebut pada Minggu. Dalam peninjauan itu, Pramono berdiskusi dengan Dinas Bina Marga, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.
“Setelah berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dengan Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kominfotik, saya memutuskan JPO yang satu akan kita bongkar,” kata Pramono seusai meninjau JPO di kawasan tersebut, Minggu (9/8).
Menurut Pramono, kedua JPO sebenarnya mempunyai fungsi yang hampir sama, yakni membantu masyarakat menyeberangi Jalan HR Rasuna Said. Selain itu, keberadaan JPO juga berkaitan dengan akses masyarakat menuju fasilitas transportasi umum, termasuk layanan Light Rail Transit (LRT).
Namun, kedua fasilitas itu dibangun pada waktu dan dengan kebutuhan yang berbeda. JPO lama merupakan fasilitas yang dibangun Pemprov DKI Jakarta sejak puluhan tahun lalu. Sementara itu, JPO lainnya merupakan fasilitas yang lebih baru dan berkaitan dengan pembangunan integrasi transportasi LRT Jabodebek dan KAI.
“Yang satu yang dibuat Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini lebih baru,” jelas Pramono.
Perbedaan usia tersebut juga terlihat dari desain kedua JPO. JPO lama memiliki bentuk dan fasilitas yang mencerminkan pembangunan pada masa sebelumnya. Sebaliknya, JPO baru dirancang sebagai bagian dari sistem integrasi antarmoda yang menghubungkan sejumlah layanan transportasi publik.
Pramono menilai keberadaan dua JPO yang memiliki fungsi serupa di lokasi berdekatan menjadi gambaran adanya persoalan dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik pada masa lalu.
“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali, seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” ujarnya.
Dengan pertimbangan tersebut, Pemprov DKI memilih mempertahankan JPO yang lebih baru. Fasilitas tersebut nantinya akan diperbaiki agar dapat memberikan akses yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Sementara JPO lama yang sebelumnya menjadi akses penyeberangan masyarakat akan dibongkar. Langkah itu sekaligus untuk menghindari keberadaan dua fasilitas dengan fungsi yang sama di lokasi tersebut.
Sebelumnya, keberadaan dua JPO yang berdiri berdekatan di Jalan HR Rasuna Said ramai diperbincangkan masyarakat. Warga mempertanyakan alasan kedua jembatan tersebut tidak dibuat saling terhubung, sehingga menimbulkan kesan seperti dua fasilitas yang berdiri sendiri.
JPO milik Pemprov DKI awalnya juga menjadi akses langsung menuju halte Transjakarta. Namun, setelah halte tersebut dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, fungsi akses JPO lama ikut berkurang.
Saat ini, akses menuju halte Transjakarta dilakukan melalui JPO integrasi yang dibangun sebagai bagian dari fasilitas penghubung Stasiun LRT Jabodebek dengan layanan Transjakarta.
Pembongkaran JPO lama tersebut diharapkan dapat membuat akses pejalan kaki di kawasan Rasuna Said lebih tertata. Pemprov DKI juga akan memaksimalkan JPO baru agar integrasi transportasi publik dan kebutuhan mobilitas pejalan kaki tetap terpenuhi.
