KabarJakarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 serta meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 di Jakarta Convention Center, pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Presiden menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif dan adil. Ia menginginkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ekonomi mikro dan UMKM, mendapatkan akses dan perlindungan yang setara.
“Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” ujar Presiden.
Presiden juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital, mengingat rendahnya literasi keuangan di Indonesia yang masih sekitar 50 persen.
“Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital,” ungkap Presiden.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen agar rakyat kecil tidak dirugikan.
“Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti potensi besar ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030, dan pembayaran digital yang diprediksi tumbuh 2,5 kali lipat mencapai USD 760 miliar atau sekitar Rp12.300 triliun.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (*)
