KabarJakarta.com — Bagi Indonesia, perundingan iklim dan keanekaragaman hayati tidak lagi cukup berhenti di ruang konferensi. Komitmen yang disampaikan di forum internasional harus punya jejak yang bisa dilihat di dalam negeri—dari kebijakan, pembiayaan, perlindungan hutan dan laut, hingga aksi pengurangan emisi.
Kebutuhan itu menjadi perhatian dalam dialog nasional bertajuk “From Negotiation to Implementation: Strengthening Informed Climate and Biodiversity Diplomacy Ahead of COP31 and COP17”. Forum tersebut digelar menjelang dua agenda internasional penting, yakni COP31 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan COP17 Convention on Biological Diversity (CBD).
Dialog yang diselenggarakan International Climate Initiative (IKI)-Hub Indonesia melalui kerja sama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan World Resources Institute (WRI), bersama Kedutaan Jerman di Jakarta, mempertemukan negosiator, pakar, peneliti, pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional.
Yang dibahas bukan hanya apa yang akan dibawa Indonesia ke meja perundingan. Lebih jauh, forum ini mencoba menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa siap komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata di dalam negeri?
Dari komitmen menuju implementasi
Dua dekade setelah Perjanjian Paris diadopsi, sebanyak 147 negara telah menyampaikan target iklim melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Namun, penyampaian target bukanlah akhir dari perjalanan.
Tantangan berikutnya justru lebih rumit. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi regulasi, investasi, pembiayaan, dan program yang berjalan di lapangan.
Indonesia menghadapi persoalan serupa. Pemerintah telah menyampaikan Second NDC menjelang COP30 tahun lalu. Dokumen tersebut menjadi pijakan penting bagi arah kebijakan iklim nasional. Namun, pencapaiannya membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas wilayah.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim dalam Second NDC mencapai 472,6 miliar dolar AS. Angka tersebut bahkan dinilai masih mungkin berada di bawah kebutuhan pembiayaan sebenarnya.
Karena itu, diplomasi iklim tidak bisa dilepaskan dari persoalan pembiayaan.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menjelaskan, Indonesia memiliki sejumlah perkembangan dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati, mulai dari target pengurangan emisi, perdagangan karbon, perlindungan hutan, restorasi gambut hingga konservasi laut.
Menurut dia, berbagai agenda tersebut membutuhkan kerangka pembiayaan yang inovatif dan terintegrasi. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa posisi Indonesia dalam perundingan internasional juga akan ditentukan oleh kemampuan menunjukkan langkah konkret di tingkat nasional.
Bukti teknis jadi bekal diplomasi
Di sinilah riset dan pengalaman implementasi menjadi penting. Diplomasi tidak hanya membutuhkan pernyataan politik, tetapi juga data yang mampu menjelaskan persoalan dan menawarkan pilihan kebijakan.
Dalam dialog tersebut, WRI Indonesia memaparkan sejumlah kajian yang berkaitan langsung dengan agenda iklim. Di antaranya pengurangan emisi metana dari sektor persampahan dan air limbah, strategi mobilisasi pembiayaan iklim melalui aksi yang layak investasi, serta penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola ESG sektor mineral.
Kajian-kajian tersebut menjadi bahan untuk melihat bagaimana target iklim dapat diterjemahkan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang nyata.
Masukan dari pemerintah, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan para ahli kemudian menjadi bagian dari proses tersebut. Dengan cara ini, kebutuhan negosiasi internasional dapat dipertemukan dengan persoalan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan.
Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya menjelaskan, berbagai kajian dan pengalaman yang dikembangkan WRI diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah karbon serta memperkuat ketahanan iklim nasional.
Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem regulasi sekaligus penyusunan rekomendasi yang dapat memperkuat posisi dan diplomasi iklim Indonesia dalam perundingan internasional.
”WRI Indonesia mendukung pembangunan rendah karbon dan penguatan ketahanan iklim nasional dengan mendorong terbentuknya ekosistem melalui regulasi yang akan memperkuat posisi dan diplomasi iklim Indonesia dalam agenda negosiasi internasional,” kata Arief di Jakarta, Rabu (16/9).
Iklim dan biodiversitas tak bisa dipisahkan
Agenda serupa juga muncul dalam pembahasan keanekaragaman hayati menjelang COP17 CBD. Negara-negara dituntut mempercepat pelaksanaan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) untuk mengejar target 2030.
Bagi Indonesia, isu tersebut berkaitan erat dengan perlindungan hutan, ekosistem pesisir, laut, serta pengelolaan sumber daya alam. Tekanan perubahan iklim, bencana, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi membuat ruang untuk kerja sama global semakin kompleks.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Ary Sudjianto mengungkapkan, pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dan perlindungan lingkungan terus berjalan bersamaan.
Menurut Ary, bencana akibat perubahan iklim telah berdampak pada masyarakat, ekosistem, dan lingkungan. “Karena itu, COP31 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, adaptasi, dan pembiayaan iklim,” terangnya
Senada, Head of Climate and Environment Kedutaan Jerman di Indonesia Elisabeth Taher menekankan pentingnya mengubah ambisi menjadi tindakan. Kemauan politik setelah proses negosiasi serta kerangka legislatif yang kuat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung investasi swasta.
“Konferensi tahun ini harus beralih dari ambisi ke tindakan. Artinya, kita perlu kemauan politik yang sungguh-sungguh setelah proses negosiasi,” ujar Elisabeth.
Dia menambahkan, “Hanya kerangka kerja legislatif yang ambisius yang dapat menciptakan lingkungan yang diperlukan bagi investasi swasta.”
Memperkuat posisi Indonesia
Dialog nasional tersebut pada akhirnya menempatkan diplomasi iklim dan keanekaragaman hayati dalam satu rangkaian yang lebih utuh: negosiasi, bukti, pembiayaan, kebijakan, dan implementasi.
Program Manager IKI Hub Karin Allgoewer berharap dialog tersebut mampu memberikan perspektif menyeluruh, mulai dari proses negosiasi hingga pengetahuan teknis mengenai aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.
”Dialog diharapkan mampu memberi perspektif yang paripurna, dari tahap negosiasi hingga pengetahuan teknis mengenai aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati yang mampu memberikan masukan bagi negosiasi iklim Indonesia,” katanya.
Dia membeberkan, “Bukan tidak mungkin dialog seperti ini justu memiliki kemampuan dalam memberi pertimbangan yang
substantif bagi setiap pihak yang terkait dan terdampak ”
Karena itu, forum semacam ini menjadi penting sebagai jembatan terkait persoalan teknis dengan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai esensi, nilai dan tujuan aksi iklim.
“Ini tentunya penting, utamanya menjembatani karakter pertimbangan yang sangat teknis dengan persoalan yang jauh lebih mendasar,” ujar Allgoewer.
Bagi Indonesia, pendekatan tersebut menjadi semakin penting menjelang COP31 dan COP17. Kepentingan nasional tetap harus diperjuangkan, tetapi posisi tersebut akan semakin kuat ketika didukung data, pengalaman implementasi, serta kebijakan yang dapat menunjukkan bahwa komitmen internasional memang sedang diterjemahkan menjadi perubahan di dalam negeri.
Dengan demikian, diplomasi tidak berhenti ketika dokumen perundingan disepakati. Justru setelah itu pekerjaan terbesar dimulai: memastikan janji global memiliki bentuk nyata di tingkat nasional dan memberi manfaat bagi masyarakat, ekonomi, serta ekosistem Indonesia.
