KabarJakarta.com – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta pelaksanaan sejumlah program dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2026 dikawal secara serius. Menurut dia, anggaran yang telah disiapkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak berhenti pada perencanaan.
Hal itu disampaikan Nova dalam rapat kerja pembahasan APBD-P 2026 pada Rabu (9/9). Tiga hal yang menjadi perhatiannya yakni keberlanjutan subsidi pangan, pengelolaan public service obligation (PSO) transportasi, serta tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD DKI.
Untuk subsidi pangan, Nova menyoroti tambahan anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp370 miliar. Ia meminta Pemprov DKI memastikan dana tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat sampai penghujung 2026.
Menurutnya, kebutuhan anggaran perlu dihitung secara rinci, terutama untuk empat bulan terakhir tahun ini, yakni September, Oktober, November, dan Desember.
“Artinya terkait September, Oktober, November, Desember, ada 4 (empat) bulan. Tadi sempat ditanyakan juga bagaimana pembiayaannya. Ternyata sudah berkoordinasi dengan BUMD setempat untuk ditalangi terlebih dulu,” ujar Nova.
Ia menilai koordinasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan menjadi salah satu langkah penting agar program subsidi tidak mengalami gangguan pembiayaan. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu dipastikan secara jelas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Nova juga meminta pemerintah tidak hanya melihat besaran anggaran secara keseluruhan. Menurutnya, rincian penggunaan dana perlu diperiksa agar dapat diketahui apakah anggaran benar-benar mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
PSO Transportasi harus dikawal
Perhatian berikutnya diberikan kepada anggaran PSO transportasi. Program ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan transportasi publik yang digunakan masyarakat Jakarta setiap hari.
Nova menyebut PSO sebagai salah satu fondasi utama sistem transportasi publik di Ibu Kota. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan sekadar berdasarkan angka besar dalam dokumen anggaran.
“PSO ini menjadi backbone transportasi kita. Tetapi jangan sampai, hanya dilihat secara umum, detailnya juga harus diperhatikan,” katanya.
Pengawasan secara rinci, lanjut Nova, diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai terdapat dana yang sudah dialokasikan tetapi pada akhirnya tidak terserap secara optimal.
Bagi Nova, kualitas layanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Perencanaan, penyaluran, hingga realisasi dana harus berjalan sejalan agar masyarakat memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
Aspirasi reses jangan berhenti di catatan
Selain persoalan anggaran, Nova menyoroti tindak lanjut hasil reses anggota DPRD DKI. Ia menemukan masih terdapat aspirasi masyarakat dari periode atau tahun sebelumnya yang belum direalisasikan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi. Setiap usulan yang disampaikan warga melalui reses seharusnya memiliki catatan yang jelas, termasuk siapa yang menangani, status pengerjaan, serta target waktu penyelesaiannya.
“Jangan sampai, hasil reses beberapa bulan lalu, bahkan dari periode atau tahun sebelumnya, sampai sekarang belum terealisasi,” tegasnya.
Nova mendorong adanya sistem pencatatan dan pendampingan yang lebih terukur. Dengan sistem tersebut, DPRD bersama Pemprov DKI dapat mengetahui posisi setiap usulan, apakah sudah selesai, masih dalam proses, atau belum mendapat tindak lanjut.
“Harus ketahuan mana yang reses kita, kapan harus terealisasi. Jadi ada pendampingannya,” papar Nova.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi daftar usulan dalam dokumen. Ada kebutuhan warga yang harus dijawab dengan tindakan nyata.
Karena itu, pembahasan APBD-P 2026 diharapkan tidak berhenti pada penetapan angka. Pelaksanaan di lapangan, ketepatan penggunaan anggaran, serta kepastian tindak lanjut program menjadi bagian penting yang harus terus diawasi hingga akhir tahun.
