KabarJakarta.com — Kenaikan harga beras kembali menjadi perhatian di Jakarta. Bukan semata karena beras merupakan kebutuhan pokok, tetapi karena perubahan harganya langsung terasa di pengeluaran rumah tangga.
Pada September 2026, harga rata-rata beras di DKI Jakarta mencapai Rp16.596 per kilogram. Kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong inflasi bulanan Jakarta sebesar 0,62 persen, dengan beras memberikan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum.
Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramadhani menjelaskan, kenaikan tersebut tidak terlepas dari kondisi produksi padi yang sedang memasuki musim paceklik. Pada periode ini, sebagian wilayah belum memasuki masa panen sehingga pasokan gabah dan beras baru dari petani berkurang.
“Kita ketahui bersama, saat ini adalah musim paceklik. Musim lagi tidak ada panen,” ungkap Rizal di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Jumat (2/10).
Kondisi tersebut membuat pasar menghadapi persoalan klasik: kebutuhan beras tetap berjalan setiap hari, sementara pasokan dari sentra produksi tidak sebanyak ketika musim panen. Ketika pasokan menyusut dan permintaan tetap tinggi, harga memiliki ruang untuk bergerak naik.
Data BPS menunjukkan harga beras memang menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga pangan Jakarta. BPS secara rutin mencatat perkembangan indeks harga konsumen dan harga eceran beras sebagai bagian dari indikator ekonomi daerah.
Daya beli rumah tangga tergerus
Bagi masyarakat, kenaikan harga beras bukan sekadar perubahan angka di pasar. Beras merupakan kebutuhan yang relatif sulit dikurangi secara drastis, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Ketika harga beras naik, sebagian pendapatan yang sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain harus dialihkan untuk membeli makanan pokok. Akibatnya, ruang belanja untuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dapat menyempit.
Dampaknya juga dapat menjalar ke perekonomian Jakarta. Struktur ekonomi Jakarta sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Pada triwulan II 2026, konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen dari sisi pengeluaran PDRB Jakarta.
Apabila kenaikan harga pangan berlangsung lama, masyarakat berpotensi mengurangi pembelian barang dan jasa nonpangan. Bagi pelaku usaha, terutama sektor perdagangan dan jasa, pelemahan konsumsi dapat menjadi tekanan tambahan.
Namun, penting membedakan antara inflasi Jakarta sebesar 0,62 persen dan andil beras sebesar 0,01 persen. Angka 0,62 persen merupakan inflasi umum bulanan, bukan seluruhnya disebabkan oleh beras.
Pemerintah perlu menjaga pasokan
Dalam situasi seperti ini, solusi tidak cukup dengan meminta pedagang menurunkan harga. Pemerintah perlu memastikan beras tersedia di pasar sampai produksi kembali memasuki masa panen.
Bulog menyatakan memiliki cadangan beras sekitar 4,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, satu juta ton disiapkan untuk tambahan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Maret 2027.
Selain SPHP, pemerintah juga merencanakan bantuan pangan beras sebanyak satu juta ton pada Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran bantuan sebelumnya pada Juli-September disebut turut membantu menekan harga di pasar.
“Beliau langsung sampaikan ke Bu Titiek, dengan adanya bantuan pangan mulai kemarin bulan Juli, Agustus, September. Nanti ditambah sampai Oktober, November, Desember. Ini akan berdampak harga beras menjadi turun,” ujar Rizal.
Langkah tersebut perlu dibarengi distribusi yang tepat sasaran. Beras pemerintah harus benar-benar masuk ke wilayah yang mengalami tekanan harga, bukan sekadar menambah stok di gudang.
Siapa yang diuntungkan?
Musim paceklik tidak otomatis berarti ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan berlebihan. Namun, ketika harga naik, pelaku usaha yang memiliki stok beras sebelum kenaikan harga berpotensi memperoleh margin lebih besar, terutama jika harga jual meningkat sementara biaya pengadaan stok sebelumnya lebih rendah.
Sebaliknya, konsumen menjadi pihak yang paling langsung menghadapi kenaikan pengeluaran. Petani juga tidak otomatis menjadi pihak yang paling diuntungkan karena harga beras di tingkat konsumen tidak selalu sama dengan harga gabah yang diterima petani.
Karena itu, persoalan utamanya bukan mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan rantai pasok berjalan transparan dari petani, penggilingan, distributor hingga pengecer.
Rizal mengungkapkan harga di tingkat distributor bahkan mulai turun sekitar Rp500 per kilogram. Beras medium yang sebelumnya sekitar Rp14.000 menjadi Rp13.500, sedangkan premium turun dari Rp15.000 menjadi Rp14.500.
“Kalau yang di bulan ini, Alhamdulillah masuk di akhir September dan awal Oktober ini mengalami penurunan harga,” katanya.
Jika tren tersebut berlanjut, tekanan harga beras terhadap masyarakat Jakarta dapat berkurang. Namun, pelajaran dari musim paceklik ini tetap penting: stabilisasi harga beras tidak cukup mengandalkan operasi pasar ketika harga sudah naik.
Pemerintah perlu mengantisipasi siklus produksi, memperkuat cadangan, memperlancar distribusi, dan memastikan bantuan pangan tepat sasaran. Dengan begitu, ketika panen berikutnya belum tiba, kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa membuat rumah tangga Jakarta harus mengorbankan terlalu banyak pengeluaran untuk kebutuhan pokok.
