KabarJakarta.com — Ada angka yang sedang dikejar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 14 persen. Angka itu menjadi target baru penanganan stunting di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ingin prevalensi stunting Jakarta yang kini berada di kisaran 17 persen turun hingga menyamai angka nasional dalam dua tahun ke depan.
Sekilas, target itu hanya terlihat sebagai selisih beberapa persen. Namun di lapangan, penurunan stunting bukan perkara sederhana.
Ia menyangkut apa yang dimakan seorang ibu ketika hamil, bagaimana bayi dirawat setelah lahir, apakah keluarga memiliki akses air bersih, bagaimana kondisi rumah, sampai seberapa cepat anak yang berisiko ditemukan dan mendapat bantuan. Karena itu, pekerjaan mengejar 14 persen sesungguhnya dimulai jauh sebelum seorang anak ditimbang di Posyandu.
“Hal berkaitan dengan stunting, yang sekarang average-nya kurang lebih, atau rata-ratanya 17 persen, dalam 2 tahun ke depan kita bisa turunkan, sama dengan stunting nasional yaitu 14 persen,” ujar Pramono saat menghadiri Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Jumat (11/9).
Target tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah besar. Sebab, meskipun dikenal sebagai daerah dengan kapasitas fiskal besar dan fasilitas kesehatan relatif lengkap, persoalan stunting tetap muncul di berbagai wilayah dengan karakter masalah yang berbeda.
Bukan sekadar anak kurang makan
Stunting kerap dipahami secara sederhana sebagai persoalan anak kurang makan. Padahal, akar masalahnya jauh lebih panjang.
Anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Tetapi kondisi itu dapat dipengaruhi banyak faktor yang datang bersamaan: kesehatan ibu, pola asuh, pengetahuan keluarga, daya beli, sanitasi, lingkungan tempat tinggal, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dengan memberikan makanan tambahan kepada anak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sudah mengingatkan hal tersebut sejak April 2025.
Menurut dia, pencegahan stunting harus dimulai bahkan sebelum kehamilan terjadi. “Stunting bukan hanya pada waktu bayi, melainkan justru saat merencanakan kehamilan. Semuanya sudah harus terdesain,” ujar Rano di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Pesan itu penting karena seribu hari pertama kehidupan—sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun—merupakan periode yang sangat menentukan pertumbuhan anak. Artinya, ketika seorang anak sudah terdeteksi mengalami stunting, sebagian proses pencegahannya sebenarnya telah berlangsung jauh sebelumnya.
Itulah sebabnya, intervensi perlu bergerak dari hulu. Calon pengantin perlu mendapat edukasi. Ibu hamil harus dipantau. Bayi dan balita harus rutin diperiksa. Keluarga harus mendapat pendampingan. Dan lingkungan tempat tinggal juga harus diperhatikan.
4.469 Posyandu di garis depan
Dalam strategi tersebut, Posyandu memiliki posisi yang sulit digantikan.
Di Jakarta terdapat sekitar 4.469 Posyandu. Sebanyak 3.148 Posyandu atau sekitar 70 persen telah menerapkan konsep Smart Posyandu.
Jumlah itu memberi Jakarta jaringan pelayanan kesehatan yang sangat dekat dengan masyarakat.
Kader Posyandu bukan hanya bertemu keluarga ketika ada program pemerintah. Mereka berada di lingkungan warga, mengenal kondisi keluarga, memantau tumbuh kembang anak, serta dapat menjadi pihak pertama yang melihat ketika ada masalah.
Pramono meminta kekuatan tersebut digunakan untuk membantu pemerintah mengejar target penurunan stunting.
“Kalau ini mau berubah dan bisa dijalankan dengan baik, maka terus terang, hal berkaitan dengan penanganan Posyandu, dan Posyandu itu tidak hanya semata-mata kesehatan ibu dan anak,” kata Pramono, Jumat (11/9).
Dia menambahkan, “Sekarang sudah menjadi kelembagaan di tingkat bawah, untuk bagaimana hal secara menyeluruh tentang kesehatan itu bisa diperankan oleh Posyandu,” kata Pramono, Jumat (11/9).
Dengan kata lain, Posyandu sedang didorong naik kelas.
Fungsinya tidak berhenti pada menimbang bayi atau memberikan vitamin. Posyandu diharapkan menjadi pintu masuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih luas.
Tetapi ada satu catatan: memperbanyak atau mendigitalisasi Posyandu tidak otomatis menyelesaikan stunting. Kualitas kader, ketepatan pengukuran, kelengkapan data, dan tindak lanjut setelah anak ditemukan berisiko sama pentingnya.
Angka Jakarta naik-turun
Di sinilah persoalan lain muncul: angka stunting Jakarta tidak selalu terlihat sama dalam setiap survei.
Berdasarkan data pemerintah, prevalensi stunting DKI Jakarta pada 2019 tercatat 16,8 persen. Angka itu turun menjadi 14 persen berdasarkan SSGI 2021, kemudian menjadi 14,8 persen pada SSGI 2022.
Namun, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting Jakarta tercatat kembali menjadi 17,6 persen.
Data SSGI 2022 juga memperlihatkan kesenjangan antardaerah. Kepulauan Seribu mencatat 20,5 persen, Jakarta Utara 18,5 persen, Jakarta Barat 15,2 persen, Jakarta Selatan 11,9 persen, Jakarta Timur 10,7 persen, dan Jakarta Pusat 8,3 persen.
Sementara berdasarkan SKI 2023, Jakarta Utara mencapai 19,7 persen, Jakarta Pusat 19,1 persen, Kepulauan Seribu 18,6 persen, Jakarta Barat 17,1 persen, Jakarta Timur 16,8 persen, dan Jakarta Selatan 16,6 persen.
Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta berarti kondisi di lapangan berubah secara drastis. Ada faktor metode survei dan sistem pendataan yang berbeda.
Persoalan itu bahkan menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat-Perindo Lazarus Simon Ishak meminta penanganan stunting diatur secara lebih tegas dan terukur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.
“Angka itu tentu perlu menjadi perhatian. Apalagi Jakarta sedang menempatkan diri sebagai kota global, dan memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan banyak daerah lain,” ujar Lazarus di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ia merujuk data SSGI 2024 yang mencatat prevalensi stunting Jakarta sebesar 17,2 persen atau sekitar 143.601 balita.
Ketua Fraksi Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan juga menyoroti persoalan keseragaman data.
“Selama ini, angka stunting Jakarta sering berubah-ubah karena metode pengukurannya berbeda antara SSGI, SKI, dan EPPGBM. Akibatnya, angka antartahun sulit dibandingkan dan membuat intervensi menjadi tidak tepat sasaran,” tutur Ali, Senin (11/5/2026).
Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi.
Data yang keliru dapat berarti anak yang seharusnya mendapat bantuan justru terlewat. Sebaliknya, program juga bisa tidak tepat sasaran jika keluarga yang tidak lagi berisiko masih tercatat sebagai penerima.
Jakarta Selatan: 14,9 Persen
Gambaran persoalan menjadi lebih nyata jika melihat kondisi di masing-masing wilayah.
Jakarta Selatan, misalnya, mencatat angka stunting 14,9 persen pada 2026. Pemerintah kota menargetkan angka itu turun menjadi 11,34 persen pada 2030.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menegaskan bahwa penanganan tidak boleh dibebankan kepada satu atau dua organisasi perangkat daerah.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas Suku Dinas Kesehatan atau Suku Dinas PPAPP saja. Melainkan tugas semua unsur dan tanggung jawab bersama,” kata Syafrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/9).
Pemkot Jakarta Selatan menekankan pentingnya memastikan data keluarga berisiko stunting benar-benar akurat. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan intervensi, pemantauan, hingga evaluasi.
Pemkot Jaksel juga menangani 794 kasus pencegahan dan penurunan stunting pada 2025 melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Skema pendampingan bahkan terbuka untuk melibatkan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
Jakarta Timur pilih pendekatan orang tua asuh
Di Jakarta Timur, pemerintah mencoba pendekatan yang lebih personal. Pemkot Jakarta Timur mendorong ASN menjadi orang tua asuh bagi anak yang terindikasi atau telah dinyatakan mengalami stunting.
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengungkapkan satu ASN dapat mendampingi satu hingga dua anak.
“Salah satunya, program orang tua asuh bagi anak-anak yang terindikasi stunting, maupun yang telah dinyatakan stunting. Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur diimbau agar berperan aktif jadi orang tua asuh,” kata Munjirin di Jakarta, Selasa (7/4).
Program tersebut menunjukkan bahwa intervensi tidak harus selalu berbentuk kebijakan besar. Pendampingan satu keluarga secara rutin juga dapat menjadi bagian dari upaya memutus rantai masalah gizi.
Jakarta Timur sendiri mencatat 812 kasus stunting pada awal 2025. Dari jumlah itu, 268 anak berstatus sangat pendek dan 544 anak berstatus pendek.
Di Kecamatan Cipayung, pemerintah sebelumnya memusatkan perhatian pada 83 anak yang terindikasi stunting. Mereka mendapat pengawasan, termasuk pemberian makanan tambahan selama tiga bulan.
Munjirin mengingatkan bahwa persoalan stunting berkaitan dengan kondisi ekonomi, pengetahuan orang tua, pola makan, pola asuh, hingga lingkungan.
“Permasalahan stunting ini, bukan hanya soal kesehatan, tapi juga berkaitan dengan ekonomi, edukasi orang tua tentang pola makan, hingga kondisi lingkungan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik dari UPD maupun Forkopimko,” jelas Munjirin, Selasa (7/4/2026).
Di Jakarta Barat, persoalannya berawal dari toilet
Di Jakarta Barat, cerita tentang stunting membawa kita pada persoalan yang tampaknya jauh dari meja makan: sanitasi.
Pemkot Jakarta Barat mencatat angka stunting 17,4 persen pada April 2026. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mempercepat status Open Defecation Free atau ODF di seluruh kelurahan.
Dari 56 kelurahan, 13 telah berstatus ODF, sementara 42 kelurahan berkomitmen menuju ODF dan satu kelurahan masih belum bebas dari praktik buang air besar sembarangan.
“Penurunan stunting di Jakarta Barat, kini sebesar 17,4 persen. Tantangan yang dihadapi, masih ada warga dengan KTP DKI tapi domisilinya di luar,” kata Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat dalam Musrenbang tingkat kota, Kamis (2/4).
Pemerintah juga menyiapkan perbaikan sanitasi lingkungan, sistem pengelolaan air limbah domestik, serta pelayanan kesehatan untuk balita, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui.
Sebab, lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko infeksi dan pada akhirnya ikut memengaruhi kondisi gizi serta pertumbuhan anak.
Jakarta Utara hadapi Tantangan Besar
Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah yang sejak lama mencatat angka tinggi.
Data menunjukkan prevalensi stunting Jakarta Utara sebesar 18,5 persen pada 2022, meningkat menjadi 19,8 persen pada 2023, lalu berada di 19,7 persen pada 2024.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan menilai persoalan ini harus dilihat sebagai masalah pembangunan manusia.
“Penanggulangan stunting bukan hanya tentang persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masa depan bangsa,” ungkap Fredy saat membuka Pra Musrenbang Tematik Penanggulangan Stunting Tahun 2026, Kamis (2/4).
Ia mendorong pemenuhan gizi ibu dan anak, perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh.
Pendekatan berbasis data juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin intervensi menggunakan data by name by address, sehingga bantuan tidak berhenti pada kelompok sasaran yang hanya terlihat dalam angka statistik.
Mengejar angka, selamatkan masa depan
Target 14 persen yang dipasang Pramono akhirnya membawa Jakarta pada satu kesimpulan sederhana: stunting tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan saja.
Ia harus ditangani bersama.
Ada ibu yang harus dipastikan sehat sebelum hamil. Ada bayi yang harus dipantau pertumbuhannya. Ada keluarga yang membutuhkan pengetahuan mengenai makanan bergizi. Ada rumah yang membutuhkan sanitasi lebih baik. Ada anak yang membutuhkan pendampingan. Ada Posyandu yang harus bekerja lebih kuat. Dan ada data yang harus dibuat akurat.
Pemprov DKI sendiri menjalankan sejumlah intervensi, mulai dari pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal untuk balita dan ibu hamil, edukasi gizi bagi calon pengantin, penguatan Posyandu dengan alat antropometri terstandar, hingga Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Anggaran pun dialokasikan lintas sektor melalui APBD, Dana Alokasi Khusus Kesehatan, dan dukungan program lainnya.
Tetapi besarnya anggaran dan banyaknya program pada akhirnya akan diuji oleh satu hal: apakah anak yang membutuhkan benar-benar menerima manfaatnya?
Dua tahun bukan waktu yang panjang.
Jika target 14 persen ingin dicapai, Jakarta harus bergerak lebih cepat sekaligus lebih teliti. Pemerintah harus tahu keluarga mana yang berisiko, mengapa mereka berisiko, intervensi apa yang diperlukan, dan apakah intervensi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan.
Sebab stunting bukan perlombaan mengejar angka di laporan tahunan.
Di balik satu persen ada anak-anak yang sedang tumbuh. Di balik satu angka statistik ada keluarga yang berharap anaknya sehat. Dan di balik target 14 persen, ada pekerjaan panjang yang harus dimulai bahkan sebelum seorang bayi melihat dunia.
Pertarungan sesungguhnya bukan sekadar menurunkan prevalensi. Pertarungan itu adalah memastikan tidak ada generasi Jakarta yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa dicegah.
