KabarJakarta.com — Kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, diperkirakan kembali menjadi titik perhatian pada Senin (5/10). Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menjadwalkan Aksi Nasional Pendidikan mulai pukul 13.00 WIB dengan membawa tuntutan yang menyasar persoalan mendasar pendidikan nasional, dari pendidikan gratis hingga kesejahteraan guru.
Untuk mengantisipasi aksi tersebut, aparat menyiagakan 3.983 personel gabungan. Pengamanan melibatkan TNI, Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau Pamdal.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi menjelaskan jumlah personel itu disiapkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung sekaligus mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
“Jumlah pengamanan gabungan TNI, Polri, Pemda serta Pamdal sebanyak 3.983 personel,” kata Akhmadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10).
Besarnya jumlah personel pengamanan tidak serta-merta menunjukkan aksi akan berlangsung ricuh. Aparat menyiapkan kekuatan tersebut untuk menghadapi kemungkinan perubahan jumlah massa dan dinamika demonstrasi. Pada saat yang sama, Polda Metro Jaya mencatat terdapat 47 kegiatan penyampaian pendapat di Jakarta pada hari yang sama.
Aksi dimulai siang
BEM SI telah menyerukan mahasiswa dari berbagai daerah untuk berkumpul di Jakarta. Namun, hingga menjelang pelaksanaan aksi, belum terdapat angka resmi yang dapat diverifikasi mengenai jumlah massa yang benar-benar akan hadir di depan Gedung DPR.
Yang sudah dipastikan adalah agenda aksi dimulai pukul 13.00 WIB. Seruan tersebut diarahkan sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas.
Karena aksi baru dijadwalkan berlangsung siang, informasi mengenai jumlah peserta aktual dan rangkaian kegiatan setelah massa berkumpul masih dapat berubah mengikuti kondisi lapangan. Dengan demikian, angka massa yang beredar perlu dibedakan dari jumlah peserta yang benar-benar hadir.
Dari sisi lalu lintas, kawasan Jalan Gatot Subroto menjadi salah satu titik yang perlu diantisipasi. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Penutupan atau pengalihan arus tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, tetapi disesuaikan dengan kepadatan massa dan kondisi jalan. Selanjutnya, Akhmadi meminta masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar Gedung DPR untuk mempertimbangkan rute lain.
“Kami imbau seluruh warga yang hendak beraktivitas melintasi kawasan tersebut agar berhati-hati, dan mencari rute alternatif demi menghindari kemacetan selama aksi berlangsung,” ujarnya.
Potensi gangguan lalu lintas juga perlu dilihat dalam konteks Jakarta yang memiliki sejumlah agenda besar pada hari yang sama, termasuk peringatan HUT ke-81 TNI di Cilangkap. Karena itu, pengguna jalan di sejumlah kawasan ibu kota perlu mengikuti arahan petugas dan memperhatikan perkembangan rekayasa lalu lintas.
Empat tuntutan pendidikan
Di balik pengamanan dan potensi kemacetan, isu yang dibawa BEM SI berpusat pada akses dan tata kelola pendidikan.
Pertama, mahasiswa mendesak pembahasan serta revisi UU Sisdiknas dilakukan secara partisipatif dan komprehensif. Kedua, mereka meminta pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis.
Ketiga, BEM SI menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Keempat, mereka meminta keberlanjutan perguruan tinggi swasta tetap dijamin jika kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan.
Tuntutan tersebut muncul ketika pemerintah memang sedang mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan. Komisi X DPR pada Juli 2026 telah menyepakati agar penyusunan RUU Sisdiknas dilanjutkan ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR.
Rancangan tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan sejumlah aturan pendidikan yang selama ini tersebar, termasuk UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi.
Dengan kata lain, desakan BEM SI mengenai revisi UU Sisdiknas muncul ketika proses legislasi memang sedang berjalan. Persoalannya bukan lagi apakah revisi akan dibahas, melainkan bagaimana proses dan substansinya disusun serta sejauh mana aspirasi publik dilibatkan.
Pendidikan gratis
Tuntutan pendidikan gratis juga memiliki konteks yang kuat. Pemerintah pada September 2026 menegaskan rencana memperluas pendidikan gratis, mulai dari sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri. Presiden Prabowo Subianto bahkan menginstruksikan agar program kuliah gratis di PTN dipersiapkan secara cepat dan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya sama dengan tuntutan BEM SI. Pemerintah berbicara mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri dan rencana perguruan tinggi negeri, sementara mahasiswa juga menyoroti keberlanjutan PTS.
Dari sisi anggaran, pemerintah menyatakan telah mengalokasikan sekitar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan pada 2026 atau 20 persen APBN. Anggaran tersebut mencakup bantuan pendidikan, fasilitas sekolah dan kampus, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Untuk guru non-ASN, pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp14 triliun pada 2026. Sementara tunjangan guru non-ASN disebut naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Di titik inilah tuntutan mahasiswa menjadi penting untuk diuji lebih jauh. Pemerintah sudah memiliki program dan anggaran, tetapi BEM SI mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menghilangkan biaya pendidikan, memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidikan, dan memastikan PTS tidak kehilangan keberlanjutan ketika pendidikan gratis diperluas.
Aksi di depan DPR hari ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan jumlah mahasiswa dan pengamanan aparat. Di baliknya terdapat pertarungan gagasan mengenai bagaimana negara membiayai pendidikan, siapa yang mendapat manfaat, dan bagaimana perubahan sistem pendidikan dirumuskan.
Jika berlangsung tertib, ruang publik di depan parlemen menjadi tempat untuk menguji janji kebijakan pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dan bagi pemerintah maupun DPR, suara mahasiswa hari ini bukan hanya persoalan keamanan lalu lintas, tetapi juga pengingat bahwa pendidikan gratis membutuhkan lebih dari sekadar besarnya anggaran: diperlukan aturan yang jelas, pembiayaan berkelanjutan, serta mekanisme yang memastikan akses pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat.
