KabarJakarta.com — Penugasan PT Transjakarta mengelola transportasi di Kepulauan Seribu mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, meminta perluasan layanan tersebut benar-benar membawa perbaikan bagi warga, bukan sekadar pergantian pengelola.
Wahyu menilai pengalaman Transjakarta mengelola transportasi darat dengan standar pelayanan profesional dan tarif yang relatif terjangkau harus menjadi modal untuk membenahi transportasi laut di Kepulauan Seribu.
“Kita challenge mereka harus jauh lebih bagus,” kata Wahyu, Minggu (30/8).
Menurutnya, ukuran keberhasilan pengelolaan transportasi laut bukan hanya terletak pada siapa yang menjadi operator. Masyarakat harus merasakan langsung peningkatan kualitas layanan, mulai dari keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu hingga biaya perjalanan.
“Prinsipnya, pemerintah itu menginginkan transportasi yang bagus, layak, nyaman dan murah untuk masyarakat di Pulau Seribu,” jelasnya.
Jangan sampai tarif naik
Wahyu secara khusus mengingatkan agar masuknya Transjakarta tidak menjadi alasan untuk menaikkan tarif transportasi laut secara signifikan.
Ia justru meminta Transjakarta mampu menghadirkan layanan yang lebih baik dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
“Tarifnya juga jangan sampai dengan ada TJ justru menjadi naik. Kita challenge, mereka harus lebih bagus, lebih baik, lebih murah, dan tepat. Tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Wahyu, persoalan transportasi di Kepulauan Seribu tidak bisa hanya dilihat dari sisi mobilitas penumpang. Kualitas layanan juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada kelancaran konektivitas antarpulau.
Karena itu, peningkatan layanan transportasi laut dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap distribusi logistik dan pariwisata. Transportasi yang lebih teratur dan terjangkau akan mempermudah pergerakan barang sekaligus membuka akses wisatawan ke berbagai pulau tujuan.
Bisa bentuk anak perusahaan
Untuk mengelola sektor laut secara lebih serius, Wahyu menyebut Transjakarta kemungkinan membutuhkan anak perusahaan yang memiliki fokus khusus pada transportasi laut.
Menurut dia, karakteristik transportasi laut berbeda dengan transportasi darat sehingga diperlukan pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi tantangan agar perluasan kewenangan Transjakarta tidak berhenti pada penambahan wilayah operasi. Pengelolaan baru harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh penumpang.
Peluang transportasi udara
Perluasan bisnis Transjakarta bahkan berpotensi tidak berhenti di sektor darat dan laut. Wahyu mengatakan transportasi udara juga terbuka untuk dikelola Transjakarta pada masa mendatang.
Peluang tersebut muncul seiring pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 terkait ruang lingkup usaha Transjakarta yang tengah dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
“Tidak tertutup kemungkinan mungkin suatu saat juga di udara. Jadi dia berjaya darat, laut dan udara,” kata Wahyu.
Jika perluasan kewenangan itu terealisasi, Transjakarta berpotensi memiliki cakupan layanan yang jauh lebih luas. Namun, tantangan utamanya tetap sama: memastikan transportasi publik benar-benar aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau bagi masyarakat.
Bagi warga Kepulauan Seribu, perubahan tersebut pada akhirnya akan dinilai bukan dari luasnya kewenangan operator, melainkan dari seberapa mudah mereka bepergian, mengirim barang, bekerja, dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan transportasi yang tersedia.
