KabarJakarta.com — Sebanyak 18.504 personel dikerahkan untuk mengamankan sekaligus memberikan pelayanan dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Pengamanan dilakukan secara berlapis untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung menjelaskan pengamanan telah dimulai sejak pagi. Sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali diterjunkan untuk memimpin langsung pelaksanaan di lapangan.
“Pengamanan sudah dilakukan sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali,” kata Reynold di Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut Reynold, pengamanan dibagi ke dalam beberapa zona. Pembagian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan massa sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Pimpinan Polres Metro Jakarta Pusat memimpin pengamanan di Zona 1 yang berada di kawasan Ring 1 DPR/MPR. Sementara Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana memimpin pelayanan pengamanan aksi di wilayah hukum Polsek Metro Gambir.
Zona 2 mencakup sejumlah lokasi mulai dari sekitar kompleks DPR/MPR hingga Fly Over Semanggi. Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, TVRI, traffic light Hotel Mulia, dan traffic light Asia Afrika.
Selanjutnya, Zona 4 ditempatkan di kawasan Gerbang Pancasila. Zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK. Adapun Zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
Personel juga disiagakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Dukuh Atas. Penempatan tersebut untuk mengantisipasi pergerakan massa sekaligus dampaknya terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Reynold menegaskan bahwa personel yang bertugas dalam pengamanan aksi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif selama melayani peserta aksi.
“Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Polri yang mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan serta pengamanan aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Selain pengamanan massa, petugas lalu lintas disiapkan untuk melakukan pengaturan dan rekayasa arus kendaraan. Pengalihan lalu lintas akan dilakukan secara situasional apabila terjadi peningkatan kepadatan atau massa menutup ruas jalan.
Reynold mengungkapkan polisi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, kehadiran petugas bukan hanya untuk mengamankan aksi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kami mengedepankan pendekatan yang humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat,” katanya.
4.274 personel Polda Metro Jaya
Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.274 personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Gedung DPR/MPR, Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa, serta Taman Pandang Silang Monas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan ribuan personel tersebut disiapkan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
“Sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI,” kata Budi.
Budi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itu, kepolisian berupaya menjaga agar ruang demokrasi tetap terbuka tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi, serta memastikan aspirasi disampaikan secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Personel ditempatkan sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi. Petugas lalu lintas juga akan melakukan rekayasa secara situasional dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan.
Budi mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, dan menghormati hak masyarakat lain yang menggunakan ruang publik. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
“Polri memberikan pelayanan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi, sekaligus memastikan aktivitas publik tetap berjalan aman dan nyaman. Mari bersama-sama menjaga ruang demokrasi dengan damai, tertib, dan saling menghormati,” ucap Budi.
Pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari pengamanan 80 agenda masyarakat yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Dari jumlah tersebut, 62 kegiatan merupakan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 18 lainnya berupa kegiatan masyarakat.
Sejumlah agenda lain yang berlangsung antara lain Piala Soeratin U-15 di Klender, International Battery Summit 2026 di JIExpo Kemayoran, Kejuaraan Nasional Karatedo Gojukai di GOR Ciracas, APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD City, serta Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2.
Dengan pola pengamanan berlapis dan rekayasa lalu lintas secara situasional, kepolisian berharap kegiatan penyampaian aspirasi tetap berlangsung tertib tanpa menghambat aktivitas masyarakat secara luas.
