KabarJakarta.com — Jakarta kembali bersiap menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat. Pada Kamis (24/9), sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menyampaikan pendapat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di sejumlah wilayah Ibu Kota.
Di tengah aktivitas tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan personel dan sejumlah layanan kepolisian. Bukan hanya untuk mengamankan kegiatan, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat lain tetap berjalan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi dan dilindungi hukum.
“Demokrasi memberi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan aspirasinya. Polri hadir melayani dan menjaga ruang tersebut, agar masyarakat bisa menyampaikan pendapat dengan aman, damai, dan tertib,” kata Budi, Kamis (24/9).
Bagi kepolisian, pengamanan aksi bukan semata soal menempatkan personel di sekitar lokasi kegiatan. Ada lalu lintas yang harus tetap bergerak, warga yang harus tetap beraktivitas, serta kebutuhan layanan publik yang tidak boleh terhenti.
Karena itu, personel disiapkan untuk mengatur arus lalu lintas, melakukan patroli wilayah, memberikan pelayanan di sekitar lokasi kegiatan, hingga menyediakan dukungan kesehatan.
Pendekatan di lapangan juga akan menyesuaikan perkembangan situasi. Budi mengatakan komunikasi dialogis dan pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengamanan.
Dengan pendekatan tersebut, penyampaian aspirasi diharapkan dapat berlangsung tanpa mengganggu hak masyarakat lainnya.
Menyatukan skenario pengamanan
Persiapan pengamanan sebenarnya sudah dimatangkan sehari sebelumnya. Polda Metro Jaya menggelar Tactical Floor Game (TFG) di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (23/9).
Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri. TFG menjadi forum untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat memahami skenario pengamanan dan tugas masing-masing.
“TFG harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan. Mulai dari plotting personel, pengaturan lalu lintas, pengawalan massa, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” kata Asep.
Perencanaan itu menjadi penting karena kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung bersamaan dengan aktivitas rutin warga Jakarta. Pergerakan massa dapat berdampak terhadap lalu lintas, sementara perubahan situasi di lapangan membutuhkan respons yang cepat dan terukur.
Oleh sebab itu, pengaturan arus kendaraan dan pemantauan situasi menjadi bagian dari pelayanan yang disiapkan kepolisian.
Aspirasi dan aktivitas warga
Bagi Polda Metro Jaya, menjaga ketertiban tidak berarti membatasi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, pengamanan diarahkan agar hak menyampaikan aspirasi dapat berjalan berdampingan dengan hak warga lain untuk beraktivitas.
Budi mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga kondisi Jakarta selama kegiatan berlangsung. Peserta aksi maupun pengguna jalan diminta saling menghormati dan memahami kepentingan masing-masing.
“Marilah kita bersama-sama menjaga ruang demokrasi dengan saling menghormati. Menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya, Polri hadir melayani masyarakat,” ujar Budi.
Pada akhirnya, keberhasilan pengamanan bukan hanya diukur dari banyaknya personel yang diturunkan. Yang lebih penting adalah bagaimana ruang untuk menyampaikan aspirasi tetap terbuka, sementara Jakarta tetap dapat bergerak.
Di jalan yang sama, dua kepentingan itu harus berjalan beriringan: hak warga untuk bersuara dan hak warga lainnya untuk menjalani aktivitas tanpa gangguan.
