KabarJakarta.com — Pembangunan Jakarta tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga skema pembiayaan yang mampu menjembatani kebutuhan pemerintah dengan keterbatasan ruang fiskal. Di tengah kebutuhan memperbaiki transportasi, menyediakan hunian layak, dan memperkuat perlindungan dari banjir, kolaborasi pembiayaan menjadi salah satu pilihan yang semakin penting.
Hal itu terwujud berkat kerja sama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI bersama Bank Jakarta yang menyediakan pembiayaan sindikasi senilai Rp2,11 triliun untuk mendukung tujuh proyek infrastruktur prioritas di DKI Jakarta.
Dari nilai itu, Bank Jakarta akan menyiapkan sebesar dana Rp1 triliun, sementara PT SMI memberikan dukungan maksimal Rp1,11 triliun.
Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/9).
Bagi Jakarta, pembiayaan tersebut bukan sekadar tambahan modal pembangunan. Tujuh proyek yang masuk dalam skema ini menyentuh sejumlah persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kemacetan, kebutuhan tempat tinggal hingga ancaman banjir.
Dari flyover hingga pengendalian banjir
Salah satu proyek yang mendapatkan pembiayaan adalah pembangunan Flyover Latumeten. Infrastruktur itu sengaja ditujukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Di sektor hunian, pembiayaan diarahkan untuk proyek pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II dan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I. Kehadiran rumah susun diharapkan menambah pilihan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses tempat tinggal di kawasan perkotaan.
Proyek lainnya adalah Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru.
Sementara itu, porsi yang cukup penting dari pembiayaan tersebut, diarahkan pada infrastruktur pengendalian banjir. Proyeknya, meliputi pembangunan waduk, polder, situ dan embung, kolam retensi, serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.
Infrastruktur ini menjadi penting karena Jakarta menghadapi persoalan banjir yang tidak hanya berkaitan dengan curah hujan, tetapi juga kondisi geografis, perubahan tata ruang, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim.
Dengan demikian, manfaat pembiayaan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Infrastruktur pengendalian banjir juga berhubungan dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat ketika risiko banjir meningkat.
Peran PT SMI di balik infrastruktur daerah
Keterlibatan PT SMI dalam pembiayaan Jakarta memperlihatkan peran perusahaan tersebut sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menyediakan alternatif pendanaan infrastruktur.
PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan ini selama ini menjalankan mandat untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui berbagai skema pembiayaan dan kerja sama dengan pemerintah maupun pihak lainnya.
Dalam konteks Jakarta, peran tersebut menjadi relevan ketika kebutuhan pembangunan membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar dan berjangka panjang.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan pembangunan infrastruktur daerah memang membutuhkan dukungan pendanaan yang inovatif dan kolaboratif. PT SMI siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan alternatif pembiayaan, sesuai kebutuhan pembangunan, sekaligus membuka ruang sinergi dengan sejumlah pihak.
Kolaborasi dengan Bank Jakarta juga diharapkan dapat menjadi contoh pembiayaan kreatif yang bisa diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kebutuhan proyek dan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Dampaknya bagi Jakarta
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menilai sinergi sektor keuangan bersama Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian penting dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan kota.
Sebagai bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta memang memiliki kepentingan langsung dalam mendukung program-program strategis daerah.
Pembiayaan Rp2,11 triliun tersebut pada akhirnya akan diuji bukan hanya dari sisi penyerapan dana, tetapi dari dampak yang dihasilkan.
Flyover diharapkan membuat konektivitas lebih baik. Rumah susun turut memperluas akses terhadap hunian yang layak dan berkelanjutan. Sementara waduk, embung, polder, kolam retensi, dan tanggul pesisir diharapkan turut memperkuat pertahanan Jakarta dalam menghadapi banjir.
Di sinilah peran PT SMI menjadi penting. Pembiayaan infrastruktur pada dasarnya bukan tujuan akhir. Nilainya baru terasa ketika dana tersebut berubah menjadi jalan yang lebih aman, hunian yang lebih layak, serta sistem pengendalian banjir yang mampu melindungi masyarakat.
Bagi Jakarta, sindikasi pembiayaan ini menunjukkan bahwa pembangunan kota membutuhkan lebih dari sekadar anggaran pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, bank daerah, dan lembaga pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu cara untuk menjaga pembangunan tetap berjalan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
