KabarJakarta.com – Koalisi Pejalan Kaki menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih memprioritaskan pembangunan zebra cross yang aman dan mudah diakses dibandingkan memperbanyak pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Menurut organisasi tersebut, masih banyak ruas jalan di ibu kota yang belum memiliki trotoar dan fasilitas penyeberangan yang layak, sehingga kebutuhan paling mendesak saat ini adalah memperbaiki infrastruktur dasar bagi pejalan kaki.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menjelaskan penyediaan zebra cross dengan dukungan fasilitas keselamatan, seperti pita kejut sebelum titik penyeberangan, dinilai lebih efektif untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengingatkan pengendara agar mengurangi kecepatan.
“Kami sarankan bangun saja dulu zebra cross dengan intervensi pita kejut, misalkan 100 meter sebelum itu kan ada pita kejut. Itu kan sebenarnya lebih lambat memberikan warning kepada para pengendara agar bisa melambat,” kata Alfred di Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Alfred, pembangunan trotoar dan penyeberangan sebidang seharusnya menjadi prioritas utama selama kondisi jalan masih memungkinkan. Ia menilai kedua fasilitas tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan langsung membangun JPO yang tidak selalu mudah digunakan oleh seluruh kalangan.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah koridor dari Halte Pasar Santa hingga kawasan Mampang Prapatan. Alfred menilai ruas jalan tersebut masih kekurangan trotoar yang layak sehingga menyulitkan aktivitas pejalan kaki setiap hari.
“Saya hanya bisa menyampaikan ke Mas Pj selaku Pj Gubernur DKI Jakarta, ‘Pak yang lebih urgensi itu adalah dari mulai Santa sampai Mampang trotoarnya tidak ada’. Jadi itu dulu yang paling utama dicarikan pendanaannya,” ujarnya.
Koalisi Pejalan Kaki menilai keberadaan trotoar yang memadai merupakan fondasi utama dalam menciptakan kota yang ramah bagi pejalan kaki. Tanpa trotoar yang aman, masyarakat terpaksa berjalan di badan jalan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, Alfred menilai zebra cross yang dilengkapi pelican crossing atau lampu penyeberangan jauh lebih ramah bagi kelompok rentan. Fasilitas tersebut dapat digunakan dengan lebih mudah oleh lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas.
“Ya lebih bagus dan lebih dapat diakses zebra cross dengan pelican crossing dibanding JPO,” katanya.
Sebaliknya, penggunaan JPO sering kali menjadi kendala karena pengguna harus menaiki dan menuruni tangga. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan sebagian masyarakat, terutama mereka yang membawa barang, menggunakan kursi roda, atau memiliki keterbatasan fisik.
Meski demikian, Alfred tidak menolak pembangunan JPO. Menurutnya, fasilitas tersebut tetap diperlukan pada lokasi-lokasi tertentu yang memang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi atau kondisi jalan yang tidak memungkinkan dibangun penyeberangan sebidang.
Karena itu, pembangunan JPO sebaiknya didasarkan pada kajian teknis yang mempertimbangkan volume kendaraan, lebar jalan, serta tingkat kebutuhan masyarakat, bukan dijadikan solusi utama di seluruh ruas jalan.
Apabila pemerintah tetap membangun JPO, Alfred menegaskan fasilitas tersebut harus memenuhi prinsip aksesibilitas. Kehadiran lift yang berfungsi optimal atau jalur landai (ramp) menjadi syarat penting agar JPO dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga saat ini mengawasi sebanyak 230 unit JPO yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota. Banyaknya jumlah JPO tersebut, menurut Koalisi Pejalan Kaki, perlu diikuti dengan pengawasan kualitas dan keselamatan bangunan.
Koalisi Pejalan Kaki juga mendesak pemerintah daerah melakukan audit terhadap sedikitnya 30 JPO yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap fasilitas penyeberangan benar-benar aman digunakan masyarakat.
Menurut Alfred, pembangunan infrastruktur pejalan kaki seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga pada kemudahan akses, keselamatan, dan kenyamanan pengguna. Dengan menyediakan trotoar yang memadai, zebra cross yang aman, serta JPO yang memenuhi standar aksesibilitas, Jakarta dinilai dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh pengguna jalan.
