KabarJakarta.com — Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengungkapkan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon wali kota dan calon Sekretaris DPRD DKI Jakarta turut menyoroti pentingnya visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
“Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, para calon memaparkan permasalahan mendasar di wilayah masing-masing, seperti banjir dan kemacetan, serta strategi penanganannya,” ujar Alia, Minggu (4/5).
Menurut Alia, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, juga memberikan arahan khusus kepada Augustinus—yang diusulkan menjadi Sekretaris DPRD DKI Jakarta—agar mampu menjalin hubungan baik dengan para kepala wilayah demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sektor perparkiran menjadi sorotan karena masih banyak parkir tidak resmi yang tidak berkontribusi terhadap PAD Jakarta. Sistem perparkiran harus dibenahi,” tegasnya.
Khoirudin sendiri menekankan pentingnya penerapan Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap wali kota dan bupati agar kinerja mereka dapat terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“KPI ini akan kami monitor bersama Setwan dan Komisi A DPRD. Para lurah dan camat juga harus selaras visi dan misinya dengan indikator tersebut, agar kinerja pemerintah kota lebih akuntabel dan transparan,” tandasnya.
Dalam proses seleksi tersebut, sejumlah nama mencuat sebagai kandidat untuk mengisi posisi strategis. Di antaranya, Wakil Bupati Kepulauan Seribu M. Fadjar Churmiawan yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan menjabat Wali Kota Jakarta Utara, serta Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang diusulkan untuk memimpin Jakarta Timur.
Adapun posisi Wali Kota Jakarta Selatan akan diisi oleh Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M. Anwar. Sementara itu, Augustinus yang saat ini menjabat Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD, diusulkan menjadi Sekretaris DPRD DKI Jakarta.
Langkah ini mencerminkan upaya DPRD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mengarahkan pembangunan Jakarta menuju standar kota global.
