KabarJakarta.com — Perubahan iklim tidak lagi sekadar cerita tentang suhu Bumi yang meningkat atau es di kutub yang mencair. Ia hadir dalam bentuk banjir yang datang lebih cepat, cuaca yang sulit diprediksi, kualitas udara yang memburuk, konflik lahan, pencemaran sungai, hingga perdebatan tentang energi apa yang seharusnya digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat.
Di saat yang sama, publik menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius: banjir informasi. Setiap hari, media sosial dipenuhi klaim tentang perubahan iklim, energi terbarukan, emisi karbon, kendaraan listrik, deforestasi, hingga proyek pembangunan.
Sebagian informasi berasal dari sumber yang kredibel. Sebagian lainnya berupa opini, potongan data, klaim perusahaan, propaganda, bahkan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan.
Dalam situasi seperti itu, pekerjaan jurnalis bukan sekadar menemukan informasi dan menyampaikannya secepat mungkin. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan informasi tersebut benar, memiliki konteks, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inilah alasan mengapa jurnalisme berbasis data menjadi semakin penting. Pesan tersebut mengemuka dalam Masterclass “Memperkuat Peliputan Berbasis Data tentang Isu Iklim, Energi, dan Lingkungan: Meningkatkan Kualitas Jurnalisme dan Menangkal Mis/Disinformasi di Era Digital” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta, Jumat (2/10).
Kegiatan tersebut mempertemukan jurnalis dengan sejumlah praktisi dan pengajar yang berbagi pengalaman mengenai bagaimana data, verifikasi, sumber primer, serta kemampuan membaca konteks dapat digunakan untuk menghasilkan liputan iklim dan lingkungan yang lebih kuat.
Bagi Sekretaris Kedua (Komunikasi Strategis) Kedutaan Besar Australia Jakarta, Gemma Dabkowski, kebutuhan terhadap jurnalisme berbasis bukti semakin besar karena persoalan yang dihadapi Indonesia dan Australia semakin kompleks.
Pendanaan transisi energi dan keberlanjutan lingkungan, misalnya, bukan sekadar persoalan angka investasi atau target pemerintah. Keputusan yang dibuat hari ini dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
“Tantangan-tantangan ini membutuhkan diskusi publik yang terinformasi serta didukung oleh informasi yang akurat dan berbasis bukti,” kata Gemma.
Persoalannya, kecepatan informasi sering kali tidak sejalan dengan kecepatan verifikasi.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menggambarkan situasi tersebut dengan sederhana. Masyarakat sekarang dapat memperoleh berita, video, komentar, dan klaim dalam hitungan detik.
Sementara itu, jurnalis membutuhkan waktu untuk memeriksa dokumen, menghubungi narasumber, membaca penelitian, membandingkan data, dan memastikan informasi yang akan diterbitkan.
“Kita hidup di era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada verifikasi yang bisa kita lakukan,” ujar Nany. Di sinilah persoalan sebenarnya dimulai.
Jangan menjadi pengeras suara
Jurnalis menghadapi godaan untuk mengikuti kecepatan arus informasi. Sebuah klaim yang sedang ramai di media sosial dapat menjadi bahan berita dalam waktu singkat. Namun, jika klaim tersebut ternyata keliru, media justru ikut memperluas penyebarannya.
Senior Journalist The Australian Financial Review, Peter Ker, mengingatkan jurnalis agar tidak terjebak dalam situasi tersebut.
“Langkah pertama bagi kita adalah memastikan kita tidak mengamplifikasinya,” kata Ker. Prinsip itu terdengar sederhana, tetapi penerapannya membutuhkan disiplin jurnalistik.
Ketika seseorang mengatakan emisi meningkat, misalnya, pertanyaan jurnalis seharusnya tidak berhenti pada siapa yang mengatakan. Jurnalis perlu mencari tahu: meningkat dibandingkan kapan? Berdasarkan data apa? Siapa yang mengumpulkan data? Bagaimana metode pengukurannya? Apakah terdapat sumber lain yang menghasilkan angka berbeda?
Begitu pula ketika muncul klaim bahwa energi surya merupakan sumber listrik termurah. Klaim tersebut tidak cukup ditulis begitu saja.
Menurut siapa? Berdasarkan perhitungan apa? Di wilayah mana? Dalam periode berapa lama? Apa yang dimasukkan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itu, terang Ker, akan mengubah sebuah berita dari sekadar reproduksi pernyataan menjadi produk jurnalistik yang benar-benar menguji klaim.
Ker mendorong jurnalis untuk disiplin terhadap atribusi. Pembaca harus mengetahui dari mana sebuah informasi berasal. Lebih jauh lagi, jurnalis perlu membedakan sumber primer dan sumber sekunder.
Dalam isu energi, misalnya, sebuah berita media dapat mengutip laporan lembaga penelitian. Jika jurnalis kemudian membuat berita baru berdasarkan berita tersebut, ada risiko kesalahan atau kekeliruan konteks ikut terbawa.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa mereka benar hanya karena mereka mengatakan itu dalam cerita mereka,” ujar Ker.
Karena itu, dokumen asli, laporan penelitian, data pemerintah, regulasi, maupun sumber primer lainnya perlu ditelusuri ketika memungkinkan.
Data bukan sekadar angka
Namun, memperkuat jurnalisme data bukan berarti membuat berita penuh dengan angka. Justru di sinilah tantangan lain muncul. Data yang benar dapat menjadi tidak berguna jika pembaca tidak memahami apa artinya.
Margareth Aritonang atau Butet, jurnalis lingkungan dan anggota AJI Indonesia, mengingatkan bahwa pekerjaan jurnalistik pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan.
“Jurnalisme itu adalah bisnis kepercayaan,” tegasnya.
Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui akurasi angka. Jurnalis juga harus mampu menjelaskan bagaimana angka itu diperoleh dan apa maknanya bagi masyarakat.
Dalam liputan lingkungan, misalnya, data deforestasi dari pemerintah dapat berbeda dengan data organisasi masyarakat sipil. Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti salah satu pihak berbohong.
Bisa jadi metode pengukuran yang digunakan memang berbeda. Karena itu, jurnalis perlu memahami metodologi di balik angka tersebut sebelum mengambil kesimpulan.
“Posisi kita bukan mengadili mana yang benar dan mana yang salah. Kita bukan hakim. Tugas kita mengumpulkan data dan menjelaskan proses bagaimana data itu diperoleh, lalu biarkan publik yang memutuskan,” papar Butet.
Pendekatan tersebut menjadi penting dalam peliputan isu iklim karena banyak persoalan lingkungan memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
Data emisi, misalnya, dapat berbicara tentang angka karbon. Tetapi di balik angka itu terdapat aktivitas industri, konsumsi energi, kebijakan pemerintah, investasi, lapangan pekerjaan, dan masyarakat yang merasakan dampaknya.
Begitu juga dengan deforestasi. Angka kehilangan tutupan hutan tidak berdiri sendiri. Ada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, perusahaan yang mengelola konsesi, pemerintah yang menerbitkan izin, serta ekosistem yang terdampak.
Karena itu, angka tanpa konteks hanya akan menjadi kebisingan informasi.
Data kadang harus diperjuangkan
Masalahnya, di Indonesia mendapatkan data tidak selalu mudah. Butet menceritakan pengalaman meliput sebuah kampung di Kalimantan Timur yang berada di sekitar perkebunan sawit.
Seorang warga yang terdampak pencemaran sungai berusaha memperoleh dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) perusahaan untuk mengetahui komitmen pengelolaan lingkungan dan berbagai janji yang dibuat perusahaan.
Dokumen tersebut tidak langsung berada di tangan warga. Ia harus melewati proses panjang, mendatangi sejumlah kantor, bahkan mengeluarkan biaya sendiri.
“Data itu sendiri satu hal yang sangat mahal untuk didapatkan,” ujar Butet.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa jurnalisme data tidak hanya membutuhkan kemampuan mengolah angka. Ada kerja lapangan, penelusuran dokumen, membangun sumber, mengajukan permintaan informasi, hingga memastikan dokumen yang diterima benar-benar relevan.
Setelah data diperoleh, pekerjaan belum selesai. Jurnalis masih harus memeriksa sumbernya, memahami metode pengumpulan data, membandingkannya dengan data lain, mencari penjelasan ahli, lalu mengubah informasi teknis tersebut menjadi cerita yang bisa dipahami masyarakat.
Dengan kata lain, data adalah bahan baku, bukan hasil akhir.
Belajar dari nol
Tantangan tersebut juga dirasakan Meidella Syahni, jurnalis Mongabay dan peraih KINETIK NEX Journalist Media Awards.
Ketika mulai mendalami isu energi sekitar 2018–2019, ia tidak memiliki latar belakang khusus di bidang tersebut. Bahkan sejumlah istilah energi yang sekarang terasa umum pada awalnya cukup asing.
“Isu energi itu kompleks. Banyak sekali istilah yang mungkin tidak ada di beat lain. Mungkin sama sulitnya dengan ekonomi,” kata Meidella.
Ia kemudian belajar secara mandiri dengan membaca berita lama, menelusuri dokumen, mencari penelitian, berbicara dengan narasumber, dan terus bertanya.
Pengalaman itu menunjukkan satu hal penting: jurnalis tidak harus menjadi ilmuwan untuk meliput isu iklim, tetapi harus mau belajar seperti seorang peneliti.
Jurnalis perlu memahami istilah, membaca dokumen, mengenali sumber yang kredibel, dan tidak malu mengajukan pertanyaan dasar.
Bahkan pertanyaan yang terlihat sederhana terkadang justru membuka persoalan yang lebih besar. “Tidak ada pertanyaan bodoh, tapi jawaban bodoh banyak,” ujar Meidella.
Kalimat tersebut relevan ketika jurnalis berhadapan dengan isu yang dipenuhi istilah teknis.
Dalam isu energi, misalnya, istilah “energi baru dan terbarukan” sering digunakan dalam berbagai konteks. Namun, energi terbarukan tidak otomatis berarti bebas dampak lingkungan atau selalu memberikan manfaat yang sama bagi semua kelompok masyarakat.
“Energi terbarukan itu tidak selalu bersih, tidak selalu adil,” tegas Meidella.
Pernyataan tersebut bukan kesimpulan yang harus diterima begitu saja. Justru ia merupakan titik awal untuk mengajukan pertanyaan jurnalistik: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan apa bukti yang mendukung klaim tersebut?
Mengembalikan angka kepada manusia
Ada satu risiko dalam jurnalisme berbasis data: terlalu sibuk dengan angka hingga lupa bahwa di balik angka selalu ada manusia.
Data mengenai kenaikan suhu mungkin menunjukkan tren. Data emisi dapat memperlihatkan perubahan. Angka deforestasi dapat menunjukkan luas wilayah yang hilang.
Tetapi publik biasanya lebih mudah memahami persoalan ketika mengetahui dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Ada keluarga yang kehilangan sumber air. Ada petani yang menghadapi perubahan musim. Ada nelayan yang kesulitan memperkirakan kondisi laut. Ada warga yang hidup berdekatan dengan sumber pencemaran. Ada pekerja yang kehidupannya bergantung pada industri yang sedang mengalami perubahan.
Karena itu, data dan cerita manusia seharusnya tidak dipertentangkan. Data memberi skala dan konteks. Kesaksian manusia memberi wajah dan pengalaman.
Keduanya dapat saling memperkuat. Inilah yang membuat jurnalisme lingkungan berbeda dari sekadar menyusun laporan statistik.
“Jurnalis harus mampu bergerak dari angka ke lapangan, kemudian kembali ke data untuk menguji apa yang ditemukan,” katanya.
Melihat masa lalu sebelum menulis masa depan
Persoalan lain yang banyak muncul dalam isu iklim dan energi adalah prediksi. Pemerintah dapat menetapkan target pengurangan emisi. Perusahaan dapat menjanjikan investasi energi bersih. Industri dapat memperkirakan teknologi baru akan tersedia beberapa tahun mendatang.
Semua itu layak diberitakan. Namun, menurut Ker, jurnalis perlu melihat rekam jejak sebelum menerima sebuah target sebagai kenyataan.
“Penting untuk melihat prediksi sebelumnya. Melihat target sebelumnya,” katanya.
Target baru dapat dibandingkan dengan janji sebelumnya. Apa yang sudah tercapai? Apa yang belum? Mengapa terjadi perubahan? Apakah terdapat perubahan teknologi, kebijakan, biaya, atau kondisi ekonomi?
Pendekatan semacam itu bukan berarti jurnalis harus mencurigai semua pernyataan. Sebaliknya, jurnalis sedang memberikan konteks agar publik dapat memahami sebuah klaim secara lebih utuh.
Dari krisis ke solusi
Peliputan iklim juga tidak harus selalu berhenti pada kabar buruk. Krisis lingkungan memang perlu diberitakan. Namun, masyarakat juga membutuhkan informasi tentang bagaimana persoalan tersebut ditangani.
Meidella menekankan pentingnya menghadirkan cerita mengenai inovasi dan solusi, termasuk teknologi pengolahan air maupun berbagai upaya masyarakat menghadapi persoalan energi dan lingkungan.
“Di sinilah jurnalisme solusi dapat mengambil peran.” katanya.
Jurnalisme solusi bukan berarti membuat berita menjadi promosi. Sebuah solusi tetap perlu diuji: apakah berhasil, dalam kondisi apa, berapa biayanya, siapa yang memperoleh manfaat, apa keterbatasannya, dan apakah dapat diterapkan di tempat lain?
“Dengan demikian, pendekatan solusi tetap membutuhkan data dan verifikasi.” jelasnya.
Menjaga fakta tetap hidup
Pada akhirnya, memperkuat peliputan berbasis data tentang iklim, energi, dan lingkungan bukan semata-mata tentang kemampuan menggunakan spreadsheet, membuat grafik, atau menemukan laporan penelitian.
Lebih dari itu, ia merupakan perubahan cara berpikir.
Jurnalis harus membiasakan diri bertanya: siapa yang mengatakan, apa buktinya, dari mana datanya, bagaimana cara mendapatkannya, apa konteksnya, siapa yang terdampak, dan apakah ada informasi lain yang perlu diperiksa?
Gemma Dabkowski menilai kerja jurnalistik memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan yang semakin kompleks.
“Dengan memverifikasi sumber, memeriksa bukti, dan menyajikan informasi secara jelas serta mudah diakses, jurnalis dapat membantu memperkuat pemahaman publik,” ujarnya.
Nany Afrida pun mengingatkan bahwa jurnalisme tidak dapat menyelesaikan krisis iklim sendirian. Namun, media memiliki peran penting untuk memastikan fakta tidak hilang di tengah derasnya disinformasi.
“Jurnalisme tidak dapat menyelesaikan krisis iklim dengan sendirinya. Tetapi jurnalisme dapat memastikan fakta tidak tenggelam oleh disinformasi, kebijakan publik dapat diawasi, dan suara masyarakat tetap hadir,” tegas Nany.
Pada situasi itulah data memperoleh makna yang lebih besar.
Data bukan sekadar angka dalam tabel. Ia menjadi alat untuk menguji kekuasaan, memeriksa janji, membongkar ketidaksesuaian, memahami dampak kebijakan, sekaligus memberi ruang kepada masyarakat yang selama ini hanya muncul sebagai angka dalam laporan.
Dan ketika informasi bergerak jauh lebih cepat ketimbang verifikasi, tugas jurnalis menjadi semakin jelas: bukan menjadi orang pertama yang mengabarkan sebuah klaim, melainkan menjadi salah satu orang yang memastikan publik tidak dibohongi oleh klaim tersebut.
Sebab di tengah krisis iklim dan banjir informasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sebuah berita. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap fakta.
