KabarJakarta.com – Di tengah derasnya arus informasi digital, membaca berita kini bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Judul berita muncul di layar ponsel, dibaca sekilas, kemudian sebuah kesimpulan sering kali langsung terbentuk. Masalahnya, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang memahami persoalan secara sepotong dan mudah terseret pada kesimpulan yang belum tentu benar.
Sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengingatkan bahaya kebiasaan tersebut, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, budaya membaca informasi hanya dari judul dapat membentuk cara berpikir yang serba cepat tetapi dangkal.
“Itu adalah kondisi di mana orang tidak mau secara serius memahami sesuatu. Cukup melihat permukaan, lalu menarik kesimpulan. Itu sangat berbahaya,” kata Ubedilah dalam pelatihan jurnalistik tematik yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Kamis (13/8).
Menurut Ubedilah, persoalan tersebut bukan sekadar kebiasaan dalam mengonsumsi berita. Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut bisa memengaruhi cara generasi muda memahami berbagai persoalan sosial dan politik.
Informasi yang seharusnya dipelajari secara utuh akhirnya hanya dinilai berdasarkan beberapa kata dalam judul. Padahal, isi berita biasanya memuat konteks, penjelasan narasumber, data, serta sudut pandang yang tidak selalu tergambar dalam judul.
Karena itu, ia menilai masyarakat perlu membangun kembali kebiasaan membaca secara lebih sabar. Kemampuan memahami informasi, kata dia, tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan.
“Terjadinya di Indonesia, dan itu yang harus kita benahi. Bagaimana kita melahirkan generasi yang mau sabar mendalami sesuatu, mau berdiskusi secara mendalam, dan mau meneliti, bukan generasi yang hanya membaca judul berita, lalu membuat kesimpulan,” ujar Ubedilah.
Ia menambahkan, kekhawatiran tersebut bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Fenomena itu sudah terlihat dalam cara orang merespons berbagai informasi yang beredar setiap hari.
“Kekhawatiran tersebut nyata dan sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kita harus mulai membenahi keadaan ini,” katanya.
Di sisi lain, aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menyoroti posisi media arus utama dan jurnalis dalam menghadapi situasi tersebut. Menurut dia, media memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berdasarkan fakta.
Peran itu dinilai semakin penting ketika masyarakat menghadapi perkembangan media yang semakin beragam, termasuk munculnya apa yang disebut Haris sebagai homeless media.
“Kalau menurut saya, tugasnya the real media enterprise, ya kerja dengan standar jurnalistik. Yang pertama dan utama hanyalah mengandalkan fakta,” ungkap Haris.
Menurut dia, kerja jurnalistik tidak berhenti pada menyampaikan informasi. Media juga harus memastikan sumber informasi jelas dan terus mengikuti perkembangan sebuah persoalan hingga tuntas.
“Mengandalkan fakta, otentik arah sumbernya, atau sumber informasinya. Dan secara berkesinambungan terus-terusan mengawal tuntas suatu informasi,” ujarnya.
Haris mengakui kerja media arus utama sering kali tidak sepopuler informasi yang beredar melalui media sosial atau para influencer. Namun, kondisi itu tidak seharusnya membuat jurnalis meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.
Ia bahkan melihat banyak influencer yang membuat konten informasi tetap menggunakan berita media arus utama sebagai rujukan. Ketika muncul persoalan atau informasi yang perlu diverifikasi, media profesional kembali menjadi salah satu sumber yang dicari.
“Bahwa media kalian kadang-kadang enggak populis di masyarakat, biarkan saja. Yang penting, Anda menghadirkan fakta, mengedukasi warga, dan mengawal demokrasi,” papar Haris.
Pesan keduanya bermuara pada persoalan yang sama: publik membutuhkan kemampuan membaca secara kritis, sementara media dituntut tetap menjaga standar jurnalistik. Di tengah banjir informasi, membaca judul memang cepat. Namun, memahami persoalan membutuhkan waktu, ketelitian, dan kemauan untuk mencari fakta sebelum mengambil kesimpulan.
