KabarJakarta.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Lampung resmi menandatangani kerja sama pengembangan integrasi layanan publik berbasis digital dan branding sistem pelayanan publik, Selasa (15/4), di Balai Kota DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kolaborasi ini menitikberatkan pada dukungan terhadap Provinsi Lampung untuk mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik, dengan mengadopsi model aplikasi super Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi ini selama ini menjadi andalan Pemprov DKI dalam menyatukan berbagai layanan publik dalam satu platform digital yang efisien.
“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintah Lampung yang juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan ini mencakup kerja sama bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan JAKI,” jelas Pramono.
Selain kerja sama di sektor digitalisasi, Pramono juga menyinggung peluang kolaborasi ekonomi, khususnya dalam hilirisasi produk unggulan asal Lampung seperti beras, pisang, jagung, dan ayam. Ia menyebut Pemprov DKI siap melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun kerja sama yang tidak hanya terbatas pada pasokan bahan mentah, tetapi juga mendorong pengolahan produk bersama di Lampung.
“Melalui BUMD, Jakarta ingin membangun hilirisasi bersama di Lampung. Jadi tidak hanya menerima pasokan, tetapi juga ikut memprosesnya di sana. Ini upaya kami untuk membantu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut hangat kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan Lampung untuk mereplikasi kesuksesan JAKI dalam pelayanan publik.
“Kami ingin melakukan lompatan dalam digitalisasi pelayanan publik dan belajar dari keberhasilan JAKI. Ini akan menjadi aplikasi utama di Lampung yang menyatukan semua layanan publik dari tingkat desa hingga provinsi,” terang Rahmat.
Rahmat juga menegaskan bahwa aplikasi ini nantinya akan memiliki nama tersendiri yang khas Lampung, sekaligus menjadi simbol transformasi pelayanan publik di provinsi tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan tak hanya mempercepat transformasi digital di daerah, namun juga memperkuat sinergi antarwilayah dalam membangun pelayanan publik yang inklusif, modern, dan terintegrasi.
