KabarJakarta.com – Upaya memperbaiki kualitas hunian warga berpenghasilan rendah di Jakarta Barat terus dipercepat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat menyiapkan langkah penanganan terhadap 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bedah Rumah.
Pembahasan program tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Barat, Rabu.
Program ini bukan sekadar memperbaiki kondisi bangunan. Di balik rumah yang tidak layak, terdapat persoalan kesehatan, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi warga. Karena itu, pembenahan hunian dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan Program Bedah Rumah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki tempat tinggal yang sehat dan layak.
Di DKI Jakarta, program tersebut menyasar 10.300 rumah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.000 unit dialokasikan untuk wilayah Jakarta Barat.
“Program bedah rumah ini ditargetkan menyasar 400 ribu unit secara nasional dalam 1 tahun anggaran 2026. Setiap unit mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk material bahan bangunan, dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja,” ujar Sri.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membuat warga memiliki rumah yang lebih aman dan sehat. Perbaikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemiskinan karena kondisi tempat tinggal memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan keluarga.
Salah satu perhatian dalam program ini adalah penggunaan material bangunan yang berisiko bagi kesehatan. Material seperti asbes akan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pembenahan rumah.
Menurut Sri, lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dapat membantu mendorong terwujudnya kota sehat. Perbaikan hunian juga diharapkan ikut menekan risiko penyebaran penyakit menular, termasuk tuberkulosis atau TBC.
Pemkot Jakarta Barat menyatakan siap mengawal pelaksanaan program agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Iin Mutmainnah menilai ketepatan data menjadi salah satu faktor paling penting dalam menentukan penerima manfaat.
“Prinsipnya kami siap bersinergi penuh. Kunci keberhasilan program ini ada pada validasi data,” kata Iin.
Pemkot akan menggabungkan sejumlah sumber data untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut antara lain berasal dari Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), data pasien TBC dari Suku Dinas Kesehatan, pendataan Carik Caraka Dasawisma melalui Suku Dinas PPAPP, serta usulan warga dari Baznas Bazis Jakarta Barat.
Integrasi data tersebut tidak hanya digunakan untuk menentukan rumah yang perlu diperbaiki. Data juga menjadi dasar untuk menyelaraskan dukungan pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Iin membeberkan, rumah warga yang belum tertangani melalui anggaran Baznas dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan dari Kementerian PKP.
Dengan pola kolaborasi tersebut, penanganan RTLH di Jakarta Barat diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah ingin memastikan setiap bantuan saling melengkapi sehingga lebih banyak keluarga dapat menikmati hunian yang layak.
“Program ini diharapkan akan mempercepat penataan kawasan kumuh, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta Barat,” ujar Iin.
Bagi warga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi bangunan kurang aman dan sehat, Program Bedah Rumah bukan hanya soal memperbaiki dinding, atap, atau lantai. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan mendukung kehidupan keluarga dalam jangka panjang.
