KabarJakarta.com — Dari Kelapa Gading menuju Manggarai, perjalanan dengan kendaraan pribadi selama ini berarti berhadapan dengan lalu lintas Jakarta yang sulit ditebak. Ada hari ketika perjalanan terasa lancar, tetapi ada pula saat ketika beberapa kilometer harus dibayar dengan waktu berjam-jam.
Kini Jakarta punya pilihan baru.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengoperasikan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9). Peresmian berlangsung di Stasiun Manggarai setelah Prabowo lebih dulu menjajal perjalanan dari Stasiun LRT Kelapa Gading bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah pelajar SMP.
Rangkaian LRT menempuh jalur sepanjang sekitar 12,2 kilometer dengan 11 stasiun. Rute itu melewati Boulevard Utara Summarecon Mall, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi hingga Manggarai.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini Meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading Manggarai,” ujar Presiden Prabowo dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah berharap jalur baru ini bukan sekadar menambah pilihan perjalanan warga. LRT diharapkan menjadi bagian dari perubahan cara orang bergerak di Jakarta: dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik yang saling terhubung.
Presiden Prabowo menyebut kehadiran LRT Kelapa Gading–Manggarai sebagai bagian dari transformasi bangsa. Menurut dia, perkembangan transportasi Jakarta menunjukkan bahwa pembangunan sistem transportasi terintegrasi bukan lagi sekadar rencana jangka panjang.
Prabowo juga menyinggung integrasi antara kereta api, LRT dan MRT serta peluang pembangunan hunian rakyat di sekitar simpul transportasi.
“Ini bukan sekadar kereta,” kira-kira begitu pesan besar yang hendak dibangun dari proyek tersebut: transportasi harus menjadi bagian dari tata kota dan kehidupan ekonomi masyarakat.
Namun, di balik seremoni dan harapan besar itu, LRT Kelapa Gading–Manggarai membawa pekerjaan rumah yang tidak kecil.
Proyek yang bikin jalan sesak
Selama masa konstruksi, kehadiran proyek LRT tidak selalu terasa sebagai kabar baik bagi pengguna jalan.
Pembangunan fase 1B berlangsung di koridor yang memang sudah padat. Rekayasa lalu lintas pernah diberlakukan di Jalan Sultan Agung dan Jalan Minangkabau karena pekerjaan pembangunan Stasiun LRT Manggarai. Pada Maret 2025, pengelola proyek juga mengakui harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di sekitar Manggarai.
Keluhan serupa muncul di sejumlah titik lain selama konstruksi. Pembangunan struktur LRT di kawasan Pramuka, misalnya, sempat dikaitkan dengan antrean kendaraan karena adanya pekerjaan proyek dan penutupan sebagian jalan.
Situasi itu memperlihatkan satu paradoks pembangunan transportasi Jakarta.
Untuk membangun transportasi yang diharapkan mengurangi kemacetan, warga harus terlebih dahulu menghadapi gangguan lalu lintas selama proyek berlangsung.
Itu bukan persoalan kecil. Waktu yang hilang di jalan memiliki nilai ekonomi. Bagi pekerja, keterlambatan berarti berkurangnya waktu produktif. Bagi pelaku usaha, distribusi yang tersendat dapat meningkatkan biaya. Bagi warga sekitar proyek, gangguan lalu lintas juga berarti perubahan rutinitas sehari-hari.
Karena itu, keberhasilan LRT tidak semestinya hanya diukur dari kapan kereta mulai berjalan. Ukuran berikutnya adalah apakah setelah beroperasi, masyarakat benar-benar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Tantangan setelah seremoni
Pramono mengungkapkan konektivitas transportasi Jakarta kini mencapai 93 persen. Ia juga menyebut pengguna transportasi publik meningkat sekitar 15 persen setiap tahun dalam dua tahun terakhir.
“Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan, tetapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini, jauh lebih mudah menggunakan transportasi umum,” ungkap Pramono.
Angka tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku warga. Namun, LRT tetap harus membuktikan bahwa dirinya mampu mengambil bagian dalam perubahan itu.
Sebab, jalur sepanjang 12,2 kilometer tidak otomatis membuat warga meninggalkan mobil atau sepeda motor. Orang akan mempertimbangkan banyak hal: seberapa dekat stasiun dengan rumah, apakah tersedia trotoar yang nyaman, apakah ada angkutan pengumpan, berapa lama waktu tunggu kereta, berapa tarifnya, dan seberapa mudah perjalanan dilanjutkan setelah turun dari LRT.
Di sinilah integrasi menjadi kunci.
Pemprov DKI sebelumnya menyatakan Stasiun Manggarai disiapkan sebagai titik yang menghubungkan LRT dengan KRL Commuter Line, Transjakarta dan KA Bandara. Kawasan ini juga dinilai memiliki peluang berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
Jika koneksi itu benar-benar mudah digunakan, LRT bisa menjadi lebih dari sekadar jalur Kelapa Gading–Manggarai. Ia akan menjadi salah satu bagian dari jaringan perjalanan warga dari Jakarta Utara menuju pusat kota dan kawasan aglomerasi.
Peluang ekonomi di sepanjang jalur
Dampak LRT juga tidak berhenti di stasiun. Ketika mobilitas warga meningkat, kawasan sekitar stasiun berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi baru. Toko, restoran, kedai kopi, jasa, perkantoran, hunian hingga usaha kecil dapat memperoleh pelanggan dari arus orang yang datang dan pergi setiap hari.
Potensi tersebut sudah terlihat dari konsep TOD yang didorong Pemprov DKI. Pemerintah sebelumnya menyebut kawasan Manggarai berpeluang berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru karena menjadi titik pertemuan sejumlah moda transportasi.
Namun, peluang ekonomi itu tidak boleh hanya diterjemahkan sebagai naiknya harga tanah dan munculnya gedung komersial baru. Lalu muncul pertanyaan yang lebih penting: siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya?
Jika kawasan stasiun hanya dipenuhi pusat bisnis berskala besar, sementara pedagang kecil dan warga lama tersingkir karena harga sewa meningkat, maka pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum tentu inklusif.
Karena itu, pengembangan kawasan sekitar LRT perlu memberi ruang bagi UMKM, pedagang lokal, jasa transportasi pengumpan, pekerja harian, serta hunian yang tetap terjangkau.
Konsep TOD akan kehilangan sebagian maknanya jika hanya menghasilkan kawasan komersial baru tanpa menyediakan ruang yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan transportasi publik.
Rp8 dan ujian pertama
Ada langkah awal yang menarik. Pramono menyampaikan bahwa selama delapan hari setelah peresmian, warga mendapatkan tarif spesial Rp8 sebagai bagian dari sosialisasi layanan.
“Mohon izin, tadi kami sudah melaporkan, selama 8 hari kami membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan. Mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya,” kata Pramono dalam sambutannya di acara peresmian LRT Jakarta di Stasiun Manggarai, Rabu (16/9).
Kebijakan itu dapat menjadi kesempatan bagi warga untuk mencoba LRT tanpa terlebih dahulu terbebani biaya perjalanan. Tetapi setelah masa promosi berakhir, pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah kebiasaan itu bertahan.
Jakarta pernah memiliki banyak proyek transportasi yang dipuji ketika diresmikan. Tantangan sesungguhnya justru muncul setelah kamera pergi dan layanan harus menghadapi rutinitas harian: jam berangkat kerja, jam pulang kantor, hujan, kepadatan penumpang, gangguan operasional dan kebutuhan berpindah moda.
Jakpro sebelumnya memproyeksikan penumpang LRT fase 1B dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 80 ribu orang per hari. Proyeksi itu cukup besar dibandingkan jumlah penumpang LRT fase 1A yang ketika itu berada di kisaran 3.500–4.000 orang per hari.
Angka tersebut menunjukkan besarnya ekspektasi terhadap jalur baru ini. Tetapi ekspektasi harus dibuktikan dengan pelayanan yang konsisten.
Bukan akhir, melainkan awal
Saat meresmikan LRT, Prabowo menarik tuas sebagai simbol dimulainya pengoperasian jalur Kelapa Gading–Manggarai. Tetapi bagi Jakarta, menarik tuas itu bukan garis akhir. Justru setelah peresmian, pekerjaan yang lebih sulit dimulai.
Karena itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa DKI Jakarta bukan hanya milik masyarakat yang tinggal di Ibu Kota. Dengan demikian, pemerintah pusat turut berkepentingan mendukung pembangunan daerah tersebut.
“Karena DKI bukan milik orang yang hanya tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” kata Prabowo.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat, memiliki tugas untuk mencurahkan pikiran, tenaga, dan upayanya demi kepentingan masyarakat. Selain itu, kerja sama dan gotong royong antarpemimpin diperlukan untuk menghadapi tantangan serta mendorong kemajuan bangsa.
“Kalau pemimpin-pemimpin bisa kerja sama. Bisa gotong royong dan harus gotong royong, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa,” tegasnya.
Dari sisi Pemprov DKI, ini saatnya untuk membuktikan bahwa kereta tiba tepat waktu, stasiun mudah dijangkau, integrasi dengan moda lain benar-benar nyaman, akses pejalan kaki tidak terputus, dan kawasan sekitar stasiun berkembang tanpa mengorbankan warga yang sudah lebih dulu tinggal dan mencari nafkah di sana.
LRT harus menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, bukan sekadar tambahan infrastruktur di tengah kemacetan. Pasalnya, ada pelajaran penting saat pembangunannya, yakni warga menanggung sebagian biaya sosial proyek melalui kemacetan dan rekayasa lalu lintas. Kini, mereka berhak mendapatkan manfaat nyata dari infrastruktur tersebut.
Manfaat itu bukan hanya perjalanan yang lebih cepat dari Kelapa Gading ke Manggarai. Lebih jauh, manfaatnya adalah waktu yang kembali kepada warga, biaya perjalanan yang lebih terkendali, udara yang lebih baik, kawasan usaha yang tumbuh, dan akses ekonomi yang semakin terbuka.
Jika itu berhasil diwujudkan, LRT Kelapa Gading–Manggarai tidak hanya menjadi jalur baru di peta transportasi Jakarta. Ia menjadi urat baru bagi pergerakan manusia dan ekonomi kota. Namun, ukuran keberhasilannya kelak bukan seberapa meriah peresmiannya pada 16 September 2026.
Indikator keberhasilan sebenarnya sederhana: berapa banyak warga yang akhirnya memilih meninggalkan kendaraan pribadi, berapa banyak waktu perjalanan yang bisa dihemat, dan seberapa luas manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat di sepanjang jalurnya.
