KabarJakarta.com — Tumpukan sampah di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Pemprov DKI menargetkan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan tersebut mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan persoalan lahan yang sebelumnya menjadi salah satu hambatan kini sudah menemukan jalan keluar. Karena itu, proyek tersebut diharapkan dapat masuk dalam batch 3 program PSEL dan segera memasuki tahap pembangunan.
“Karena ada peraturan yang baru, dan Jakarta ini kan untuk penyediaan tanahnya, relatif menjadi problem, tapi kemarin akhirnya sudah ada jalan keluar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/10).
Persoalan lahan bukan hal kecil dalam proyek pengolahan sampah. Pemerintah sebelumnya harus memastikan lokasi, status tanah, kesesuaian tata ruang, hingga kesiapan volume dan komposisi sampah sebelum proyek dapat dilanjutkan. Dalam program nasional PSEL, kesiapan lahan memang menjadi salah satu tahapan awal sebelum masuk ke proses pengembangan dan pemilihan mitra.
Untuk proyek PSEL milik DKI di Bantargebang, pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 9,6 hektare. Fasilitas ini dirancang untuk menangani bagian dari timbulan sampah Jakarta yang mencapai sekitar 8.500 ton per hari.
Pada Maret 2026, Pramono menyebut kapasitas fasilitas di Bantargebang direncanakan sekitar 3.000 ton sampah per hari, terdiri atas 2.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama dari kawasan TPST tersebut.
Rencana itu merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pengolahan sampah di Bantargebang. DKI sebenarnya telah memiliki proyek percontohan PLTSa Merah Putih yang dibangun pada 2018 melalui kerja sama dengan BPPT.
Fasilitas tersebut berkapasitas 100 ton sampah per hari dan menghasilkan sekitar 700 kilowatt listrik untuk kebutuhan internal. Dengan demikian, teknologi mengubah sampah menjadi energi bukan sesuatu yang benar-benar baru bagi Jakarta.
Yang berbeda adalah skala proyek baru yang sedang disiapkan. Pemprov DKI pada Mei 2026 menandatangani nota kesepahaman dengan Danantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan PSEL di Bantargebang dan Tanjung. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang yang terus menerima sampah dalam jumlah besar.
Dari sisi investasi, angka yang tersedia saat ini masih merupakan estimasi untuk program PSEL Jakarta secara keseluruhan, bukan nilai final khusus fasilitas Bantargebang. Danantara memperkirakan pembangunan fasilitas PSEL Jakarta dengan kapasitas sekitar 8.000 ton per hari membutuhkan investasi sekitar US$1 miliar atau sekitar Rp17,37 triliun berdasarkan kurs yang digunakan saat itu.
Skema pendanaannya tidak semata-mata mengandalkan APBD. Danantara menyiapkan ekosistem pembiayaan yang melibatkan modal investasi dan sumber utang.
Pada Juli 2026, Danantara bahkan membuka lenders panel untuk menjaring lembaga keuangan yang berminat membiayai proyek-proyek PSEL. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk sebagai penasihat keuangan untuk proses tersebut.
Istilah batch menunjukkan bahwa pembangunan PSEL nasional dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sejumlah proyek seperti Bekasi, Denpasar Raya, dan Bogor Raya diprioritaskan.
Tahap kedua mencakup delapan lokasi di 20 kabupaten/kota dan mitranya telah ditetapkan secara bersyarat pada Juli 2026. Karena itu, ketika Pramono menyebut Bantargebang diharapkan masuk batch 3, proyek tersebut masih harus melewati rangkaian kesiapan dan proses pengadaan sebelum konstruksi benar-benar berlangsung.
Mekanisme PSEL pada dasarnya mengubah sampah menjadi energi melalui proses pengolahan termal. Sampah yang masuk terlebih dahulu ditimbang dan diproses, kemudian bagian yang memenuhi persyaratan teknologi diolah untuk menghasilkan panas.
Panas tersebut digunakan menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Sistem pengendalian emisi diperlukan agar gas buang memenuhi ketentuan lingkungan, sementara sisa pengolahan harus dikelola secara aman.
Manfaatnya bukan hanya listrik. Jika berjalan sesuai rencana, PSEL dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke landfill, memperpanjang usia layanan lahan, mengurangi kebutuhan ruang penimbunan, sekaligus menghasilkan energi.
“Sampah lama pun berpeluang diolah sehingga tidak seluruhnya terus berada di dalam timbunan TPST,” ungkap Pramono.
Namun, pembangunan PSEL juga membawa konsekuensi yang harus diawasi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kualitas udara, emisi, residu, lalu lintas truk, serta keselamatan pekerja dan warga benar-benar dikelola dengan standar yang ketat.
Di sisi lain, transformasi pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada teknologi pembakaran. Pemilahan dari sumber, daur ulang, RDF, TPS 3R, dan pengurangan sampah tetap dibutuhkan.
Pramono memastikan Pemprov DKI memang sedang membangun ekosistem tersebut. “Kami mendorong agar neraca sampah di Jakarta, baik yang akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, RDF Rorotan, RDF Bantargebang, atau TPS 3R yang sekarang ini, semakin semarak kita dorong,” paparnya.
Dengan demikian, PSEL Bantargebang bukan sekadar proyek pembangkit listrik. Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah cara Jakarta memperlakukan sampah: dari sekadar dibuang dan ditimbun menjadi sumber daya yang harus dipilah, diolah, dan dimanfaatkan kembali.
Target pembangunan sebelum akhir 2026 kini bergantung pada kemampuan pemerintah menuntaskan tahapan lahan, pembiayaan, pemilihan mitra, serta kesiapan teknis agar proyek yang telah lama direncanakan benar-benar masuk ke tahap konstruksi.
