KabarJakarta.com — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, memastikan bahwa program pendidikan militer bagi siswa bermasalah akan mulai digulirkan pada Jumat, 2 Mei 2025.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan akan diikuti oleh siswa tingkat SMA, SMK, serta sederajat yang tercatat memiliki perilaku menyimpang atau bermasalah. Pelibatan siswa dalam program tersebut tetap harus melalui persetujuan resmi dari orang tua atau wali masing-masing.
Deden menegaskan, meskipun mengikuti pendidikan militer, para siswa tidak akan dilepaskan dari sistem pendidikan formalnya. Mereka tetap berada dalam pengawasan dan pendampingan dari sekolah asal maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Pendampingan ini penting untuk menjamin bahwa para siswa tetap mengikuti pelajaran sekolah, sehingga tidak tertinggal dalam proses akademik,” ujar Deden, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia menambahkan, pelaksanaan program ini merupakan bagian dari strategi pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, materi pelajaran tetap diberikan selama proses pendidikan militer berlangsung.
Disdik Jabar juga memastikan integrasi antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disusun oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membentuk karakter tangguh dan menanamkan semangat nasionalisme pada para peserta.
“Kurikulum dari TNI akan menjadi penguat nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan jiwa bela negara. Ini sejalan dengan semangat pendidikan karakter yang tengah kami dorong,” ungkap Deden.
Ia menjelaskan bahwa indikator keberhasilan program telah disusun secara ketat. Siswa yang menunjukkan perubahan perilaku secara signifikan akan dinyatakan layak kembali ke lingkungan keluarga.
“Penilaian terhadap perubahan siswa dilakukan secara objektif, melalui indikator yang sudah ditetapkan bersama antara pihak sekolah dan pelatih TNI,” tuturnya.
Lebih jauh, Deden menyampaikan harapan besar agar program ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan kenakalan remaja di Jawa Barat. Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
“Dukungan lintas sektor sangat krusial agar anak-anak yang telah mengikuti program ini tidak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang,” tandasnya.
