KabarJakarta,.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengungkapkan aparat keamanan telah memantau pergerakan kelompok yang dinilai berpotensi membuat kerusuhan di Jakarta. Pemantauan dilakukan bersamaan dengan kedatangan massa yang hendak menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Kamis.
Djamari memastikan pengamanan tidak diarahkan untuk membatasi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Aparat, kata dia, lebih fokus mengantisipasi pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan aksi untuk melakukan tindakan anarkis.
“Kemudian, apakah mungkin ada orang yang berani ke Jakarta untuk mengganggu? Kan, ada juga. Kita punya pengalaman tahun lalu yang bakar-bakar di depan Polda kan, ada itu perusuh. Nah, perusuh-perusuh seperti ini yang kita jaga,” kata Djamari usai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/8).
Menurut Djamari, pemantauan dilakukan karena terdapat pergerakan massa dari sejumlah daerah menuju Jakarta. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah peserta aksi yang telah tiba di Ibu Kota.
“Saya belum bisa menentukan berapa angka itu. Berdasarkan perhitungan, memang sudah ada yang datang tadi pagi, dari arah timur, mungkin dari arah Pati,” ujarnya.
Ia menyebut informasi mengenai jumlah massa dan pergerakan mereka di lapangan dapat dikonfirmasi kepada Kapolda Metro Jaya. Aparat kepolisian memiliki data lebih rinci terkait kondisi di sejumlah titik.
Djamari menegaskan pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan adanya kelompok yang menyusup ke tengah massa. Menurut dia, aparat telah memetakan pola pergerakan kelompok yang dianggap dapat mengganggu keamanan.
“Kita tahu pergerakan mereka, kita tahu di mana kami bisa menutupnya. Mudah-mudahan, kita bisa lakukan itu,” ucapnya.
Langkah pencegahan bahkan telah dilakukan sejak malam sebelum aksi berlangsung. Djamari menyebut beberapa orang telah diperiksa dan diamankan sementara sebagai bagian dari upaya mencegah potensi gangguan keamanan.
“Kapolda menyampaikan kepada saya, dari sejak tadi malam itu dilakukan. Dan ada beberapa orang yang sudah kita periksa, dan kita tahan untuk sementara,” ungkapnya.
Meski demikian, Djamari tidak menjelaskan identitas ataupun jumlah orang yang diamankan. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan tindakan antisipatif agar gangguan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Tak ada penyekatan
Di tengah pengamanan aksi, Djamari menegaskan pemerintah tidak menerapkan kebijakan penyekatan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
“Penyekatan tidak ada, ya. Masa, penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Tidak ada. Silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, terus bergabung di sini, ada,” kata Djamari.
Ia menjelaskan aparat memang melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah lokasi. Kebijakan tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menjaga mobilitas masyarakat yang tidak mengikuti aksi agar tetap dapat berjalan.
“Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas, itu untuk memudahkan. Jangan sampai ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, tapi yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi, supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi, sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Djamari meminta masyarakat tidak khawatir dengan kegiatan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Jakarta. Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan kerap terjadi di Indonesia.
“Mari kita bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kita juga banyak. Jangan khawatir dengan jumlah itu, karena setiap hari, unjuk rasa seperti di Indonesia banyak,” ungkap Djamari.
4.274 personel disiapkan
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di Jakarta. Sebanyak 4.274 personel dikerahkan untuk menjaga sejumlah lokasi aksi.
“Sebanyak 4.274 personel telah disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Kamis (27/8).
Selain Gedung DPR/MPR RI, kegiatan penyampaian aspirasi juga dijadwalkan berlangsung di Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa serta Taman Pandang Silang Monas.
Personel ditempatkan sesuai kebutuhan di setiap lokasi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berlangsung.
Djamari menambahkan pengamanan Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah gangguan keamanan.
“Sinerginya itu bukan hari ini saja. Kita bersama-sama, pembagian tugasnya sudah ada. Sudah ada petunjuk dari Panglima TNI, dari Kapolri, pelibatan tentara seperti apa, itu sudah ada aturannya. Itu sudah tidak ada masalah lagi, di antara petugas-petugas yang ada di lapangan,” tegas Djamari.
Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri selama kegiatan berlangsung. Dengan koordinasi dan pengamanan yang dilakukan, pemerintah ingin memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi tanpa mengganggu keamanan serta aktivitas warga Jakarta lainnya.
