KabarJakarta.com — Rencana perluasan layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu perlu dibarengi dengan persiapan keselamatan transportasi laut. Pengamat transportasi Deddy Herlambang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit keselamatan di seluruh pelabuhan penyeberangan sebelum layanan tersebut direalisasikan.
Menurut Deddy, pemeriksaan keselamatan menjadi hal utama karena peningkatan layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu berpotensi meningkatkan jumlah penumpang. Kondisi kapal dan fasilitas pelabuhan pun harus dipastikan mampu mendukung kebutuhan tersebut.
“Yang pertama adalah lakukan audit keselamatan di semua pelabuhan penyeberangan, dan ramp check semua sarana penyeberangan (kapal) yang ada,” kata Deddy saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, ramp check diperlukan untuk memastikan setiap kapal yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan masih laik beroperasi. Kapal tradisional yang sudah tidak memenuhi persyaratan, menurut dia, sebaiknya tidak lagi dipaksakan untuk melayani penumpang.
Deddy menyarankan kapal yang tidak layak segera dipensiunkan dan secara bertahap digantikan dengan kapal baru. Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan keselamatan ketika jumlah penumpang meningkat akibat adanya layanan yang lebih terintegrasi.
Selain kondisi kapal, kesiapan pelabuhan juga menjadi perhatian. Deddy menilai Pelabuhan Muara Angke maupun Marina Ancol belum sepenuhnya siap jika harus menghadapi peningkatan permintaan penumpang dalam jumlah besar.
“Khusus pelabuhan penyeberangan seperti di Muara Angke atau Marina Ancol, akses umumnya masih sederhana. Belum siap untuk melayani demand yang tinggi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI tidak hanya memikirkan pengoperasian transportasi laut, tetapi juga membenahi akses, fasilitas penumpang, serta kapasitas pelabuhan. Menurutnya, pengembangan layanan harus dilakukan secara menyeluruh agar perpindahan penumpang dari transportasi darat ke laut berjalan lancar.
Deddy juga mengusulkan agar layanan penyeberangan menuju Kepulauan Seribu terintegrasi dengan tarif bus Transjakarta. Integrasi tersebut dinilai dapat membuat perjalanan menjadi lebih praktis dan menarik bagi masyarakat.
“Jika integrasi tarif berhasil, akan menciptakan tarikan penyeberang baru menuju Kepulauan Seribu di sektor pariwisata, dan perekonomian Kepulauan Seribu akan menggeliat positif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan pengalihan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dishub DKI kepada Transjakarta masih dalam tahap pengkajian.
“Saat ini, prosesnya sedang berada pada tahap pengkajian secara intensif. Harapan kami, skema dan roadmap beserta rencana rincinya bisa segera dirampungkan dengan hasil yang terbaik,” kata Budi.
Budi menegaskan, proses tersebut dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Kajian meliputi kebutuhan kelembagaan, regulasi, hingga mekanisme pengelolaan layanan.
“Kebutuhan kelembagaan dan regulasi sedang kami kaji bersama Transjakarta, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta terkait lainnya,” papar Budi.
Dari sisi regulasi, Pemprov DKI juga menyiapkan payung hukum melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Aturan tersebut nantinya mencakup tarif dan subsidi, kelembagaan, bentuk penugasan, perikatan, serta masa transisi pengelolaan dari Dishub DKI kepada Transjakarta.
Dengan demikian, perluasan layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu diharapkan tidak hanya memperluas akses transportasi, tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan dan kesiapan infrastruktur.
