KabarJakarta.com – Jakarta sedang mengejar target besar dalam menghadapi persoalan perubahan iklim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan emisi gas rumah kaca turun 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari langkah menuju Net Zero Emission pada 2050.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah transportasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sektor tersebut menyumbang sekitar 52 persen dari total emisi langsung yang dihasilkan Jakarta. Karena itu, perubahan sistem transportasi dinilai menjadi bagian penting untuk menekan emisi sekaligus mengatasi persoalan perkotaan lainnya.
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang bisa memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi,” kata Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Arah tersebut, menurut gubernur akan menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang digagas DKI Jakarta. Tingginya emisi dari sektor transportasi tidak bisa dilepaskan dari masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Penggunaan kendaraan pribadi dalam jumlah besar bukan hanya meningkatkan emisi, tetapi juga berpengaruh pada kemacetan dan kualitas udara,” paparnya.
Masalah tersebut kemudian berimbas pada berbagai aspek kehidupan warga. Kemacetan, misalnya, dapat mengurangi produktivitas dan efisiensi waktu perjalanan. Dalam jangka panjang, kondisi itu turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta daya saing Jakarta sebagai kota metropolitan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov DKI telah menetapkan arah menuju Net Zero Emission 2050 melalui peta jalan dekarbonisasi. Di sektor transportasi, pemerintah menargetkan penggunaan transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.
Target tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yakni Pull Strategy dan Push Strategy. Strategi pertama diarahkan untuk membuat transportasi publik semakin mudah diakses, nyaman, dan menarik bagi masyarakat.
“Pull Strategy sengaja diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah itu dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan jalur sepeda, fasilitas pedestrian, dan transportasi air,” papar Pramono.
Di sisi lain, Push Strategy digunakan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Kebijakan yang disiapkan antara lain ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone (LEZ), hingga Electronic Road Pricing (ERP).
Upaya mengurangi emisi juga menyentuh perubahan kebiasaan masyarakat. Pemprov DKI mendorong gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengurangan emisi tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Perubahan perilaku warga juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem mobilitas yang lebih ramah lingkungan.
“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui program elektrifikasi transportasi publik,” imbuh Pramono.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Jakarta berupaya mengubah pola mobilitas warga secara bertahap. Transportasi publik diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pilihan alternatif, tetapi menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Jika target tersebut berjalan konsisten, transformasi transportasi diharapkan dapat memberikan manfaat ganda: menekan emisi sekaligus membuat perjalanan warga lebih efisien, lingkungan lebih sehat, dan Jakarta semakin siap menuju kota rendah karbon pada 2050.
