KabarJakarta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan tetap berjalan meski harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan transportasi.
Bagi Pemprov DKI, keberlanjutan pembangunan bukan sekadar menyelesaikan proyek fisik. Pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak dan memiliki akses yang semakin mudah terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Pramono menjelaskan Jakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan prioritas agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Saya menyampaikan beberapa hal, di antaranya hal yang berkaitan dengan bagaimana Jakarta yang sedang membangun ini bisa menyelesaikan transportasinya, persoalan kesehatannya, pendidikannya, dan tentunya sejumlah masalah sosial,” ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/8).
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI memastikan sejumlah program bantuan tetap dilanjutkan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta sekolah swasta gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program-program tersebut dinilai penting untuk menjaga agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Jakarta untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah juga berupaya menjaga keberlanjutan program sosial yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Selain menjalankan kebijakan baru, Pramono menyatakan pemerintahannya akan melanjutkan sejumlah pembangunan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah pembongkaran tiang monorel, penataan kawasan Rasuna Said, pembangunan jembatan penghubung Jakarta International Stadium (JIS) dan Ancol, serta pembangunan rumah sakit internasional di bekas lahan Sumber Waras.
“Sumber Waras akan menjadi rumah sakit internasional, dan saya sudah menyampaikan pada pemerintah pusat, mudah-mudahan ini segera bisa kita groundbreaking pada bulan ke depan ini,” katanya.
Transportasi publik menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian besar. Pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai telah rampung dan dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026.
Setelah jalur tersebut beroperasi, pengembangan LRT akan dilanjutkan menuju Dukuh Atas. Perluasan jaringan ini diharapkan membuat perjalanan masyarakat semakin mudah sekaligus memperkuat integrasi transportasi umum di Jakarta.
“Konektivitas untuk transportasi publik di Jakarta sekarang sudah mencapai 93 persen,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, tingginya konektivitas tersebut perlu diikuti perubahan kebiasaan masyarakat. Warga didorong semakin sering menggunakan transportasi umum untuk membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Di tengah efisiensi anggaran, Pemprov DKI juga menyiapkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Skema ini digunakan untuk mendukung pembangunan tanpa sepenuhnya mengandalkan APBD, termasuk melalui pemanfaatan dana dari kewajiban kontribusi tambahan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif.
Pembangunan pun tidak berhenti pada infrastruktur. Pramono mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap program lingkungan, salah satunya gerakan memilah sampah dari sumber.
“Saya bersyukur, Bapak Pendeta tadi menyampaikan bahwa HKBP memberikan support dan dukungan penuh untuk pilah sampah ini,” katanya.
Dengan berbagai program tersebut, Pemprov DKI berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan kepedulian lingkungan. Tantangannya adalah memastikan seluruh agenda tersebut tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi warga Jakarta.
