KabarJakarta.com — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan kondisi arus kendaraan di Jakarta secara umum masih berjalan normal menjelang rencana aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, Kamis (27/8).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah mengungkapkan kepolisian belum memberlakukan pengalihan arus secara permanen. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila situasi di lapangan membutuhkan langkah tersebut.
“Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif, termasuk arus lalu lintas secara umum tetap berjalan normal. Pengaturan maupun pengalihan arus akan dilakukan secara situasional, sesuai perkembangan di lapangan,” kata Firman di Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut Firman, kondisi Ibu Kota hingga menjelang pelaksanaan aksi dipastikan tetap aman dan kondusif. Karena itu, kepolisian memilih menerapkan pola pengaturan lalu lintas secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.
Perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan, terutama Jalan Gatot Subroto dan kawasan sekitar Gedung DPR RI. Kepolisian meminta masyarakat yang melintas di wilayah tersebut untuk mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan arus.
Selain mengantisipasi kepadatan lalu lintas, polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat diminta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial.
“Masyarakat diimbau agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya,” ujar Firman.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan personel di sejumlah titik di Jakarta untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat yang dijadwalkan berlangsung Kamis. Pengamanan dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam atau pamdal.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan pengamanan tidak hanya difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Sejumlah lokasi lain juga menjadi perhatian, termasuk kawasan dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Kepresidenan Jakarta.
“Di beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan, dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat,” kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan jumlah personel yang disiapkan nantinya tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlah peserta aksi. Polisi juga harus memastikan keamanan masyarakat lain serta menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Ia belum menyampaikan jumlah pasti personel yang akan diturunkan. Namun, personel yang ditempatkan di lapangan dipastikan memiliki sejumlah tugas, mulai dari pengamanan aksi hingga pengaturan lalu lintas.
“Kami harus luruskan dan jelaskan, misalnya tergelar beberapa ribu personel, sementara misalnya massa aksi 500. Personel polisi bukan hanya untuk 500 massa aksi, tetapi untuk pengaturan lalu lintas dan kelancaran masyarakat lainnya,” kata Budi.
Dengan pola pengamanan tersebut, kepolisian berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Pengguna jalan juga diimbau memantau informasi resmi dan menyesuaikan perjalanan apabila terjadi perubahan situasi di lapangan.
