KabarJakarta.com — Inflasi DKI Jakarta pada September 2026 tercatat 0,13 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm). Angka ini menunjukkan tekanan kenaikan harga di Ibu Kota mulai mereda dibandingkan Agustus yang mencapai 0,15 persen.
Laju inflasi Jakarta juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 0,30 persen. Jika dilihat secara tahunan, inflasi Jakarta tercatat 2,71 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah di Pulau Jawa dan masih berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Bagi perekonomian Jakarta, angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih relatif terkendali. Namun, rendahnya inflasi tidak berarti pemerintah daerah bisa mengendurkan pengawasan. Justru, sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga dan berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat apabila berlangsung dalam waktu panjang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi sumber tekanan terbesar terhadap inflasi September. Kelompok tersebut mengalami inflasi 0,46 persen dengan andil 0,08 persen.
Meski demikian, tekanannya melambat dibandingkan Agustus yang mencapai 0,81 persen.
“Tekanan inflasi DKI terutama dipicu kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Kenaikan harga daging ayam dipengaruhi oleh meningkatnya harga pakan ternak dan day old chick (DOC),” ujar Iwan di Jakarta, Sabtu (3/10).
Pangan menjadi titik rawan
Kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan inflasi Jakarta tidak hanya ditentukan oleh aktivitas ekonomi di dalam kota. Sebagai pusat konsumsi dengan kebutuhan pangan yang besar, Jakarta sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Ketika produksi di daerah pemasok terganggu, dampaknya dapat segera terasa di pasar Jakarta.
Salah satu contohnya adalah cabai rawit. Kemarau berkepanjangan menurunkan produksi komoditas tersebut di sejumlah wilayah pemasok, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pasokan yang berkurang kemudian mendorong kenaikan harga.
Situasi serupa turut memengaruhi harga beras. Sebaliknya, peningkatan pasokan bawang merah dan tomat ketika memasuki masa panen membantu menahan tekanan harga dari kelompok pangan.
Kemampuan Jakarta menjaga inflasi sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah memastikan rantai pasok tetap berjalan. Stabilitas harga di pasar tidak cukup hanya dengan mengawasi harga di tingkat konsumen. Ketersediaan barang sejak tingkat produksi, distribusi hingga pasar juga menjadi bagian penting.
Risiko tersebut semakin terlihat ketika faktor lain mulai memengaruhi harga. Kelompok kesehatan, misalnya, mengalami inflasi 0,63 persen pada September, naik dari 0,28 persen pada Agustus.
Menurut Iwan, kenaikan itu terutama dipengaruhi meningkatnya permintaan masker akibat kekhawatiran masyarakat terhadap abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Masker memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen.
Di sektor transportasi, kondisinya berbeda. Kelompok ini mengalami deflasi 0,10 persen setelah pada Agustus mencatat deflasi 0,45 persen. Penurunan tarif angkutan udara di tengah rendahnya permintaan perjalanan menjadi salah satu faktor utama.
Namun, tekanan tetap muncul dari kenaikan fuel surcharge tiket pesawat domestik dan harga BBM nonsubsidi pada awal September.
TPID dan strategi 4K
Dalam kondisi seperti itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta memegang peran penting untuk menjaga agar tekanan harga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian.
Strategi yang digunakan bertumpu pada empat aspek atau 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, intervensi dilakukan antara lain melalui program pangan bersubsidi dan pasar murah yang melibatkan BUMD pangan. Langkah ini penting terutama bagi kelompok masyarakat yang paling sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.
Untuk menjaga pasokan, TPID mendorong penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog Kanwil Jakarta-Banten. Pengembangan urban farming serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.
Sementara itu, kelancaran distribusi menjadi semakin penting karena sebagian besar kebutuhan pangan Jakarta berasal dari luar daerah. TPID mengoptimalkan distribusi melalui layanan truk keliling sekaligus memperkuat koordinasi antarwilayah.
Aspek keempat adalah komunikasi. Informasi mengenai perkembangan harga dibutuhkan agar pemerintah dapat merespons lebih cepat dan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pasar. Karena itu, kapasitas enumerator Informasi Pangan Jakarta (IPJ) terus diperkuat.
Antisipasi geopolitik dan El Nino
Tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak hanya berasal dari kondisi domestik. Ketidakpastian geopolitik juga dapat memengaruhi harga komoditas dan biaya produksi maupun distribusi.
Pada saat yang sama, risiko El Nino perlu diperhatikan karena perubahan kondisi cuaca dapat mengganggu produksi pangan. Jika produksi menurun sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, tekanan terhadap harga akan meningkat.
Bagi Jakarta, risiko tersebut menjadi penting karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat stabilitas pangan sangat dipengaruhi kondisi produksi dan distribusi di wilayah pemasok.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya ketika harga sudah naik. Pemantauan produksi, pasokan, distribusi, dan perubahan permintaan perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah memiliki ruang untuk bertindak.
Dengan inflasi bulanan sebesar 0,13 persen, Jakarta masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Namun, angka tersebut juga menunjukkan bahwa stabilitas harga harus terus dijaga, terutama pada komoditas pangan.
Iwan mengingatkan bahwa sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi inflasi.
“Melalui berbagai upaya itu, inflasi Jakarta diharapkan berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen pada 2026,” tandasnya.
