KabarJakarta.com — Ketika hujan mulai jarang turun, persoalan air bersih kembali muncul di tengah kehidupan warga Jakarta. Kekeringan belum sampai membuat pasokan air PAM terhenti karena faktor berkurangnya air baku, tetapi peringatan dini dari pemerintah menjadi tanda bahwa sumber air Jakarta perlu dipersiapkan menghadapi kondisi yang lebih panjang.
Di tengah situasi itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melihat laut sebagai salah satu sumber air alternatif. Teknologi desalinasi dinilai dapat dimanfaatkan untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang bisa digunakan masyarakat.
“Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih. Saya kira, itu juga harus sudah mulai dicoba, dilakukan untuk antisipasi kemungkinan Jakarta kekurangan air bersih,” kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9).
Menurut Suhud, langkah tersebut perlu dipikirkan sejak sekarang. Kekeringan bukan persoalan yang selalu berlangsung singkat. Jika terjadi dalam waktu panjang, dampaknya dapat merembet ke berbagai aktivitas masyarakat, terutama kebutuhan dasar berupa air.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI tidak menunggu sampai krisis air bersih benar-benar terjadi. Berbagai sumber air yang tersedia di sekitar Jakarta, termasuk air laut, perlu mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi menghadapi risiko kekeringan.
“Memang harus diantisipasi. Kemarin kan, ada level awas dari BPBD. Saya kira, ini harus disikapi serius, karena kekeringan tidak bisa dihindari,” ujar Suhud.
Jakarta masuk peringatan kekeringan
Usulan tersebut muncul setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Jakarta masuk kategori “Awas” kekeringan pada Dasarian II atau periode 11-20 September 2026.
Lima wilayah yang masuk kategori tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Kondisi itu membuat isu ketersediaan air kembali menjadi perhatian.
Bagi kota dengan jumlah penduduk besar seperti Jakarta, keberadaan sumber air yang cukup bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga. Namun, kondisi peringatan kekeringan tersebut belum berarti pasokan air PAM Jakarta sedang mengalami krisis akibat kekeringan.
PAM Jaya memastikan gangguan suplai air yang terjadi di sejumlah kawasan Jakarta Barat belakangan ini tidak disebabkan oleh kekeringan. Gangguan tersebut lebih berkaitan dengan anomali suplai dan kendala teknis.
PAM Jaya: bukan karena kekeringan
Humas PAM Jaya Gatra Vaganza menjelaskan tinggi muka air baku saat ini masih berada pada kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
“Sejauh ini, yang di Jakbar itu bukan karena kekeringan, tapi memang ada anomali suplai, ataupun gangguan-gangguan teknis,” kata Gatra di Jakarta, Kamis (17/9).
Ketika terjadi gangguan teknis, PAM Jaya menyiapkan pasokan tambahan menggunakan mobil tangki. Skema tersebut diberikan kepada pelanggan yang terdampak agar kebutuhan air tetap terpenuhi selama gangguan berlangsung.
Salah satu wilayah yang sempat meminta suplai tambahan adalah RW 03, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk. Menurut Gatra, permintaan air bersih terjadi selama Agustus dan berasal dari satu pelanggan.
PAM Jaya juga menyalurkan air bersih ke sejumlah pelanggan di Kelurahan Kapuk pada bulan yang sama. Sebanyak 6 (enam) mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air akibat gangguan teknis.
Di tingkat warga, persoalan yang dirasakan juga lebih banyak berkaitan dengan pasokan PAM yang tidak stabil ketimbang kekeringan.
Ketua RW 03 Kelurahan Sukabumi Selatan, Nurdin, mengungkapan belum ada laporan berarti mengenai dampak kekeringan. Namun, warga kerap mengeluhkan air PAM yang mati pada jam-jam tertentu.
“Kalau air tanah, sih, masih jalan ya. Air tanah, saya kan pakai, enggak pernah pakai PAM. PAM juga kita pasang percuma. Mati pada jam-jam mati nih, hidup malam bentaran, trus mati lagi,” ujar Nurdin.
Bersiap sebelum krisis
Di sisi lain, pemerintah pusat juga mulai menyiapkan ruang fiskal untuk menghadapi risiko kekeringan dan dampak fenomena El Nino.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan APBN 2026 telah menyediakan anggaran kebencanaan yang memiliki fleksibilitas untuk merespons berbagai situasi, termasuk bencana alam dan kekeringan Fleksibilitas anggaran dibutuhkan agar pemerintah dapat bergerak ketika muncul situasi yang tidak terduga dan berdampak kepada masyarakat.
“Fleksibilitas anggaran diperlukan demi memastikan anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, kekeringan dan yang lainnya,” ujar Menkeu.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut anggaran kebencanaan 2026 dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun dari sebelumnya Rp494 miliar. Selain itu, terdapat dana on call Rp256 miliar, Dana Siap Pakai Rp5 triliun, serta dana pooling insurance Rp14 triliun.
Bagi Jakarta, setiap dana yang tersedia seharusnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan pengadaan air bersih yang bisa diakses warga, termasuk wacana mengolah air laut menjadi air bersih.
Sayangnya, teknologi desalinasi bukan solusi yang bisa langsung diterapkan tanpa perhitungan. Investasi, kebutuhan energi, teknologi pengolahan, hingga pengelolaan limbah hasil proses desalinasi juga perlu diperhitungkan secara matang. Tetapi bagi Suhud, yang paling penting adalah memulai persiapan sebelum persoalan berubah menjadi krisis.
Laut yang selama ini berada di depan mata warga Jakarta bisa saja menjadi salah satu sumber air masa depan. Namun, gagasan itu membutuhkan kajian teknis dan lingkungan yang serius, agar air laut tidak sekadar menjadi pilihan darurat, melainkan bagian dari perencanaan ketahanan air Jakarta dalam menghadapi perubahan cuaca dan kekeringan yang semakin perlu diantisipasi.
