KabarJakarta.com — Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) sepakat bahwa penyesuaian tarif masuk perlu dipertimbangkan. Kenaikan tarif dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas, keamanan, dan kualitas pelayanan di kawasan konservasi tersebut.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menjelaskan pentingnya penyesuaian tarif untuk mendukung pembenahan berbagai sarana dan prasarana di Ragunan. Menurutnya, salah satu aspek yang harus menjadi perhatian utama adalah keamanan kandang satwa.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah kandang yang perlu ditingkatkan standar keamanannya. Evaluasi tersebut menjadi semakin penting setelah pada Mei 2026 seorang anak dilaporkan terjatuh ke dalam kandang gajah.
“Ini jadi catatan kami. Kami berharap standar keamanan bisa terus ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” ujar Kenneth di Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Kenneth, tambahan pendapatan dari tiket masuk tidak boleh sekadar meningkatkan penerimaan pengelola. Dana tersebut harus dikembalikan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada pengunjung dan perbaikan pengelolaan satwa.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sanitasi dan kebersihan. Perbaikan toilet, fasilitas umum, hingga pemeliharaan kandang dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih aman dan nyaman.
Selain fasilitas, program pemuliaan satwa juga menjadi perhatian. Kenneth menilai pengelola perlu memastikan setiap satwa mendapatkan kondisi kehidupan yang layak, termasuk melalui kerja sama dengan kebun binatang lain.
Ia mencontohkan keberadaan gorila jantan di Ragunan yang saat ini belum memiliki pasangan. Menurut dia, pengelola dapat mempertimbangkan skema pertukaran satwa dengan kebun binatang lain agar program pengembangbiakan dapat berjalan dengan baik.
“Kesejahteraan pegawai dan petugas teknis di lapangan juga perlu kita diperhatikan. Semua itu, membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” kata Kenneth.
Ia juga menyoroti jumlah dokter hewan di Ragunan. Saat ini hanya terdapat delapan dokter hewan untuk menangani lebih dari 2.200 satwa. Kondisi tersebut dinilai belum ideal sehingga penambahan tenaga medis satwa perlu menjadi salah satu prioritas apabila pendapatan dari tiket meningkat.
Kurangi ketergantungan APBD
Di sisi lain, penyesuaian tarif juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Ragunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Kenneth mengungkapkan selama ini, sekitar 70 persen biaya operasional Ragunan masih ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan pendapatan mandiri dinilai penting agar pengelola secara bertahap dapat menuju kemandirian finansial.
“Harapan kami, adanya peningkatan tarif, TMR bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain, yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menjelaskan, tarif masuk Ragunan yang berlaku saat ini, dinilai sudah tidak terlalu relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta.
Saat ini pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp4.000, sedangkan anak-anak Rp3.000. Tarif tersebut disebut tidak mengalami kenaikan selama sekitar 20 tahun.
“Tarif Ragunan sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara itu, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta akan terus meningkat,” kata Dimaz.
Komisi C kemudian mengusulkan tarif baru sebesar Rp10.000. Namun, angka tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Menurut Dimaz, besaran tarif Rp10.000 masih tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan sejumlah destinasi wisata lain yang ada di Jakarta.
“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000. Rencananya akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angkanya,” ujarnya.
Bukan komersialisasi
Kepala Taman Margasatwa Ragunan drh. Endah Rumiyanti menyambut baik rencana terkait penyesuaian tarif tersebut. Ia mengakui pengelolaan Ragunan selama ini masih sangat bergantung pada dukungan APBD.
Endah menjelaskan kebutuhan anggaran operasional Ragunan telah mencapai sekitar Rp160 miliar setiap tahun. Sementara itu, pendapatan mandiri dari tiket masuk, termasuk sumber lainnya baru mencapai Rp30 miliar per tahun.
“Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya sekitar Rp160 miliar. Tetapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemda masih di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.
Ia menegaskan penyesuaian tarif tidak dimaksudkan untuk mengomersialkan kawasan Ragunan. Kebijakan tersebut justru diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung realisasi rencana pengembangan kawasan berdasarkan masterplan yang telah disusun.
Jika tarif disesuaikan, pengelola akan memprioritaskan pembenahan fasilitas pendukung, perbaikan dan pemeliharaan kandang, serta penataan zonasi kawasan.
“Tujuan utamanya adalah menghadirkan ruang terbuka hijau, dan kebun binatang berstandar internasional yang aman, nyaman, dan edukatif,” ujar Endah.
Dengan demikian, kenaikan tarif masuk di Ragunan nantinya tidak hanya dilihat dari sisi harga tiket. Tantangan utamanya adalah memastikan setiap tambahan pendapatan benar-benar terlihat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, keamanan yang lebih ketat, serta kesejahteraan satwa dan petugas yang terjaga.
