KabarJakarta.com – Ruang fiskal Indonesia yang semakin sempit membuat kebijakan subsidi energi berada di persimpangan yang tidak mudah. Mempertahankan subsidi berarti pemerintah harus menanggung beban besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, mengurangi subsidi berisiko menaikkan biaya hidup dan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia”, yang digelar secara daring oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama LaporIklim, Kamis (20/8).
Di tengah tekanan tersebut, satu hal menjadi semakin jelas: reformasi subsidi energi tidak bisa dipisahkan dari percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengingatkan bahwa kebijakan energi tidak bisa dilihat hanya dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Menurut dia, transisi energi harus dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan energi sekaligus menjaga keadilan sosial.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” kata Telisa di Jakarta, Kamis (20/8).
Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, APBN bahkan harus berfungsi sebagai shock absorber atau peredam kejut ketika terjadi gejolak eksternal.
Karena itu, diversifikasi energi menuju sumber terbarukan dinilai menjadi salah satu jalan keluar.
Namun, transisi tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Telisa menilai kebijakan harus dijalankan secara bertahap, inklusif, dan melibatkan masyarakat.
Salah satu kuncinya adalah memperbaiki basis data penerima subsidi dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, tetapi tetap memperhatikan kondisi kelas menengah yang kini menghadapi tekanan biaya hidup.
Sementara itu, bagi kelompok pekerja, pengurangan subsidi bukan sekadar perubahan angka dalam APBN. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI menjelaskan kenaikan biaya energi dapat menekan pendapatan riil buruh ketika kebutuhan dasar justru semakin mahal.
“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat,” kata Nining.
Dalam kondisi tersebut, rumah tangga pekerja bisa dipaksa melakukan penghematan lebih besar. Sebagian bahkan berpotensi menambah utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tekanan itu juga dapat muncul dalam bentuk lain. Kelangkaan barang dan antrean panjang, misalnya, bisa menghabiskan waktu dan energi masyarakat yang seharusnya digunakan untuk bekerja atau kegiatan produktif.
Karena itu, Nining meminta masyarakat tidak sekadar menjadi objek kebijakan. Mereka harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan energi.
Peralihan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat memang dapat menjadi solusi untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran. Namun, persoalannya tidak sesederhana membagi masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan.
Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, mengingatkan bahwa penggunaan desil dalam menentukan penerima subsidi harus dilakukan secara hati-hati.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat.”
Menurut Tata, kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah juga perlu diperhatikan. Mereka menghadapi biaya hidup yang meningkat dan memiliki risiko jatuh ke kelompok ekonomi yang lebih rentan.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah subsidi penuh pemasangan PLTS atap bagi masyarakat desil 5 dan 6. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi konsumsi energi bersubsidi sekaligus membantu rumah tangga menekan pengeluaran listrik dalam jangka panjang.
Keluar dari ketergantungan energi fosil
Reformasi subsidi tidak akan cukup jika Indonesia tetap bergantung pada BBM dan LPG. Dalam jangka menengah dan panjang, diperlukan perubahan struktural melalui elektrifikasi transportasi dan rumah tangga.
Pada saat yang sama, pengembangan energi terbarukan harus dipercepat. Ambisi membangun kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt menjadi salah satu peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai persoalan subsidi harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih panjang. Transisi energi tidak boleh hanya mengejar target penurunan emisi, tetapi juga harus menghitung siapa yang menanggung biaya perubahan tersebut.
Masyarakat miskin, termasuk kelompok miskin perkotaan, berada di posisi yang rentan karena menghadapi tekanan ekonomi sekaligus dampak perubahan iklim.
“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat.”
Ashov juga melihat ruang fiskal dapat diperlebar melalui kebijakan pajak terhadap industri ekstraktif.
Pada akhirnya, persoalan subsidi energi bukan sekadar memilih antara mempertahankan atau memangkas anggaran. Yang lebih penting adalah mengubah cara negara mengelola energi.
Subsidi harus semakin tepat sasaran, masyarakat rentan harus mendapat perlindungan, kelas menengah tidak boleh dibiarkan jatuh, sementara investasi energi terbarukan harus dipercepat.
Transisi energi akan kehilangan maknanya jika biaya perubahan justru kembali dibebankan kepada masyarakat. Sebab, tujuan akhirnya bukan hanya energi yang lebih bersih, tetapi juga sistem energi yang lebih tahan terhadap krisis dan lebih adil bagi seluruh rakyat.
