Heru Budi Pastikan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

KabarJakarta.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan status Jakarta saat ini masih sebagai ibu kota negara. Kata Heru, Pemerintah Pusat masih memproses Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). “Proses undangan-undang DKJ-nya kan belum ada masih sedang proses, tentunya kan ini masih kota,” jelasnya, Jumat, 8 Maret 2024. “Masih daerah khusus ibukota,” tambahnya menegaskan. Sebagai informasi, Aktivis Jakarta memberi peringatan kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal itu karena DPR RI dijadwalkan mengesahkan RUU DKJ yang memuat draf Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk dan diangkat presiden atas rekomendasi DPRD itu, dilakukan sebelum 15 Februari 2024. Sekretaris Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Rio Ayudhia Putra menganggap, jadwal pengesahan RUU DKJ terlalu mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Dia khawatir pembahasan RUU tidak akan berjalan efektif jika tetap dilakukan pada bulan ini. “Sebelum tanggal 15 Februari 2024 harus diketok palu, sementara itu tanggal 6 Februari 2024 anggota DPR RI melakukan reses. Tidak akan efektif bila dipaksakan,” kata Rio, Kamis, 1 Februari 2024.

Istana Pastikan Jakarta Masih DKI

DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara sebelum presiden menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Begitu kata Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menyampaikan pernyataannya terkait status Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota pada 15 Februari 2024. Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu kota selesai pada 15 Februari 2024 dikarenakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Adapun UU IKN berlaku 2 tahun setelah disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Dini menjelaskan status hukum Ibu Kota DKI Jakarta belum berakhir. Merujuk Pasal 39 UU IKN, Jakarta tetap sebagai Ibu Kota negara sampai terbitnya Keppres tentang Pemindahan IKN ke Nusantara. “Status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berakhir. Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi Ibu Kota negara pada saat keppres diterbitkan. Nah, pada saat Keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," ujar Dini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Maret 2024. Untuk kapan persisnya keppres itu terbit, Dini mengatakan hal itu akan bergantung sepenuhnya pada kewenangan presiden. Namun Dini meyakini tentu waktu penerbitan akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Adapun rancangan UU DKJ kini masih dalam pembahasan di DPR. “Hal ini agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapih,” ujar Dini. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota ibu Negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Ini merupakan implikasi dari UU tentang IKN yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Dalam Pasal 41 Ayat (2) UU IKN berbunyi "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Namun dalam Ayat (3) dijelaskan “Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan”.