KabarJakarta.com — Perubahan iklim sering terdengar seperti persoalan besar yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi warga Jakarta, dampaknya bisa hadir dalam bentuk yang sangat dekat: udara yang kotor, perjalanan yang semakin lama, suhu kota yang panas, hingga persoalan sampah yang terus menumpuk.
Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai aksi iklim tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar emisi yang berhasil dikurangi. Kebijakan tersebut seharusnya membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Pesan itu disampaikan Pramono saat menjadi pembicara utama dalam forum Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9). Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa penanganan perubahan iklim harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, terjangkau, dan nyaman dihuni.
“Aksi iklim harus memberi manfaat yang nyata dan bisa dilihat dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, melalui transportasi yang lebih bersih, energi lebih bersih, ruang publik lebih baik, serta kualitas hidup jauh lebih baik,” ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/9).
Mobilitas bagian dari persoalan iklim
Jakarta masih menghadapi tantangan besar sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Setiap hari, sebanyak 4 (empat) juta orang bergerak keluar-masuk Jakarta dari wilayah penyangga. Sebagian besar pergerakan itu terjadi pada jam sibuk.
Mobilitas tersebut berhubungan erat dengan persoalan kemacetan dan polusi udara. Pada saat yang sama, Jakarta juga sedang menghadapi produksi sampah yang angkanya mencapai 9.000 ton setiap hari.
Bagi Pramono, persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara terpisah.
“Kemacetan, polusi udara, hingga sampah tentunya tidak berdiri sendiri. Ketiganya itu berkaitan langsung dengan mobilitas, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat Jakarta,” katanya.
Salah satu langkah yang ditempuh Jakarta dengan memperkuat transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengintegrasikan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, dan kereta komuter. Saat ini, konektivitas transportasi publik di Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen.
Perluasan jaringan juga disiapkan. Jaringan MRT ditargetkan akan meningkat dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada tahun 2034. Sementara jaringan LRT ditargetkan akan berkembang hingga 75 kilometer pada 2029.
Langkah tersebut diarahkan bukan hanya untuk menyediakan pilihan perjalanan bagi warga. Transportasi publik juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, kemacetan, serta emisi dari sektor transportasi.
Jakarta juga mulai memperkuat elektrifikasi angkutan umum. Hingga 2026, Transjakarta telah mengoperasikan armada sebanyak 4.792 unit, termasuk 500 bus listrik.
Bus listrik memang tidak secara langsung menyelesaikan seluruh persoalan polusi Jakarta. Namun, elektrifikasi menjadi salah satu bagian dari perubahan sistem transportasi menuju penggunaan energi yang lebih bersih.
Cara Jakarta mengurus sampah
Aksi iklim Jakarta juga menyentuh persoalan yang setiap hari terlihat di lingkungan warga: sampah.
Dengan produksi sekitar 9.000 ton sampah per hari, pola lama kumpul-angkut-buang dinilai tidak lagi cukup. Pemprov DKI mulai mendorong perubahan menjadi pilah-angkut-olah.
Perubahan ini berarti pengelolaan sampah tidak lagi hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir. Sampah diharapkan mulai dipilah dan diolah sejak dari sumbernya.
Per 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah dalam bentuk residu. Kebijakan tersebut mendorong sampah yang masih memiliki nilai guna untuk dipisahkan dan diolah sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir.
Jakarta juga bersama pemerintah pusat mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE). Fasilitas ini diarahkan untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPST Bantargebang.
Di tingkat masyarakat, Pemprov DKI memperkuat Gerakan Pilah Sampah dan kegiatan daur ulang. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan warga sejak dari rumah.
Aksi iklim yang bisa dirasakan
Bagi Pramono, ukuran keberhasilan kebijakan iklim pada akhirnya bukan sekadar angka emisi atau jumlah program yang telah dibuat. Ukuran yang lebih dekat adalah apakah warga merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
“Ukurannya sederhana, apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan jadi lebih mudah, ruang publik lebih baik, hingga lingkungan menjadi lebih sehat,” kata Pramono.
Pandangan tersebut menempatkan aksi iklim sebagai bagian dari kebijakan perkotaan sehari-hari. Transportasi publik berkaitan dengan waktu tempuh warga. Bus listrik berkaitan dengan kualitas udara. Pengelolaan sampah berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Sementara ruang terbuka hijau berkaitan dengan kenyamanan warga ketika menghadapi suhu perkotaan yang semakin tinggi.
Jakarta pun terus mencari cara dalam memperluas ruang terbuka hijau sehingga memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu di kawasan perkotaan.
Pendekatan tersebut penting karena persoalan iklim di kota tidak selalu hadir dalam bentuk bencana besar. Panas yang semakin terasa, kualitas udara yang buruk, perjalanan yang melelahkan, dan sampah yang menumpuk merupakan bagian dari persoalan lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, Pramono menegaskan Jakarta sangat terbuka untuk belajar dari kota-kota lain, sekaligus ingin berbagi pengalaman dalam mencari solusi yang sesuai dengan karakter masing-masing kota.
“Jakarta selalu siap berbagi praktik baik, hingga belajar dari kota-kota lain. Itu demi mewujudkan tujuan iklim bersama sebagai solusi yang lebih praktis,” ujarnya.
Pesan itu disampaikan Pramono dalam rangkaian kunjungan kerja Pramono ke New York untuk menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. Forum Heat Roundtable mempertemukan para pemimpin kota dan sejumlah lembaga internasional untuk membahas tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim.
Gelaran diskusi tersebut hadir bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. Sejumlah kepala daerah juga turut hadir, termasuk Wali Kota Paris dan Wali Kota Freetown.
Dari forum kota-kota dunia itu, persoalan Jakarta kembali bermuara pada kebutuhan yang sangat sederhana: warga ingin udara yang lebih bersih, perjalanan yang lebih mudah, lingkungan yang tidak dipenuhi sampah, dan ruang kota yang lebih nyaman.
Di titik itulah aksi iklim menjadi relevan. Bukan sekadar target jangka panjang, tetapi perubahan yang perlahan bisa dirasakan warga dalam perjalanan menuju tempat kerja, saat menunggu bus, ketika berada di ruang publik, hingga ketika membuang sampah dari rumah.
