KabarJakarta.com — Beroperasinya LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai mendapat perhatian dari DPRD DKI Jakarta. Selain dinilai dapat memperkuat layanan transportasi publik, keberadaan jalur baru ini dinilai perlu diikuti dengan penguatan moda pengumpan serta sumber pembiayaan baru untuk melanjutkan pembangunan jaringan LRT.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengungkapkan, integrasi antarmoda menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat setelah LRT Kelapa Gading-Manggarai beroperasi. Menurut dia, masyarakat tidak cukup hanya memiliki stasiun LRT, tetapi juga membutuhkan akses yang mudah dari permukiman menuju stasiun.
Salah satu yang didorong adalah memperluas jangkauan layanan mikrotrans hingga kawasan permukiman dan titik-titik yang menjadi kantong mobilitas warga.
“Catatannya kita adalah berusaha untuk mengintegrasikan antarmoda. Penting agar mikrotrans, semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, yang dari kampung-kampung perlu disambung,” ujar Suhud, Rabu (16/9).
Menurut Suhud, konektivitas tersebut menjadi perhatian utama agar keberadaan LRT benar-benar bisa digunakan masyarakat dari berbagai wilayah. Moda pengumpan dapat menjadi penghubung bagi warga yang tinggal cukup jauh dari stasiun.
Selain akses, persoalan tarif juga menjadi perhatian. Suhud berharap biaya menggunakan transportasi umum tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih menarik dibandingkan kendaraan pribadi.
“Diharapkan juga tarifnya tidak memberatkan. Dan tarif integrasi itu bisa diwujudkan, agar masyarakat Jakarta bisa lebih mudah dan tidak menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Ia menjelaskan, besaran tarif transportasi akan ditentukan berdasarkan kajian Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan melibatkan DPRD DKI dan berbagai pihak terkait.
Park and Ride di Manggarai
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino juga melihat operasional LRT Kelapa Gading-Manggarai sebagai momentum untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Wibi mengajak warga mencoba layanan tersebut dan memberikan masukan pada masa awal operasional. Ia menyebut layanan LRT yang telah diresmikan pemerintah sudah dipersiapkan secara terorganisasi.
“Kalau sudah diresmikan Presiden, harusnya sudah 100 persen ya. Dan saya lihat sudah well organized, tinggal kita coba dalam 8 hari ini dengan tarif Rp8 itu, seperti apa,” ujarnya.
Namun, menurut Wibi, masih ada fasilitas pendukung yang perlu diperhatikan, salah satunya park and ride di sekitar Stasiun LRT Manggarai.
Ia mengusulkan adanya kerja sama dengan Pasar Raya Manggarai untuk menyediakan tempat parkir bagi masyarakat yang datang menggunakan kendaraan pribadi sebelum melanjutkan perjalanan dengan LRT atau moda transportasi umum lainnya.
“Saya harap nanti ada kerja sama dengan pihak Pasar Raya Manggarai. Jadi ketika masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi bisa memarkirkannya di Pasar Raya. Tarifnya bisa flat dan murah,” paparnya.
Skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu cara mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi umum.
LRT perlu dilanjutkan
Dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan LRT juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya. Ia menyambut baik peresmian rute Kelapa Gading-Manggarai dan berharap layanan tersebut memperkuat konektivitas transportasi Jakarta.
Menurut Dimaz, Stasiun Manggarai dapat menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan transportasi publik. Karena itu, pembangunan LRT perlu diteruskan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
“Alhamdulillah sudah diresmikan oleh Presiden dan Pak Pramono. Mudah-mudahan LRT Jakarta yang sampai Manggarai ini, bisa bantu masyarakat Jakarta ke depan,” ujar Dimaz, Kamis (17/9).
Ia berharap seluruh tahapan pembangunan segera direalisasikan sehingga jangkauan transportasi publik semakin luas.
“Harapannya, LRT ini masih ada kelanjutannya. Saya yakin seluruh rencana pentahapan LRT ini bisa terealisasi secara baik,” katanya.
Cari sumber dana di luar APBD
Dimaz menilai pembangunan lanjutan LRT, termasuk rute Manggarai-Dukuh Atas atau LRT 1C, membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan. Pemprov DKI Jakarta kini menjajaki instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif pendanaan.
“Kita dari segi pembiayaan, sedang membutuhkan tambahan biaya. Seperti LRT 1C (Manggarai-Dukuh Atas) yang merupakan lanjutan dari sini. Kita sedang mencoba menggunakan instrumen obligasi,” jelasnya.
Menurut Dimaz, pembiayaan pembangunan MRT dan LRT ke depan tidak harus sepenuhnya mengandalkan APBD. Alternatif seperti penerbitan obligasi dan keterlibatan Danantara dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
“Ke depan juga, kita harap pembiayaan MRT, LRT ini bisa bersumber dari pendanaan baru, bukan dari APBD. Bisa dari obligasi, bisa dari Danantara, dan lain-lain,” terangnya.
Dengan beroperasinya LRT hingga Manggarai, DPRD DKI menilai pekerjaan berikutnya bukan hanya memastikan layanan kereta berjalan, tetapi juga membangun ekosistem transportasi yang saling terhubung. Penguatan mikrotrans, tarif terintegrasi, fasilitas park and ride, hingga skema pendanaan lanjutan menjadi bagian penting agar perluasan transportasi publik Jakarta dapat terus berjalan.
