KabarJakarta.com — Jakarta masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, menjaga laju tersebut bukan sekadar soal mengejar angka pertumbuhan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan mesin ekonomi terus mendapatkan bahan bakar, salah satunya melalui investasi yang mampu menambah kapasitas ekonomi.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menilai realisasi investasi fisik menjadi salah satu indikator penting yang perlu terus dipantau pemerintah daerah. Investasi tersebut terutama berkaitan dengan pembangunan konstruksi serta pengadaan barang modal atau investasi nonkonstruksi.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menilai investasi yang masuk ke Jakarta perlu dilihat bukan hanya dari nilai rupiahnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kapasitas ekonomi.
“Mengapa penting? Investasi yang harus mendorong peningkatan infrastruktur untuk menambah kapasitas ekonomi,” kata Kadarmanto di Jakarta, Senin (21/9).
Pembangunan gedung, fasilitas usaha, infrastruktur pendukung, mesin, hingga berbagai barang modal dapat menjadi bagian dari investasi fisik. Ketika investasi tersebut bertambah, kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi juga berpotensi meningkat.
Karena itu, menurut Kadarmanto, Pemprov DKI perlu memastikan investasi yang sudah direncanakan benar-benar terealisasi. Pada saat yang sama, kemudahan perizinan berusaha juga menjadi bagian penting dari ekosistem investasi.
Perizinan yang sederhana dan proses yang jelas dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan dengan lebih cepat. Sebaliknya, proses yang panjang dan tidak pasti dapat menjadi hambatan ketika perusahaan ingin membangun fasilitas baru atau menambah kapasitas usahanya.
Bagi Jakarta, isu tersebut menjadi penting karena perekonomian kota sangat bergantung pada aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat.
Pertumbuhan Masih Positif
Data BPS DKI Jakarta menunjukkan ekonomi Jakarta pada Triwulan II-2026 masih tumbuh positif. Secara tahunan, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen. Sementara secara triwulanan, pertumbuhan mencapai 1,52 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai aktivitas ekonomi. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum bahkan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 9,52 persen secara tahunan.
Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 14,70 persen secara tahunan.
Namun, angka pertumbuhan tersebut bukan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap investasi. Justru ketika ekonomi masih bergerak positif, pemerintah perlu menjaga agar sumber-sumber pertumbuhan tidak melemah.
Struktur ekonomi Jakarta saat ini masih didominasi perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, dengan kontribusi 18,24 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dengan kontribusi 63,24 persen.
Besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jakarta. Karena itu, investasi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga konsumsi dan daya beli.
Bukan Hanya Soal Investasi
Menurut Kadarmanto, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka investasi. Ada sejumlah indikator lain yang perlu dipantau secara bersamaan untuk mengetahui apakah ekonomi Jakarta berada dalam kondisi sehat.
Indikator tersebut antara lain pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), kontribusi setiap lapangan usaha, konsumsi rumah tangga, indeks harga konsumen (IHK), inflasi, ketenagakerjaan, perdagangan, pariwisata dan mobilitas, serta penyerapan belanja pemerintah.
Masing-masing indikator memberikan gambaran berbeda.
Inflasi dan IHK, misalnya, berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat sekaligus kondisi usaha. Ketika harga-harga meningkat terlalu tinggi, kemampuan masyarakat untuk berbelanja dapat tertekan.
Sementara indikator ketenagakerjaan menunjukkan kemampuan perekonomian menciptakan lapangan pekerjaan. Semakin banyak masyarakat bekerja, semakin besar pula potensi daya beli yang masuk kembali ke dalam aktivitas ekonomi.
Perdagangan juga penting karena menggambarkan aktivitas ekonomi, baik yang berlangsung di dalam maupun dengan wilayah lain. Begitu pula sektor pariwisata dan mobilitas yang memiliki kaitan dengan hotel, restoran, perdagangan dan transportasi.
Belanja pemerintah turut menjadi perhatian karena mencerminkan peran konsumsi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian.
“Secara ringkas, ada 3 kelompok indikator untuk memotret kondisi ekonomi dan memberikan early warning berbasis perkembangan data, yakni konsumsi dan daya beli, inflasi dan harga pangan, serta ketenagakerjaan dan investasi,” ujar Kadarmanto.
Menjaga Pertumbuhan dari Lapangan
Bagi Jakarta, tantangannya bukan hanya mempertahankan pertumbuhan 5,52 persen, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut memiliki fondasi yang cukup kuat.
Investasi fisik menjadi salah satu fondasi tersebut. Ketika pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang modal berjalan, kapasitas ekonomi dapat bertambah. Aktivitas pembangunan juga dapat menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, barang dan jasa.
Karena itu, realisasi investasi dan kemudahan berusaha perlu berjalan beriringan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menarik investasi baru, tetapi juga memastikan investasi yang sudah masuk dapat direalisasikan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.
Di sisi lain, pemantauan data secara rutin dapat membantu pemerintah mendeteksi perubahan ekonomi lebih awal. Ketika investasi melemah, daya beli turun, inflasi meningkat atau penyerapan tenaga kerja melambat, pemerintah memiliki dasar data untuk menentukan respons.
Dengan ekonomi Jakarta yang masih tumbuh positif, menjaga momentum menjadi pekerjaan berikutnya. Investasi yang benar-benar terealisasi, perizinan yang memberikan kepastian, serta pemantauan indikator ekonomi secara konsisten menjadi bagian dari upaya agar mesin ekonomi ibu kota tidak hanya bergerak hari ini, tetapi tetap memiliki tenaga untuk tumbuh pada periode berikutnya.
