KabarJakarta.com — Gangguan sistem perbankan digital Bank DKI yang terjadi sejak 29 Maret 2025 terus menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Terganggunya transaksi elektronik di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri memicu sorotan tajam dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Ahmad Moetaba, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya respons manajemen Bank DKI. Ia menilai kegagalan sistem yang berkepanjangan mencerminkan ketidaksiapan institusi dalam menjawab kebutuhan transaksi cepat yang sangat vital menjelang hari raya.
“Dalam rapat kerja beberapa minggu lalu, saya sudah mengingatkan soal lemahnya sistem online banking mereka. Sayangnya, manajemen tampak lamban bahkan terkesan abai dalam mengambil langkah preventif. Ini mengecewakan, mengingat Bank DKI adalah bank milik daerah dengan posisi strategis,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan bahwa hingga hari ini, 5 April 2025, gangguan teknis masih belum terselesaikan secara tuntas. Situasi ini, menurutnya, menunjukkan ketidaksesuaian antara tuntutan era digital dengan kapasitas manajerial yang dimiliki oleh Bank DKI.
“Sistem digital perbankan adalah nadi operasional saat ini. Bila krisis kecil saja ditangani lambat, bagaimana mereka akan bertahan dalam kompetisi industri keuangan ke depan?” tegasnya.
Komisi B mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap infrastruktur digital Bank DKI. Langkah ini dianggap mutlak agar bank daerah tidak terus tertinggal dari bank swasta yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi lebih sigap dan terukur.
Ahmad juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Bank DKI. Ia menegaskan, “Kami mendesak Bank DKI untuk memperkuat profesionalitas dalam tata kelola. Di era percepatan seperti sekarang, pelayanan prima bukan lagi nilai tambah, melainkan keharusan. Bank DKI harus berbenah agar kembali dipercaya oleh masyarakat luas.”
